Sunday, December 05, 2021

Suka Sama Suka



Dalam kisah film American Beauty, produksi tahun 1999, Lester, seorang bapak-bapak tergoda oleh kegenitan seorang remaja putri Angela. Angela, yang menginginkan citra "nakal" menggoda si pria paruh baya berkali-kali dan lirikannya disambut oleh Lester yang memang sedang dikecewakan oleh istrinya. Di babak akhir, ketika akhirnya Lester dan Angela berhasil menemukan momen berdua, sendirian, tanpa gangguan, dan Lester memulai foreplay, Angela terisak. Di detik-detik terakhir, Angela mengakui bahwa ia masih perawan dan sebenarnya ia tak ingin menyerahkan keperawanannya. Angela menyesali candaan-candaan menggodanya. Terkejut, Lester pun memilih menjauh, menjaga jarak dan membatalkan niat merusak keperawanan gadis remaja. Sayangnya kisah itu hanyalah film, tidak banyak pria seperti Lester, bahkan aktor yang memerankan Lester pun tidak sebijak itu (ya, Kevin Spacey si aktor dituduh melakukan pelecehan seksual).


Seberapa banyak perempuan di Indonesia yang berpacaran untuk menyerahkan keperawanannya ? Saya termasuk yang masih percaya bahwa tidak banyak wanita yang ingin menyerahkan keperawanannya sebelum pernikahan mengingat kondisi Indonesia yang konservatif religius. Namun ketika seorang wanita terjebak dalam situasi berdua, sendirian, para pria acap kali menggunakan berbagai cara baik halus maupun kasar. Salah satu cara halus yang digunakan adalah, "saya pasti akan menikahimu" untuk mendapatkan akses ke badan wanita tersebut. Ya, janji menikahi sebenarnya salah satu bentuk cara memperkosa wanita.

Beberapa pemerkosa membujuk rayu korban-korban yang masih muda dengan uang atau finansial. Para pemerkosa tahu tindakan mereka salah dan karena itu sebuah tindakan bujuk rayu seperti uang kerap digunakan agar korban tutup mulut. Kadang tindakan itu juga didampingi ancaman halus seperti tidak akan ada yang mempercayai korban jika korban bercerita.

Para pria yang menjanjikan "saya akan menikahimu" pada dasarnya serupa dengan para pemerkosa yang membujuk rayu dengan iming-iming uang. Perbedaannya hanyalah, iming-imingnya adalah sebuah janji yang belum dipenuhi bahkan setelah hubungan badan itu terjadi. Celakanya wanita yang sudah luluh oleh janji semacam itu, biasanya akan merasa tidak percaya diri dan tergantung pada pria tersebut dan ia jatuh ke dalam tipuan yang sama berulang kali.

Memang sukar apakah seorang pria berjiwa pemerkosa, menggunakan janji untuk melumpuhkan perlawanan korbannya ataukah pria tersebut memang tidak percaya pada norma perkawinan tetapi serius pada ucapannya. Sebagai pria saya paham mengapa banyak pria tidak nyaman menyamakan 'janji-janji muluk' sebagai pemerkosaan.

Namun ketika seorang pria terungkap mengajak wanita yang dikencaninya menggugurkan kandungan anaknya, seharusnya kita menyadari bahwa pria itu pemerkosa dan semua hubungan-hubungan seksual yang ia lakukan adalah bentuk pemerkosaan. Sangat tidak layak kita menggunakan istilah "suka-sama-suka" sementara hubungan itu berdasarkan sebuah janji yang hanya manipulasi belaka.

Seorang pria yang sungguh-sungguh mencintai wanita yang ia berikan janji itu pasti akan berani mengambil tanggung jawab walau itu berarti ia kehilangan kebebasannya, kehilangan masa depannya, diasingkan dari keluarganya.

Berhentilah menggunakan istilah "suka-sama-suka" terhadap korban aborsi kecuali bisa dibuktikan pria tersebut sudah melakukan langkah-langkah konkrit berusaha memenuhi janjinya dan aborsi tersebut terbukti inisiatif dari perempuan.

Ilustrasi: Berita CNN tentang berita pemberhentian Bripda Randy yang menyuruh pacarnya aborsi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211205165951-12-730160/polri-berhentikan-bripda-randy-dengan-tidak-hormat-lewat-sidang-etik

Thursday, November 11, 2021

[KASUS KHAYAL] Pria Tua Mencium Pipi Gadis Muda

Ilustrasi: Mahasiswi dan Dosen yang ternyata ayah dan anak.
Diambil dari drakor berjudul Law School.

Misalkan Anda seorang mahasiswa dan melihat di ruangan kelas Anda melihat dosen yang sudah berusia sepuh mencium pipi mahasiswi yang lebih muda. Apa yang akan Anda simpulkan? Pelecehan seksual? Perselingkuhan? 

Seandainya ada peraturan yang melarang "menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium" maka tindakan dosen tua tersebut sudah tentu dianggap bermasalah walaupun si mahasiswi tidak keberatan. Apakah tindakan tersebut adalah tindakan asusila, menjurus pada seks bebas? Belum tentu! 

Bagaimana jika dosen dan mahasiswi tersebut adalah ayah dan anak dan sang ayah terbiasa mencium pipi sang anak. Jika tidak ada hal-hal aneh selain itu, apakah layak si dosen tua dituduh sebagai pelaku seks bebas? 

Mungkin Anda akan berpikir, "kalau begitu tambahkan kata 'bukan mahram' atau 'bukan keluarga' di peraturannya maka tindakan dosen tua itu tidak akan dihukum. Sepintas menyelesaikan masalah tetapi membuka celah untuk kasus lain. Bagaimana jika dosen tua itu ternyata melecehkan putrinya sendiri? Hubungan keluarga tidak menjamin tiadanya pelecehan.

Itulah alasan frasa "dengan persetujuan korban" menjadi penting. Saksi mata di sekitar korban cukup dengan mendengar kata "tidak", seharusnya sudah bisa melakukan intervensi. Tidak perlu harus menunggu korban menjerit minta tolong.

Jika si putri tidak keberatan ayahnya mencium pipinya, saksi mata di sekitar bisa menarik kesimpulan bahwa di rumah pun ayahnya biasa mencium pipi putrinya dan tidak ada hal buruk. Namun kalau si putri menolak dicium, saksi mata bisa tahu ada hal yang tidak beres apalagi jika si dosen tua memaksakan mencium si mahasiswinya.  Dan kabar baiknya, saksi mata bisa intervensi tanpa perlu tahu hubungan antar mereka berdua. 

Bagaimana jika dosen tua itu tidak punya hubungan dengan si mahasiswi dan mereka memang punya hubungan gelap? Maka ranahnya adalah etika tetapi bukan kekerasan seksual, bukan pelecehan. Jika si saksi kenal keluarga si dosen, mungkin bisa cerita langsung dan biarlah pasangan resmi si dosen memutuskan mengadukan atau membiarkan. 

Bagaimana jika dosen tua itu jomblo dan mahasiswinya mau demi nilai? Maka membuktikan si dosen melakukan tindakan asusila lebih sulit  Seandainya dipaksakan ada peraturan yang menjerat perilaku menjurus ke seks bebas, niscaya lebih banyak orang tak bersalah yang terkena daripada pelaku seks bebas itu sendiri. Kalau ada peraturan macam itu, dosen tua dan mahasiswinya bisa berpura-pura tak ada hubungan apa-apa. 

Itu sebabnya, "tanpa persetujuan" memudahkan orang untuk menilai ketidakberesan tanpa harus banyak berprasangka buruk. Sama seperti kasus pencurian, jika seseorang tertangkap membawa barang yang bukan miliknya, cara membuktikan ia maling atau tidak adalah dengan membuktikan apakah pemilik barang itu setuju barangnya dibawa oleh pelaku. 

Anda tidak perlu harus sampai menelusuri kisah asmara antara korban dan pelaku untuk bertindak.


Monday, November 08, 2021

Kenapa Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Selalu Gagal di-Undang-Undang-kan



"Jika KORBAN SETUJU apakah hal tersebut DIPERBOLEHKAN dalam pergaulan mahasiswa/kampus di Indonesia?", pertanyaan semacam ini selalu muncul setiap kali ada upaya membuat peraturan pencegahan kekerasan seksual. 

Ini adalah jenis kesalahan logika orang-orangan sawah (STRAWMAN FALLACY). Pengguna logika ini menganggap bahwa orang yang mendukung aturan pencegahan ini adalah pendukung kebebasan seksual. Dengan asumsi ini, mereka membangun argumen tandingan yang mereka anggap adalah argumen lawan mereka lalu mereka serang sendiri argumen khayalan ini.

Pertanyaan yang benar adalah, SEANDAINYA TIDAK ADA PERATURAN ini, APAKAH pelaku pelecehan seksual yang menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium BISA DIHUKUM ? 


Sepintas, kalau melihat jawaban Sovia Hasanah SH di Hukum Online pelaku bisa ditindak. Namun kalau dilihat argumennya maka kita akan melihat masalah. 


Pertama, dari sekian banyak pasal pencabulan, Sovia memilih pasal 289 KUHP, yakni dengan ancaman kekerasan berbeda dengan kasus yang ia pilih, yakni kasus di Luwu. Apakah mungkin Bu Sovia kurang teliti? Karena hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair (pasal 289).

Kedua, membuktikan ancaman itu sulit. Bu Sovia mengakui dalam jawabannya. Jadi pasal 289 yang dipilih sebenarnya juga sulit untuk diterapkan karena ada unsur pembuktian "kekerasan" atau "ancaman kekerasan". 

Ketiga, bahkan dalam jawabannya, Bu Sovia tetap menyarankan MEDIASI SEBELUM MELAPORKAN ke kepolisian. Padahal proses "mediasi" ini akhirnya seringkali menjadi pembungkaman kasus pelecehan seksual. 

Keempat, kasusnya sendiri adalah kasus PERCOBAAN PEMERKOSAAN di mana terdakwa membuka baju korban dan MENEMPELKAN KEMALUAANNYA pada KELAMIN KORBAN. Dan kasus ini dianggap sebagai pencabulan;

Kelima, salah satu penyebab hakim AKHIRNYA tetap MENJATUHKAN HUKUMAN  adalah karena ada saksi yang mendengar teriakan korban. 


Sekarang bagaimana seandainya kasusnya seperti ini:

Ada dosen yang  "tidak sengaja" menyentuh payudara mahasiswinya berkali-kali sehingga membuat korban risih. Tidak ada jeritan minta tolong, hanya ungkapan kekesalan korban, "Pak, jangan begitu dong". 


Paling banter dianggap sebagai melanggar kode etik dan ditegur lisan atau peringatan tertulis sesuai Pasal 60 dan Pasal 78 UU No 14 tahun 2015 dan itupun kalau korban sudah berani melaporkan. 


Bahkan karena tidak ada detail eksplisit apa yang dimaksud dengan kode etik, bisa jadi tindakan pelaku tidak dianggap melanggar kode etik atau normal setempat atau dianggap wajar saja. Ujung-ujungnya pelaku cuma diajak bercanda, "Bro, ente kurang ahli merayu cewek" lalu pelaku dan korban "didamaikan".


Sekarang bandingkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021:


1. tindakan-tindakan yang disebutkan di atas sudah secara eksplisit dinyatakan sebagai Kekerasan Seksual. Tidak boleh lagi dijadikan bahan bercandaan;

2. tindakan administrasi yang paling ringan adalah teguran tertulis DAN PERNYATAAN PERMOHONAN MINTA MAAF SECARA TERTULIS YANG DIPUBLIKASIKAN !

Jadi tak ada lagi cerita pelecehan yang disembunyikan diam-diam, pelaku hanya ditegur tak serius dan kasus tersebut hanya dijadikan canda; 

3. kampus diwajibkan membuat layanan pelaporan dan prosedur pendampingan korban. Jadi tidak ada lagi cerita usul mediasi yang ternyata hanya berniat "mendamaikan" dan membungkam cerita pelecehan. 



BACAAN YANG JADI RUJUKAN:


Jawaban Sovia Hasanah di Hukum Online

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5852311678437/jerat-hukum-bagi-dosen-yang-mencabuli-mahasiswinya


Kasus di Luwu 

Putusan PN LUWUK Nomor 37/Pid.B/2014/PN.Lwk

Tanggal 24 September 2014 — Pidana - MUKHLIS A. LAADI, S.Pd., MM

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cdb7ca1462490974f3bd2f67e2c8909d


Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/nprt/729/uu-no-14-tahun-2005-guru-dan-dosen


Salinan Permendikbud nomor 30 tahun 2021

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf

Friday, October 01, 2021

Bagaimana Saya Mendongeng Partai Komunis Indonesia Kepada Anak-Anak

 Jadi, akhirnya saya mendongeng tentang komunis kepada anak-anak lewat grup Telegram Sejarah Asyik. Tadinya saya punya rencana membuat menjadi beberapa presentasi tetapi kesibukan membuat saya memutuskan untuk sekedar bercerita lewat tulisan sambil sekali-kali diselingi gambar. 


Ada beberapa prinsip yang harus saya pegang selama bercerita:

  1. saya harus menampilkan para komunis sebagai manusia bukan monster. Saya mungkin tidak setuju dengan pandangan mereka tetapi saya tidak boleh menampilkan mereka sebagai monster tanpa nurani;
  2. saya harus adil dalam menampilkan komunis dan tokoh-tokohnya;
  3. saya tidak boleh terjebak pada penyamarataan (generalisasi) orang-orang komunis;
  4. saya juga harus bisa menjelaskan apa komunis itu.


Karena prosesnya panjang, saya bagi menjadi beberapa segmen.


SEGMEN 0: Bertanya sejauh apa anak-anak tentang komunis.

Ini adalah hal paling dasar. Kalau ada hal-hal yang salah atau meleset, diluruskan di sini secara singkat saja karena nanti ada segmen selanjutnya.


SEGMEN I: Kelahiran Marxisme

Beberapa hal yang diceritakan:

- perubahan kehidupan sosial karena peralihan dari feodalisme ke kapitalisme;

- hal-hal buruk yang terjadi karena perubahan tersebut. Saya menggunakan contoh novel-novel Charles Dickens di sini;

- pemikiran sosialis pra-Marx. Yang saya ambil adalah Robert Owens, pencetus ide koperasi. Saya juga menyebut sekilas pandangan selain di luar koperasi;

- baru tentang Marx sendiri, tentu saja dengan bahasa sederhana.

- beberapa kemiripan situasi sosial dan ekonomi di Indonesia dengan Eropa


SEGMEN II: Kelahiran Marxisme di Indonesia (1910an - 1930an)

Ada pola pikir yang saya pegang saat bercerita di sini. Saya harus bisa menampilkan mengapa orang-orang Indonesia tertarik pada komunisme saat itu. Saya tidak bisa pakai dogma "komunis melakukan infiltrasi". Saya harus mengajak anak-anak membayangkan generasi muda yang tertarik pada pemikiran Marx.  


Tahun 1910an:

- tampilkan bagaimana anak-anak muda tertarik pada Marxisme;

- tampilkan juga bahwa bukan hanya SI merah yang tertarik pada Marxisme. Contoh kasus: anggota Partai Hindia, Soewardi, menerjemahkan Internationale ke dalam bahasa Melayu

- lalu tampilkan pengaruh Perang Dunia I dan Revolusi Oktober di Rusia mempengaruhi generasi ini semakin berani

- peristiwa Cimareme dan pengaruhnya pada Sarekat Islam

- dan diakhiri dengan perpisahan antara Sarekat Islam dengan generasi yang memilih Marxisme


Tahun 1920an:

- tampilkan sosok kader komunis sebagai sosok yang paling mutakhir dalam pergaulan internasional

- tampilkan kenekadan mereka dalam memberontak

- tampilkan pengaruh pemberontakan mereka terhadap kebijakan Belanda menghadapi gerakan di Indonesia


Tahun 1930an:

Saya tidak sempat mendongeng banyak di sini tetapi di sini saya menceritakan bagaimana kader-kader komunis di Indonesia mulai berdebat pemikiran dengan para aktivis pergerakan Indonesia lainnya, termasuk sesama pembaca Marx.



SEGMEN III: Konflik Komunis dengan sesama orang Indonesia 1945-1948

Di sini saya mengingatkan lagi bahwa yang terinspirasi oleh Marx bukan hanya partai komunis semata. Dan dalam menjelaskan konflik-konflik ini, harus bisa memandang dari sudut pandang orang kiri, lepas soal setuju atau tidak setuju.

- kasus 1946 (Kesultanan Melayu, Peristiwa Tiga Daerah) -- kebencian terhadap feodalisme --> balik lagi soal pertentangan kelas

- kasus 1948 -- saya sengaja mengambil posisi sebagai orang komunis yang mencurigai Hatta. Saya lampirkan juga foto Hatta ngobrol dengan Merle Cohran, wakil dari Amerika Serikat. Lalu giring juga untuk mencurigai Masyumi dan laskar-laskar lain yang tidak melawan kabinet Hatta. 


Sekedar catatan, sebelum mendongeng ini, saya pernah mendongeng tentang perjuangan diplomasi, termasuk kebijakan Hatta. Kenyataannya, dari tanggapan, mereka tetap tidak setuju dengan perlawanan tersebut. 


SEGMEN IV: Bagaimana Partai Komunis Indonesia meraih massa (1950an)

Tujuan di sini adalah menunjukkan bagaimana PKI meraih suara.  

Saya membantah banyak kesan-kesan buruk terhadap PKI di periode ini. Kalau PKI seburuk yang digambarkan oleh orde baru, niscaya tidak akan banyak yang memilihnya.

Saya menunjukkan pekerjaan Gerwani dan Barisan Tani Indonesia. 


SEGMEN V: Konflik Partai Komunis Indonesia tahun 1960an 

Konflik antara Lekra dengan seniman lain;

Konflik antara seniman-seniman Lekra dengan agamawan;

Konflik tanah, antara BTI dengan pesantren;

Konflik Ganyang Malaysia. 


dan puncaknya tentu saja penculikan para Jenderal.


SEGMEN VI: Epilog 

- gerakan lanjutan seperti pendudukan RRI yang akhirnya gagal

- perburuan terhadap tokoh-tokoh PKI dan diiringi dengan pembantaian para kader komunis dan orang-orang yang dituding komunis serta penangkapan massal

- pembersihan DPR dari elemen komunis dan non-komunis (Ya! Bukan hanya komunis yang disingkirkan tetapi yang anti-PKI tetapi sukar dikendalikan juga disingkirkan dari DPR)

- normalisasi hubungan Malaysia-Indonesia

- memasukkan golongan fungsionaris non-parpol menjadi peserta pemilu

- penyederhanaan partai politik

- melarang tentara berpolitik

- dan eng ing eng ... tetap melarang Partai Masyumi



Setiap segmen selalu ada jeda panjang dari sekitar 6 jam sampai 2 hari, tergantung kesibukan. 

Jika ada pertanyaan, maka harus dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, lempar ke rekan yang bisa menjawab. :D 


Karena tidak dipersiapkan dengan baik, tentu saja ada hal-hal yang tidak tersampaikan.

Wednesday, September 15, 2021

Contoh Dockerfile Untuk Java 8 dengan Maven

Contoh jika jar sudah di-built

# build from complete compiled spring-boot jar
FROM java:8
RUN mkdir /usr/src/namaProyek
COPY namaProyek-0.0.1-SNAPSHOT.jar /usr/src/namaProyek
WORKDIR /usr/src/namaProyek 

#RUN apt-get update -y
RUN apt-get install -y tzdata

ENV TZ Asia/Jakarta
# standar parameter java. Jika mau memasukkan properties bisa juga di sini dengan -D
ENV JAVA_OPTS="-Xms768m -Xmx1024m -XX:PermSize=768m -XX:MaxPermSize=768m"

# standar argumen java. Di properties biasanya ditandai seperti ini:
# nama.properties=${NILAI_CONFIG:nilaiDefault}
ENV RUN_ARGS="--APP_NAME=namaProyek --APP_PORT=5005"
ENV RUN_ARGS=$RUN_ARGS" --CONFIG_SERVER=http://192.168.1.12:9999 --EUREKA_SERVER=http://192.168.1.12:8003/eureka"
ENV RUN_ARGS=$RUN_ARGS" --DB_URL=jdbc:db2://192.168.1.12:50001/namaDb --DB_USERNAME=db2inst1 --DB_PASSWORD=password --DB_SCHEMA=NAMA_PROYEK"

#Ini cuma untuk debug saja
#CMD echo $(ls -l -a /usr/src/namaProyek)
#CMD echo $(java -version)

#Jalankan Java
CMD java $JAVA_OPTS -jar /usr/src/namaProyek/namaProyek-0.0.1-SNAPSHOT.jar $RUN_ARGS

#Agar port bisa diakses oleh host. Sekedar catatan, tidak berfungsi jika network="host"
EXPOSE 5005
  

Contoh jika jar belum di-built

# build from source code
FROM maven:3.8-jdk-8 AS build
RUN mkdir /usr/src/namaProyek
WORKDIR /usr/src/namaProyek

# salin pom.xml dan source code ke dalam container
COPY pom.xml /usr/src/namaProyek/pom.xml
COPY src /usr/src/namaProyek/src

# sekedar debug, memastikan sudah tersalin ke container
RUN echo $(ls -l -a /usr/src/namaProyek)

#build
RUN mvn -f /usr/src/MS_DigitalWealth/pom.xml clean package


#build sudah selesai, saatnya masukkan hasil jar
FROM java:8
COPY --from=build /usr/src/namaProyek/target/namaProyek-0.0.1-SNAPSHOT.jar /usr/src/namaProyek/target/namaProyek-0.0.1-SNAPSHOT.jar
RUN echo "setelah build package"
RUN echo $(ls -l -a /usr/src/namaProyek)
ENV RUN_ARGS="--DB_URL=jdbc:db2://192.168.1.12:50000/namaDb --DB_USERNAME=db2inst1 --DB_PASSWORD=password"

# Anda bisa pakai CMD seperti pada contoh sebelumnya atau pakai ENTRYPOINT
# jika java tidak ditemukan, maka pakailah CMD. 
ENTRYPOINT /usr/src/namaProyek/target/namaProyek-0.0.1-SNAPSHOT.jar

#Agar port bisa diakses oleh host. Sekedar catatan, tidak berfungsi jika network="host"
EXPOSE 5005
  

Monday, August 30, 2021

GIT dari dua cabang berbeda

 

Pertama, seperti biasa buat git clone dahulu

git clone --recursive-submodule [ssh_url_1]


setelah 

git remote add [nama marker] [ssh_url_2]

git pull [nama marker]

git checkout [branch utama dari url 2]

git status

(seharsnya tampak [nama marker]/[branch])



bikin branch baru

git checkout -b [branch baru]

git status

git push -u [nama marker] [branch baru]

git status


Tuesday, August 17, 2021

Hatta dan Papua

 "Benarkah Bung Hatta menolak Papua bagian dari Indonesia?"

Itu adalah pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Jawaban singkat dari pertanyaan di atas adalah "tergantung, Bung Hatta pada periode apa yang kita bicarakan." 


Keterangan foto: Bung Hatta dan Obahorok, Kepala Suku Dani di Wamena, Lembah Baliem. Juga ada Halida, Meutia, Subijakto, dokter Nurhay Abdurrahman, Sudjarwo Tjondronegoro. Foto diambil dari Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya yang diterbitkan tahun 2015 oleh Kompas Media Nusantara.



Pada dasarnya sikap Bung Hatta terhadap Papua bisa dibagi menjadi tiga periode:

1. periode ketika Bung Hatta menolak Papua bagian dari Indonesia (1945-1949)

2. periode ketika Bung Hatta mendukung Indonesia merebut Papua (1957-1961)

3. periode ketika Bung Hatta mengunjungi kembali Papua (1970an)


Jadi berikut saya akan meringkas sikap-sikap Bung Hatta tersebut sekaligus memberikan gambaran mengapa Bung Hatta memiliki perubahan sikap seperti itu. 

Sekedar catatan, karena topik ini adalah tentang Bung Hatta, maka saya akan cenderung mengutip sumber-sumber yang pro-Indonesia. Jika Anda ingin membahas tentang Papua itu sendiri maka sebaiknya Anda juga memperkaya diri dengan sumber-sumber yang mengisahkan sejarah Papua dari sudut pandang orang-orang Papua termasuk yang menginginkan kemerdekaan Papua.



Ketika Bung Hatta Menolak Papua (1945-1949)

Periode ini adalah periode paling terkenal karena sering dikutip oleh orang-orang yang mendukung kemerdekaan Papua. Banyak dari orang Indonesia yang tidak tahu tentang hal ini dan kadang justru membuat terkaget-kaget. Untuk memahami kenapa, kita harus tahu mengapa banyak dari pendiri bangsa ini yang ingin memasukkan Papua.

Alasan memasukkan Papua

Alasan-alasan yang sering diutarakan untuk memasukkan Papua antara lain:

1. Papua adalah bagian dari Hindia Belanda; .; (argumen Woerjaningrat dan Soemitro Kolopaking pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945.  Papua baru dipisahkan dari Hindia Belanda ketika perubahan konstitusi diajukan tahun 1952 dan akhirnya dipisah pada revisi konstitusi Belanda tahun 1956 [1])

2. Tanah Papua bisa juga jadi sumber kekayaan Indonesia; (argumen AK Moezakir pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945)

3. Papua tidak asing bagi penduduk Tidore, Ambon, Halmahera, Timor; (argumen M. Yamin pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945)

4. Papua sudah menjadi bagian wilayah Majapahit; (argumen M. Yamin -- sekedar catatan Wanin / Onin atau sekarang dikenal sebagai Fakfak memang disebut dalam Negarakertagama)

5. Putera-putera Indonesia sudah menumpahkan darahnya melawan sekutu, jadi jangan dibatasi oleh sekutu; (argumen Abdul Kaffar pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945)

6. Papua adalah wilayah dari Tidore (argumen ini tidak muncul di rapat BPUPKI, tetapi muncul di Konferensi Meja Bundar, terutama dari Negara Indonesia Timur);


Maka pada tanggal 11 Juli 1945, Bung Hatta meminta agar rekan-rekan di BPUPKI berhati-hati dalam menuntut Papua.

1. Keinginan mendapatkan Papua tidak boleh karena strategi. Pernyataan ini adalah pernyataan imperialistis. Bila ini dilakukan, bisa jadi Indonesia akan meminta daerah lain seperti Kepulauan Solomon;

2. Keinginan mendapatkan Papua harus juga melihat situasi politik internasional. Pada saat itu (1945), Indonesia akan mendapatkan wilayah dari Pemerintahan Nippon;

3. Tidak ada bukti kuat bahwa orang-orang Papua sebangsa dengan Indonesia. Orang Papua adalah bangsa Melanesia. Memang di wilayah Timur Hindia Belanda, banyak bercampur orang Melanesia dengan bangsa lain tetapi kondisi Papua jangan disamakan dengan wilayah-wilayah itu. 

Perlu diingat, dibandingkan kawan-kawan di BPUPKI, Bung Hatta pernah mengalami hidup di pedalaman Papua (Digul) dan bergaul dengan penduduk setempat seperti suku Kaya-Kaya.

4. Tidaklah tepat argumen wilayah karena putera Indonesia telah menumpahkan darah di tempat itu. Jika demikian, maka Jepang lebih punya hak atas Papua;

5. Jika ingin mendapatkan Papua, berarti juga harus bisa mendidik bangsa Papua menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia belum sanggup  melakukan ini, tidak pula dalam beberapa tahun ke depan.

 

Dari sisi fakta, sebenarnya pada saat rapat BPUPKI itu, Jepang sudah kehilangan beberapa wilayah Papua. Pada bulan April 1944, Sekutu sudah mendarat di Hollandia (sekarang Jayapura). Pada tahun 1944 itu, wilayah Biak dan Merauke sudah dikuasai oleh sekutu. Jan Pieter Karel van Eechoud bahkan sudah membuka sekolah polisi di Merauke.[2]

Setelah itu, masih pada tahun yang sama, van Eechoud juga membuka Sekolah Pamong Praja (Bestuurschool) di Kota NICA (sekarang Kampung Harapan, Jayapura).  Pergerakan-pergerakan Papua dimulai dari sekolah ini. Ironisnya, gerakan nasionalisme Indonesia juga dimulai dari sekolah ini karena van Eechoud merekrut bekas buangan Digul, Soegoro Atmoprasodjo untuk mengajar orang-orang Papua di sekolah ini.

 Lepas dari fakta-fakta tersebut Bung Hatta kalah suara di rapat BPUPKI. Pada pemungutan tanggal 11 Juli tersebut, ada tiga pilihan, mereka adalah:

1. Hindia Belanda - dipilih oleh 19 suara;

2. Hindia Belanda, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor - dipilih oleh 39 suara

3. Hindia Belanda minus Papua - dipilih oleh 6 suara. 


Dengan demikian, isu Papua juga dibawa ke Konferensi Meja Bundar, terutama didorong oleh Ide Anak Agung Gde Agung dari Negara Indonesia Timur. Menurutnya, Papua adalah bagian dari Tidore dan karena itu harus bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Papua.

Bung Hatta, mempertimbangkan pernyataan TB Simatupang bahwa Indonesia sedang kekurangan logistik dan akan berat menempuh jalan peperangan, memilih untuk menunda pembicaraan tentang Papua [3]. Untuk Hatta, mendapatkan pengakuan kedaulatan lebih penting.



Ketika Bung Hatta Mendukung Indonesia merebut Papua (1957-1961)

Pada bulan November 1961, tulisan Bung Hatta, Colonialism and The Danger of War dimuat di jurnal Asian Survey Vol I No 9 [4]. Dimuat sebulan sebelum Bung Karno mengumumkan Operasi Trikora, Bung Hatta bersuara lebih tegas dibandingkan Konferensi Meja Bundar, meminta agar Irian Barat (sekarang Papua Barat) diserahkan kepada Indonesia. Berikut adalah argumen Hatta dalam tulisan tersebut:

1. Perjanjian Linggarjati pasal 3 menyebutkan bahwa Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Bila ada  populasi wilayah yang tidak ingin bergabung maka harus ada pemilihan demokratis yang menghasilkan suara bahwa mereka memang tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia Serikat.
Tidak ada wilayah yang menyatakan demikian sebelum pembentukan Republik Indonesia Serikat. Jadi suara-suara ingin memisahkan diri setelah pengakuan kedaulatan, menurut Bung Hatta, adalah hasil dari kerja kolonial;
2. Dalam perundingan Linggarjati maupun Renville, Belanda sama sekali tidak pernah membahas tentang Irian. Wilayah Irian baru disinggung pada perundingan persiapan Konferensi Meja Bundar, yakni perundingan yang kini dikenal sebagai perjanjian Roem Royen. 

3. Isu tentang Papua seharusnya usai dibahas setahun setelah penyerahan kedaulatan tetapi Belanda tetap menahan-nahan dan upaya menahan penyerahan Irian tidak lebih dari sekedar menjaga gengsi.  

4. Akibat perubahan sikap Belanda, maka Indonesia menarik diri dari Perserikatan Indonesia-Belanda pada tahun 1956 dan melakukan langkah nasionalisasi.

 

Sebenarnya, apa yang ditulis oleh Bung Hatta pada tahun 1961 ini sudah pernah diungkapkan pada tanggal 18 November 1957 di depan Rapat Rakyat yang bertema Aksi Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta [5]. Pertanyaannya, apakah yang mengubah sikap Bung Hatta pada tahun 1957 ini ?

Menggali informasi seadanya, ternyata karena ada banyak migrasi orang-orang Belanda dan Indo-Belanda ke Papua pada masa 1949 hingga 1955.

Sebenarnya, pada tahun 1930an sudah ada migrasi Indo-Belanda ke Papua diinisiasi oleh dua kelompok yakni Stichting Immigratie en Kolonisatie Nieuw Guinea (SIKNG) dan Vereeniging Kolonisatie Nieuw Guinea (VKNG). Misalnya antara 1930 dan 1934, ada 377 orang koloni yang pergi ke Manokwari dan 203 koloni yang pergi ke Hollandia (Jayapura) [6]. Dari koloni itu, ternyata 124 orang kembali ke Jawa dari Manokwari dan 106 kembali dari Hollandia. Setelah itu, sekitar 250 orang koloni ada di Manokwari pada tahun 1935 dan 93 orang koloni bertahan di Hollandia pada September 1934. 

Namun ketika kemerdekaan Indonesia tampak tak terbendung, maka pada Desember 1949, Manokwari didatangi 1400 Indo-Belanda dari Jawa, alias tiga kali lebih banyak daripada tahun 1930an. Setelah itu pun masih ada ratusan Indo-Belanda yang datang ke Manokwari.  Pemerintah Belanda pun mulai peduli pada kaum koloni dan memberi bantuan, berbeda dengan sikap mereka pada tahun 1930an.

Bagaimana dengan Kota Hollandia? Menurut Broekhuyze, jumlah penduduk di Hollandia berkembang pesat pada dasawarsa 1950an. Pada tahun 1940, hanya ada 300 penduduk di kota Hollandia. Pada tahun 1952, ada 2043 penduduk di kota Hollandia. Pada tahun 1955, jumlah penduduk melesat menjadi 5977. 

Bagaimana dengan komposisi penduduk? Menurut Lucas, Jumlah penduduk Belanda  di Kota Hollandia  pada tahun 1955 berjumlah 2815 orang. Karena menurut Lucas jumlah penduduk Kota Hollandia berjumlah 7844 maka persentase Belanda di Kota Hollandia adalah 35,8 persen.  [7]

Jadi pada dasarnya, Bung Hatta melihat pola sama berulang di Irian Barat, yakni sebuah upaya memulai penjajahan baru. Dan pada tahun 1958, Belanda mulai merazia gerakan-gerakan pro-Indonesia di Papua seperti penyitaan bendera merah putih dari Yakop Thung Tjing Ek dan Benjamin Kajai.

Memang kemudian Belanda berubah sikap di tahun 1960, lebih memprioritaskan penduduk lokal daripada koloni. Bahkan terjadi proses repatriasi, perpindahan penduduk Indo-Belanda dan warga Belanda dari Papua ke Belanda. Selain itu juga mulai dibentuk Dewan Nieuw Guinea dan berdirilah partai-partai lokal pada tahun 1960. Namun langkah-langkah itu ditanggapi dengan skeptis oleh pihak Indonesia dan Operasi Trikora dideklarasikan pada tanggal 19 Desember 1961.


Ketika Bung Hatta Mengunjungi Kembali Papua (1970an)

Pada fase ini, Bung Hatta tidak berbicara banyak tetapi sikapnya tercatat dalam pengamatan sekretarisnya, I Wangsa Widjaja.  Sebelum membahas sikap Bung Hatta, mungkin ada baiknya kita melihat Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang mengakhiri Perang Indonesia-Belanda.

Perjanjian New York, pada dasarnya adalah penyerahan Papua dari Belanda kepada Indonesia dengan diselingi penyerahan kepada PBB diwakili komisi khusus UNTEA. Jadi selama setahun, Papua di bawah PBB. Kemudian setelah segala urusan beres, UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia dengan beberapa syarat yakni:

Indonesia akan menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) selambat-lambatnya akhir 1969. Sebelum Pepera itu dilakukan, setelah penyerahan dari UNTEA, Indonesia harus meningkatkan pendidikan terhadap rakyat, membasmi buta huruf, dan memajukan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan Papua(pasal 15-20). [8]. 

Apakah Indonesia berhasil menepati perjanjian itu ? Pada Musyawarah ke-I Rakyat Propinsi Irian Barat, Kolonel Sutjipto menyayangkan terjadinya perkelahian antara prajurit dari Jawa dengan pelajar Papua. Perkelahian itu ternyata pun juga ada di Jakarta. Seorang pemuda pelajar dari asrama Irian tak sengaja menyenggol orang Jawa di Tanah Abang lalu orang-orang Jawa berencana untuk menyerbu Asrama Irian. Pak Tjipto di depan rakyat Papua mengatakan bahwa ia tak suka perkelahian individu dibawa menjadi perselisihan suku dan mengatakan nanti kalau sudah saling kenal, beliau percaya tidak akan terjadi salah paham lagi. [9].

Namun optimisme Sutjipto dalam Musyawarah Rakyat Irian tahun 1964 itu tampaknya tak tercapai. Jusuf Wanandi bercerita, pada Mei 1967, ia menjadi tim pencari fakta. Beliau melaporkan:

"Irian Barat telah lama diabaikan sejak kembali ke Indonesia pada awal 1963, terutama karena krisis nasional yang berkembang di Jakarta. Sementara itu, seluruh wilayah sudah dijarah oleh Angkatan Bersenjata kita. Situasi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia semakin buruk. Apa pun yang saya periksa telah dijarah. Tidak ada lagi bahan makanan atau barang-barang lain. Sampai sampai botol bir dan alat-alat listrik di perumahan pun dibawa ke Jawa atau daerah lain di Indonesia.

Memang ekonomi lokal sudah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya, dan menjadi semakin parah. Jelas penduduk sangat marah kepada Indonesia karena penjarahan dan ketidakpedulian. Kalau Pepera diadakan pada waktu itu juga, kita pasti akan kalah."

Jadi, selama dua tahun menjelang Penentuan Pendapat Rakyat, Jusuf Wanandi di bawah Ali Moertopo melakukan operasi membujuk Papua, mulai dari mengimpor rokok Belanda merek Van Nelle de Weduwe dan juga bir yang disukai rakyat Papua. Selain itu ia juga meminta bantuan Gereja Katolik dan Protestan untuk menjelaskan Pancasila kepada rakyat Papua. Lalu dengan bantuan 250 mahasiswa, membangun rumah dan membagikan bahan pokok. [10]. 

Singkatnya, pada Pepera tahun 1969, lepas dari berbagai kontroversi, perwakilan Papua memutuskan bergabung dengan Indonesia. Namun apakah kemudian Indonesia peduli kepada Papua? Perjalanan Bung Hatta ke Digul ternyata tidak memberi kesan baik kepada beliau.

Sekitar awal 1970, seseorang yang disebut Mas Marmo membujuk Bung Hatta untuk berkunjung ke Papua. Mas Marmo ini dahulu menyambut Bung Karno pada Mei 1963 di Papua dan merasa tugasnya belum lengkap kalau belum menyambut Bung Hatta.

Bung Hatta menolak karena tidak punya ongkos tetapi Mas Marmo mendesak dan menjamin. Bung Hatta bersedia asalkan ia diperbolehkan mengajak sejumlah orang seperti kawan yang dahulu juga dibuang (Sajuti Melik), dokter pribadi, dua sekretarisnya, dan sejumlah orang lain termasuk dua putrinya, Meutia dan Halida. Mas Marmo menyatakan pemerintah bersedia menanggung ongkos maka berangkatlah Bung Hatta dan rombongan ke Papua.

Sesampainya di Jayapura, Mas Marmo menyodorkan amplop berisi uang. Bung Hatta menolak karena menurutnya sudah cukup pemerintah mengongkosi rombongannya. Mas Marmo mendesak karena Bung Hatta dianggap sebagai pejabat dan harus diberikan amplop. Bung Hatta menolak karena uang itu adalah uang rakyat. Mas Marmo pun tidak berdebat lanjut dan hanya menyimpan amplop tersebut.

Di Digul, Bung Hatta ternyata tidak terkesan pada tempat tersebut setelah berada di tangan Indonesia. Wangsa Widjaya melaporkan:

"setelah kami kembali dari lokasi pembuangan orang-orang pergerakan itu, saya melihat Bung Hatta agak termenung. Beliau tampaknya amat terharu menyaksikan keadaan rakyat di sana, yang pada kenyataannya jauh lebih buruk dari keadaan ketika Bung Hatta tinggal di sana sebagai orang bunangan. Dari keterangan beberapa orang penduduk, kami baru mengetahui, bahwa suplai obat-obatan ataupun bahan-bahan kebutuhan vital lainnya jarang sekali mereka peroleh dari pemerintah, karena pengiriman barang ke daerah itu amat sulit. Bila keadaannya memang memaksa, maka mereka akan mengirim utusan ke Merauke, dengan menyusuri Sungai Digul, untuk mendapatkan sekadar apa yang mereka butuhkan."


Jadi ketika berada di rumah camat daerah Digul, Bung Hatta diminta sambutannya oleh pemuka masyarakat Digul. Sebelum memberikan pidato, Bung Hatta memanggil Mas Marmo meminta uang amplop yang ditolaknya saat di Jayapura. Mas Marmo ternyata masih menyimpan uang tersebut dan memberikannya kepada Bung Hatta.

Bung Hatta berpidato tidak terlalu panjang. Namun menjelang menutup pidato, Bung Hatta menyodorkan amplop kepada pemuka Digul yang memintanya berbicara dan Bung Hatta mengatakan,"Sebelum saya dan rombongan saya meninggalkan daerah Digul ini, saya ingin menitipkan sesuatu .... Ini sekadar oleh-oleh dari saya untuk masyarakat ini."

Ketika pulang, Bung Hatta sempat berkelakar kepada Mas Marmo yang mengundangnya, uang itu adalah uang rakyat dan karena itu harus kembali kepada rakyat. [11]


Bung Hatta wafat pada Maret 1980. Setelah kunjungannya ke Digul, saya tidak menjumpai sikap atau pendapat beliau tentang Papua. Namun pada tahun 1975, ketika beliau dan rekan-rekan mantan BPUPKI diminta menjelaskan tentang Pancasila, beliau mengeluarkan sebuah kritikan keras. 

"Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamalkan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seseorang yang dituduh mencoba mencuri becak ditahan dalam bui. Selama 15 hari ia ditahan, tetai tidak diberi makan. Akibatnya jatuh meninggal di muka pengadilan, waktu perkaranya akan diadili.

Alasan polisi yang menahannya yang mengatakan, bahwa polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan tanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan ..... dan terutama dasar Pancasila. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!"[12]


Walaupun kritik tersebut menanggapi kasus di Jakarta, saya rasa kritik tersebut juga bisa diterapkan pada kasus-kasus di Papua mengingat kasus-kasus extrajudicial killing (pembunuhan di luar sidang) yang cukup banyak. Seandainya beliau masih hidup setelah reformasi, mendengarkan kasus-kasus yang terjadi di Papua, niscaya beliau juga akan keras mengritik kasus-kasus tersebut. 



Daftar Rujukan

[1] Perubahan konstitusi Belanda tahun 1956 bisa dilihat pada  https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1956/0000275744/1/pdf/SGD_1956_0000051.pdf  (terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021)

[2] Meteray, Bernarda. Nasionalisme Ganda Orang Papua. (2012). Kompas Media Nusantara

[3] Sitompul, Martin. Demi Pengakuan Kedaulatan. (2017). Historia.id. Bisa dibaca di https://historia.id/politik/articles/demi-pengakuan-kedaulatan-P9jMZ/  (terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021).

[4] Hatta, Mohammad. Colonialism and The Danger of War. (1961). Asian Survey Vol 1 No 9.

Bisa dibaca secara daring di https://online.ucpress.edu/as/article-abstract/1/9/10/19781/Colonialism-and-the-Danger-of-War (diakses terakhir tanggal 17 Agustus 1945).

Bisa pula dibaca di buku Portrait of Patriot yang diterbitkan oleh Mouton & Co tahun 1972. 

Bisa pula dibaca terjemahannya pada Karya Lengkap Bung Hatta: buku 3: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 2001. 

[5] Pidato ini diterbitkan oleh Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat pada tahun 1957 dan dimasukkan ke dalam Karya Lengkap Bung Hatta: buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 2000. Pidato ini dimasukkan dengan judul Jangan Ragu-Ragu Lagi

[6] Sinaga, Rosmaida. Kolonisasi Belanda di Nederlands Nieuw Guinea. (2007) Jurnal Sejarah Lontar Vol 4 No 2. Juli-Desember 2007. 

[7] Herman Renwarin dan John Pattiara. Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya dari Hollandia ke Kota Baru (1910-1963). (1984). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 

[8] Indonesia and Netherlands. Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian). Signed at the Headquarter of the United Nations, New York, on 15 August 1962.  bisa diakses di https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/volume-437-I-6311-English.pdf (terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021). 

[9] Sutjipto. Pembangunan Irian Barat dalam Hubungan Pembangunan Nasional - dalam buku Musjawarah ke-I Rakjat Propinsi Irian Barat (30 April - 9 Mei 1964). (1964). Sekretariat Kordinator Urusan Irian Barat pada Wakil Perdaana Menteri I. 

[10] Wanandi, Jusuf. Menyibak Tabir Orde Baru: Memor Politik Indonesia 1965-1998. (2018). Kompas Media Nusantara. 

[11] Widjaja, I Wangsa. Mengenang Bung Hatta. (1988). CV Haji Masagung Jakarta

[12] Hatta, Subardjo, Maramis, Sunario, Pringgodigdo. Uraian Pancasila. (1977). Penerbit Mutiara, Jakarta.