Wednesday, October 18, 2017

Isu Pidato Soekarno di Semarang 1948 Tentang Hanya Stelsel Pasif

Ada yang sedang menyebarkan ringkasan pidato Bung Karno di Semarang tahun 1948 soal stelsel pasif untuk salah satu etnis tertentu ?

Saya jadi tergelitik ingin tahu sejarah peraturan kewarganegaraan di Indonesia dan... 
TERNYATA di tahun 1946, RI menganut stelsel pasif, sesuai UU no 3 tahun 1946 Pasal 1 ayat b beserta pasal 4.

Artinya, sebagian besar keturunan Tionghoa di Indonesia adalah warga negara Indonesia secara otomatis tanpa embel-embel pendaftaran!

Namun setelah KMB tahun 1949 yang mengaktikan kembali strata sosial, dan kemudian pengakuan negeri RRT tahun 1950 sehingga muncul model kedwiwarganegaraan dan kemudian diubah jadi stelsel aktif berdasarkan UU no 62 tahun 1958 (lihat pasal 4 dari peraturan tersebut). Di sinilah baru muncul metode "pemerasan" yang puncaknya pada kebijakan SKBRI di masa orde baru.

Kembali ke (konon) ringkasan pidato Bung Karno tersebut, agak aneh, kalau jika beliau di tahun itu mengistimewakan satu "golongan" sebagai stelsel pasif. Ini antara ringkasan tersebut berbohong atau si pembuat ringkasan salah memahami pidato beliau. Selain itu pidato tidak seharusnya menjadi sumber peraturan.
Dalam tambahan tulisannya, si penyebar juga menegaskan dengan "fakta" bahwa Bung Karno menerbitkan PP no 10 yang "yang disetujui MPR" bahwa keturunan etnis tersebut status Kewarganegaan ‘Stelsel pasif’ yang sama dengan warga Pribumi yaitu otomatis dianggap dan dicatat sebagai WNI".

Saya bertanya, Peraturan Pemerintah no 10 tahun berapa? Karena PP no 10 tahun 1948 adalah tentang "Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra". Sementara "PP no 10" lain yang cukup terkenal adalah PP no 10 tahun 1959, tentang pembatasan "orang asing" berdagang eceran dan jelas tak relevan dengan pidato Soekarno tahun 1948 karena sudah ada UU baru tentang kewarganegaraan di tahun 1958.

Untuk cerita lebih lengkap tentang sejarah kewarganegaraan keturunan Tionghoa, mungkin sebaiknya baca tulisan yang ada di blog Lisa Suroso tahun 2007 ini.


Saya Bukan "Pribumi" Jakarta

Ada masa saat saya tertekan menyadari saya bukan "pribumi" Jakarta sementara "pribumi"-nya tersingkir ke pinggir-pinggir kota. Sebagai anak pendatang dari Jawa, saya gelisah saat pertama mendengar kisah suku Betawi terpinggirkan karena mahalnya taraf hidup di tengah ibukota. Lalu saya harus bagaimana? Pulang ke kampung halaman walau ngomong bahasa Jawa ngoko saja gak becus?

Sekarang, setelah dipikir-pikir lagi, MH Thamrin pun sesungguhnya bukan murni "pribumi" Jakarta karena tubuhnya mewarisi gen pendatang. Walau demikian, di Volksraad ia kencang mengritik pemerintah kolonial yang abai terhadap "pribumi" Jakarta, mengindentifikasi dirinya sebagai "pribumi".

Setelah 72 tahun Indonesia Merdeka, saya menyadari, perasaan "tersingkir" dan "terjajah" itu masih ada. Pertanyaannya adalah, "terjajah" oleh siapa? Apakah narasi "pribumi" tepat untuk menggambarkan perasaan itu? Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah TIDAK!

Tahun lalu saja, seorang "non-pribumi" terluka saat membela kampung yang sedang digusur.
Jauh sebelum KPK mengungkap kasus penyuapan reklamasi, kawan-kawanku yang "non-pribumi" sudah teriak-teriak di linimasa Facebook-nya menentang kebijakan Gubernur yang satu etnis dengan mereka. Mereka yang doyan teriak-teriak "Cina" justru adalah penumpang belakangan dalam isu reklamasi.

Pribumi punya konotasi negatif. Seseorang boleh berpendapat bahwa pribumi adalah semua orang yang asli lahir di daerah itu. Namun kalau bicara konteks kolonial, keturunan dari para pendatang pun tidak dianggap sebagai pribumi, kebijakan untuk mencegah terjadinya persatuan di antara warga, mempermudah penguasa mengawasi jajahannya.

Okelah, saya berbaik sangka bahwa "pribumi" yang dimaksud Anies adalah seluruh warga Indonesia di Jakarta. Namun reaksi-reaksi beberapa pendukung Anies yang menyebarkan perbedaan "keturunan Arab" dan "keturunan Tionghoa" dari berbagai sumber termasuk yang diragukan asalnya, tak pelak menegaskan pengertian "pribumi" yang digunakan adalah pemahaman warisan kolonial. Berdasarkan pengertian warisan kolonial ini, walau seseorang lahir di negeri ini, kakek mereka mungkin dari luar negeri tetapi sudah menanggalkan warga negara asal dan memilih Indonesia (atau pasca 1958 lupa melapor dan kelak pasrah "diperas" pakai SKBRI),  dan ayah-ibu mereka bahkan pasrah tidak mengajarkan budaya leluhur mereka semasa orde baru demi "asimilasi", tetapi tetap saja mereka dicap sebagai "non-pribumi".

Ya, para "non-pribumi" yang dimusuhi itu, bahkan pernah kujumpai sedang belajar bahasa leluhurnya dari guru-guru "pribumi"!
Mau sampai kapan kalian memusuhi warga keturunan Tionghoa dan menganggapnya sebagai "non-pribumi" ?

Sampai pola pikir cuci otak ala Kolonial Belanda ini hilang, memang sebaiknya kata "pribumi" tidak dipakai dalam konteks apapun dan karena itu, Pak Habibie (yang kebetulan juga keturunan Arab) sudah benar dalam menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998!

Tuesday, October 17, 2017

Hentikan Penggunaan Istilah 'Pribumi' SEKARANG JUGA!

Saya keturunan Jawa, lahir di Jakarta, lebih akrab dengan lenong Jakarta daripada ketoprak atau ludruk, lebih akrab dengan Gambang Kromong dan Tanjidor daripada Gamelan Slendro atau Pelog, lebih menyenangi suara Tekyan digesek daripada Rebab milik ayah saya. Ayah saya pernah begitu marahnya pada saya dan melarang saya berbahasa Betawi. Sebagai gantinya, saya ngambek tidak mau belajar bahasa Jawa.

Singkat kata, latar belakang pribadi saya membuat saya menolak segala sekat-sekat berbasis sukuisme dan rasisme. Sekarang bagaimana pengalaman saya bergaul dengan kawan-kawan keturunan Tionghoa?

Saya pernah memiliki kawan keturunan Tionghoa Palembang, hidup di gang-gang kecil. Si kakak yang jadi teman saya, masih tetap beragama Buddha (setahu saya) sementara adiknya masuk Islam. Jadi penasaran, bagaimana kabar mereka sekarang, karena sudah lama tak bertemu.

Saya punya kawan keturunan Tionghoa Medan, hidup di rumah toko, juga pernah mengalami pahitnya dipecat dalam perjalanan ke kantornya.

Saya punya kawan keturunan Tionghoa Jawa, tak bisa membaca tulisan Pinyin sama sekali dan tidak pula bisa bahasa-bahasa etnis Tionghoa. Kalau dia terjebak di antara orang-orang berbahasa Hanyu atau Tiochiu atau Khek, pastilah dia rekam diam-diam untuk kemudian dia tanya ke kawannya, "mereka ngobrol tentang apa sih".

Saya pernah beberapa kali menemukan "pribumi" begitu asyik bicara tentang cara menyuap untuk mendapat proyek. Dalam salah satu kesempatan, saya sampai marah mendengar ocehan salah satunya dan mendampratnya. Di sisi lain saya malah pernah menemukan pengusaha keturunan Tionghoa, memilih pasrah (tapi ngedumel) "bayarannya ditunda" daripada memberikan uang pelicin proyek. Bahkan ketika salah satu kliennya menawarkan "kamar hotel", dia memutuskan menolak. Hanya menggunakan kamar tersebut agar temannya bisa shalat, dan setelah itu ia dan kawannya pulang, khawatir bila menginap di kamar tersebut nanti didatangi "tamu wanita".

Dan saya punya beberapa teman non-Tionghoa yang acapkali disangka Tionghoa karena bentuk matanya. Cuma ya, tetap saja mereka mendapat "perlakuan berbeda" hanya karena bentuk fisik.

Jadi apa yang salah dengan membawa narasi "pribumi"?
Banyak!
Dari sisi peraturan salah. Zaman Pak Habibie jadi presiden sudah mengeluarkan larangan menggunakan istilah ini.

Dari sisi agama yang kuanut pun salah. Di masa Nabi, beliau sudah memiliki sahabat keturunan Ethiopia dan keturunan Persia. Kenyataannya banyak para pelestari agama Islam berasal dari non-Arab seperti dari Bukhara.

Dari sisi cita-cita para pendiri negara ini pun salah. Coba lihat pidato Bung Hatta di depan orang-orang Tionghoa tahun 1946. Sistem ekonomi negara kita yang baru seharusnya menghapus semua sekat-sekat sosial di masa kolonial. Jadi bukan untuk membalik piramida dan balas dendam.

Dari sisi kenyataan sosial di negara ini pun salah. Orang-orang Tionghoa juga mengalami sebagai pihak terzalimi secara ekonomi sementara orang-orang pribumi juga ada yang di tingkat atas piramida ekonomi.

Dan yang paling berbahaya, narasi 'pribumi'-isme menghalangi isu sesungguhnya.
Kalau seandainya, yang korupsi adalah 'pribumi' apa kita harus menerima karena pelaku adalah 'pribumi'?
Kalau seandainya, para pengusaha yang kelak menguasai dan mengendalikan harga-harga fasilitas yang seharusnya milik publik adalah para pengusaha 'pribumi' apakah kita diam saja karena pelaku adalah 'pribumi'?

Monday, October 09, 2017

Mengenalkan Ilmu Pengetahuan Melalui Budaya Populer

Zaman saya kecil, ayah saya memandang buruk tayangan di TV, menganggapnya sebagai media pembual yang membuat anak-anak berimajinasi yang tidak-tidak. 

Entah kenapa saya tidak setuju pandangan ayah saya dan kini, saya sekarang mencoba bereksperimen pada putriku untuk memperkenalkan konsep-konsep ilmu pengetahuan, salah satunya menggunakan animasi yang dibuat oleh tim KOK BISA.

Sudah beberapa kali saluran animasi KOK BISA membantuku mendongeng kepada Ara. Ada yang sudah kuceritakan dahulu dan ternyata beberapa minggu kemudian muncul versi Kok Bisa. Ada juga sebaliknya, episode Kok Bisa memancing diskusi antara Ara dan saya.

Sebenarnya, selain KOK BISA, ada beberapa tim animasi lain yang mempopulerkan ilmu pengetahuan antara lain:

1. Sains Bro 
2. Hujan Tanda Tanya
3. Kamu Harus Tahu
4. Ayo Mikir

Namun yang gaya dan tema paling konsisten serta paling aktif unggah video adalah KOK BISA.

Tentu saja,
kombinasikan pengetahuan dari channel ini dengan eksperimen sederhana, hitung-hitungan, atau bahkan nonton film fiksi-ilmiah, dystopia, dan superhero lalu kombinasikan juga dengan mengajari tentang sejarah masa lalu. Dengan demikian, saat berdiskusi, bisa merujuk pada budaya populer lainnya.

Sekedar catatan terakhir,
jangan lupa ajak anak berolahraga, berkreasi dan makan-makanan sehat seperti makanan yang mengandung betacarotene.

Jangan sampai anak keasyikan lihat Youtube dan ujung-ujungnya merusak mata dan lemah fisik. Ujung-ujungnya nanti malah tak bisa belajar di sekolah.



Friday, October 06, 2017

"Esa" Dalam Pancasila, dari Bahasa Sansekerta-kah Ataukah Bahasa Melayu?

Pemikir Ali Shariati Menafsirkan Monoteisme

Akibat pernyataan Eggy Sudjana di sidang Mahkamah Konstitusi yang menjadi viral, diskusi tentang kata "Esa" muncul kembali. Mereka mengatakan bahwa "Esa" dalam Bahasa Sansekerta bukanlah "Eka" dan demikian sila pertama dalam Pancasila tidak menunjukkan monoteisme.

"Esa hilang dua terbilang" , pernahkah dengar pernyataan tersebut?
Ya, mereka lupa bahwa kata 'Esa' juga ada dalam Bahasa Melayu.

Mari kita tengok lagi bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945.

"... dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab... "

Apakah 'Esa' di kalimat itu adalah kata Sansekerta yang artinya tak umum diketahui orang termasuk penyusun kalimatnya (kecuali orang macam M. Yamin) ataukah dari Bahasa Melayu yang umum dikenal orang?

"Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak berarti orang Indonesia wajib memilih agama monoteisme sempit. Menurut hamba, sila ini, hanya menegaskan para penyusunnya mempercayai satu tuhan dan keyakinan itu melandasi bahwa manusia itu sesungguhnya satu umat apapun ras dan bangsanya.

Mungkin sebaiknya kita melihat tafsir Bung Hatta, salah satu anggota BPUPKI yang termasuk Panitia Sembilan yang merumuskan ulang pidato 1 Juni 1945-nya Bung Karno menjadi dasar negara yang kita kenal, dan kebetulan beliau juga yang mendesak agar sila 1 diubah agar tidak memecah belah bangsa Indonesia.

Dalam pidatonya kepada orang-orang Tionghoa di Yogyakarta tanggal 17 September 1946, Bung Hatta mengatakan (diterjemahkan ke Bahasa Inggris dalam buku Hatta : Portrait of Patriot ):

"The fact that the foundation of the State is based on belief in one God will enable us to avoid the disputes which can lead to so many disasters, because in the hand of God, one can achieve the unity of human desires. Following this principle leads the aim of our State into the path of international peace and brotherhood of all nations. If every nation felt that it was the subject to the guidance of the one God in its way of life, the ideals of all nations would fit in with the main characters of God, which is love, mercy, and justice". 

Seperti yang kita lihat, penafsiran Bung Hatta menegaskan bahwa "Esa" dalam sila pertama Pancasila adalah monoteisme dan pemahaman monoteisme Bung Hatta mirip dengan tafsir sosiologis tauhid-nya Ali Shariati.

Walaupun sila pertama Pancasila adalah bentuk ungkapan monoteisme, tidaklah sila ini ditujukan untuk mengekang agama lain dan memaksakan keyakinan monoteisme mutlak 'ala agama tertentu. Bahkan dalam pidato 1 Juni 1945-nya, Bung Karno menegaskan 'Prinsip Ketuhanan' tidak berarti satu tafsir.

"Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa"

Perhatikan bahwa Bung Karno tidak mengatakan "menyembah Tuhan" ketika menyebutkan agama Buddha tetapi "menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya". Jadi Bung Karno paham kebhinnekaan tafsir "Tuhan" yang ada dalam agama-agama di Indonesia.

Merenungkan Pernyataan Eggy Sudjana di Mahkamah Konstitusi Yang "Menyinggung"

Orang-orang mengritik pernyataan Eggy Sudjana, dianggap menghina agama lain terutama agama non-semitik. Saya justru melihat pernyataan Eggy Sudjana ini sebagai tafsir Pancasila, sembrono tetapi saya sering jumpai kawan-kawan yang punya tafsir demikian.

Seharusnya, orang-orang Hindu itu tidak melaporkan Eggy Sudjana tetapi berpikir, seandainya nih, pasca Joko Widodo, presiden selanjutnya punya tafsir sembrono seperti Pak Eggy dan kebetulan punya sifat diktator, tidakkah si pemimpin diktator baru ini tergoda menggunakan Perppu Ormas untuk menekan mereka?

Sekarang saja, salah satu pendukung Perpu Ormas dari sebelum diketuk palu, sudah beberapa kali teriak-teriak meminta pemerintah untuk membubarkan Saksi Jehovah menggunakan Perppu Ormas.

Jangan lupakan, dalam sejarah negeri ini, sebuah agama resmi yang diakui di awal tahun 1965 (tercantum dalam penjelasan Penpres no 1 tahun 1965), tiba-tiba tidak diakui di masa orde baru dan pengikutnya disuruh mengaku sebagai agama lain atau pernikahan mereka tidak diakui.

Perppu Ormas itu adalah peraturan diktator berisi pasal-pasal super lentur dan jenis hukuman yang jauh lebih berat.

Monday, September 11, 2017

Anti-Separatisme Sebagai Pembenar Kekerasan Negara

Saya kemarin menolak menganggap konflik Rohingnya sebagai murni konflik agama. Walau begitu, menerima mentah-mentah penjelasan separatisme atau teori imigran dari pemerintah Myanmar juga tidak bijak.

Ini masalah dari bangsa kita, seakan-akan label 'separatis' sudah cukup alasan untuk membenarkan tindakan kesewenang-wenangan baik di negeri tetangga maupun di negeri ini.

Si Nganu menyuarakan pemberontakan? Dukung pemerintah untuk menculik dan membunuh Nganu di luar pengadilan dan beri kenaikan pangkat pada tentara yang inisiatif menghukum si Nganu, kalau perlu beri jabatan strategis!


Seandainya dahulu Belanda menerapkan apa yang bangsa kita terapkan sekarang pada kaum separatis,
niscaya, Belanda tak perlu repot-repot membawa empat orang pemuda Hindia yakni Hatta, Ali Sastroadmidjojo, Nazir Pamontjak, dan Abdul Madjid Djojohadiningrat, ke pengadilan. Cukuplah tembak mereka diam-diam saat mereka pulang dari kongres di Brussel.

Tak perlu repot-repot menyeret Soekarno ke pengadilan, mendengarkannya berceramah memprovokasi inlander-inlander Bandung. Cukup culik dan tembak.

Ada pemberontakan? Tinggal tutup akses agar koran-koran macam Medan Prijaji tak bisa mencari berita. Kalau perlu bahkan koran kuning inlander ini di-bredel saja agar tak menimbulkan kebencian pada para pejabat.

Lagipula,
toh Pemerintah kolonial sudah cukup perduli dengan rakyat inlander dengan membangun infrastruktur-infrastruktur rel-rel kereta api dan jalan raya.

Tampaknya, bagi bangsa ini, ucapan "Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa" yang dahulu di masa sekolah dibacakan setiap Senin tidak pernah meresap dalam qalbu dan hanya di lidah saja.