Sunday, March 17, 2019

Laporan Pandangan Mata acara Patungan Rakyat oleh Partai Solidaritas Indonesia, 16 Maret 2019



Jadi, semalam, saya menjadi "tamu" caleg Permaswari Wardani (DPRD Jakarta Dapil 7) untuk acara Patungan Rakyat. Saya melihat jadwal acara ini dari dinding media sosialnya. Meihat bahwa ini kesempatan untuk bertemu caleg-caleg PSI, maka saya pun tertarik menjadi "tamu".

Untuk menjadi "tamu" maka saya diwajibkan menyumbang. Pertama-tama, saya dialihkan ke website mereka, https://patungan.jakarta.psi.id/. Setelah mengisi sejumlah data, saya diberi pilihan metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, melalui surel, saya diberitahu nomor Virtual Account tujuan saya harus membayar patungan tersebut.

Saya sangka urusan sudah selesai itu dan di hari-H tinggal bawa badan. Ternyata di hari-H, saat pendaftaran ulang, saya diberikan form yang harus menyatakan bahwa saya tidak dalam keadaan menunggak pajak, dalam keadaan pailit, sumber dana tidak berasal dari tindakan pidana, dan sumbangan tidak bersifat mengikat. Sementara saya memuji hal ini, tentu saja muncul pertanyaan di kepala.

Sementara itu, berikut adalah cuplikan-cuplikan dialog antara PSI (diwakili oleh Michael Victor SianiparRian Ernest, dan Tsamara Amany Alatas) dengan para "tamu".

Ternyata, ini bukan acara penggalangan dana yang pertama. Michael Sianipar, ketua DPW PSI Jakarta mengatakan mereka sudah melakukan ini beberapa kali (bila tidak salah dua tahun) dan menyebut jumlah dana yang mereka kumpulkan beserta jumlah donatur. Michael dengan percaya diri mengatakan bahwa semua dana yang didapat bisa dipertanggung jawabkan karena mereka meminta penyumbang dana untuk mengisi form yang ternyata sesuai dengan form KPU (baru saya cek usai sampai di rumah, ternyata form yang harus ditandatangani penyumbang itu identik dengan contoh form di PKPU no 29 tahun 2018).

Michael bercerita bahwa ia sebenarnya sempat menjadi caleg dari Gerindra ketika Basuki T Purnama masih di Gerindra namun gagal. Ketika tahun 2017, ia melihat bahwa Indonesia tak bisa tergantung pada satu orang saja. Seorang hebat bisa muncul tetapi akan mudah hilang, entah 20 tahun, entah 30 tahun. Jadilah ia punya keinginan untuk memunculkan seseorang. Jadi ia fokus membesarkan PSI.

Michael juga mengatakan visi PSI lebih besar daripada sekedar satu institusi politik. Kader-kader PSI juga membantu menyebarkan pengetahuan di sejumlah pemda. Michael sendiri juga sempat membantu provinsi yang daerahnya dikuasai oleh PKS tetapi ia tak peduli selama bisa membuat standar yang lebih baik. Michael sendiri bercerita bagaimana kawan-kawannya percaya pada perjuangannya sehingga rela menyumbang dalam jumlah fantastis walau dalam kesusahan.

Ditanya mengenai menjaga idealisme, Tsamara mengatakan bahwa PSI mewajibkan caleg-calegnya tandatangan kontrak. Nantinya juga akan ada laporan aktivitas mereka sehingga mereka harus terbuka. Kelak juga akan ada review sehingga caleg yang kinerja buruk harus siap dipecat.

Tsamara juga bercerita bahwa mereka juga berniat menimbulkan "disrupsi" dalam parlemen, meningkatkan standar. Mereka berniat merevisi peraturan-peraturan yang terlalu mempermudah kunjungan kerja. Mereka juga berniat melakukan bersih-bersih DPR, misalnya menjadi mitra KPK jika mencium ketidakberesan. Mereka juga berniat membuat peraturan pembatasan transaksi tunai.

Rian bercerita, bahwa selama kampanye, ternyata aksinya cukup membuat partai saingan gerah dan meminta kader mereka untuk tidak kalah aktif. Menurutnya, adalah hal bagus kalau partai lain panas dan mencoba untuk tidak kalah, artinya PSI sudah berhasil "disrupt" dan menetapkan standar baru. Mereka ingin menetapkan standar baru di parlemen seperti Basuki membuat standar baru bagi gubernur setelahnya.

Ketika ditanya apakah kawan yang menyumbang dalam jumlah fantastis juga mengisi form KPU, Michael mengatakan bahwa ia justru berani bercerita karena temannya sudah mengisi form tersebut. Jika seandainya temannya menyumbang tetapi tidak mau tandatangan, maka mereka terpaksa harus menyerahkan uang tersebut ke negara. Selain itu, Michael mengatakan bahwa mereka selalu berupaya mengarahkan sumbangan melalui web, agar benar-benar masuk ke rekening PSI. Selain itu, Michael mengatakan bahwa temannya mau menyumbang karena ia tahu Michael tidak akan terbeli dengan sumbangan tersebut.

Ditanya apakah PSI sebagai pengusung Joko Widodo berani mengritiknya seandainya beliau terpilih kembali, Tsamara mengatakan bahwa PSI sebenarnya sudah melakukan kritik selama ini. Misalnya PSI kemarin sempat mengritik penangkapan Robertus Robert. PSI juga pernah mengritik pengangkatan perwira aktif polisi sebagai plt gubernur.

Selain kritik kepada Joko Widodo, PSI juga mengritik kebijakan diskriminatif. Misalnya, ungkap Tsamara, PSI berniat mencabut SKB 3 menteri yang mereka nilai menghambat pendirian rumah ibadat.

"Memang dari luar, selama ini yang kami lakukan adalah perang wacana, " Tsamara menjelaskan, "tetapi seandainya nanti kami terpilih dan masuk parlemen, membahas kebijakan bersama menteri, kami akan tancap gas. Kami akan mendukung pemerintah dengan memastikan pemerintah berada right-on-track".

"Jangankan partai sesama koalisi, kami akan lawan teman kami jika mereka tidak adil kepada masyarakat," tegas Tsamara.

PS: Laporan ini acak-acakkan karena saya tidak bawa perekam dan murni hanya dari catatan di notes digital (ponsel)

Friday, February 22, 2019

Pemerkosaan dalam Sejarah Hukum Islam


Indonesia sedang darurat krisis seksual. Kita seringkali menjumpai berita-berita pemerkosaan. Reaksi masyarakat Indonesia menghadapi berita tersebut biasanya mengecam. Terkadang muncul wacana hukuman yang kejam terhadap pelaku pemerkosaan. Namun sayangnya, yang menghambat penanganan kekerasan seksual adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia tidak bersimpati pada korban.

Acapkali, ketika korban mau melaporkan pemerkosaan, orang-orang sekitar justru menyalahkan korban seperti mengapa korban sendirian, atau mengapa korban berpakaian dengan "tidak pantas", atau mengapa korban lama baru melapor, atau mengapa korban menemui pelaku berkali-kali. Pada akhirnya, bukannya kasus pemerkosaan itu ditangani dengan cepat, penegak hukum justru menganggap kejadiannya sebagai "suka-sama-suka".

Tentu saja penilaian "suka-sama-suka" ini akan menurunkan derajat korban pemerkosaan menjadi pelaku zina. Korban akan tertekan dan tidak jarang dalam beberapa kasus menghabisi dirinya sendiri seperti yang terjadi di Bogor pada bulan Juli 2018 (pemerkosaannya sendiri terjadi pada akhir Juni).

Alhasil, percuma saja kita mewacanakan hukuman-hukuman yang berat bagi pemerkosa jika laporan pemerkosaan tidak ditangani dengan baik dan penegak hukum tidak bersimpati pada masyarakat.  Mengingat Indonesia sebagian besar beragama Islam, maka kita lihat kembali bagaimana generasi-generasi awal menghadapi kasus pemerkosaan.


MASA RASULULLAH
Kasus pemerkosaan terjadi di masa Rasulullah dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzy.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِّرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ  
فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ

Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang wanita keluar rumah untuk melaksanakan shalat berjamaah. Lalu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian memaksanya untuk melakukan hubungan intim, laki-laki itu akhirnya memerkosanya sementara ia hanya bisa berteriak. Setelah puas laki-laki itu kabur melarikan diri. 
Kemudian lewatlah seorang laki-laki di hadapannya, wanita itu berkata, "Orang itu telah memperlakukan aku begini dan begini (memperkosa)! Pada saat yang bersamaan lewat juga sekelompok orang dari Muhajirin, wanita itu berkata, "laki-laki itu telah melakukan begini dan begini kepadaku (memperkosa)." Rombongan itu lalu mengejar laki-laki yang disangka oleh wanita itu telah memperkosanya. Mereka kemudian membawanya ke hadapan wanita itu, wanita berkata, "Benar, laki-laki inilah yang telah memperkosaku!" 
Mereka kemudian membawa laki-laki malang itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ketika beliau memerintahkan untuk menghukum (rajam) laki-laki tersebut, laki-laki yang memperkosa wanita itu berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, akulah yang telah memperkosanya." 
Beliau bersabda kepada wanita itu: "Pergilah, semoga Allah mengampuni kekeliruanmu (salah tuduh)." Beliau juga mengatakan ucapan yang baik kepada laki-laki itu." Abu Dawud berkata, "maksudnya laki-laki yang diambil karena salah tangkap. Dan Rasulullah berkata untuk si pelaku: "Rajamlah ia." Kemudian beliau melanjutkan: "Dia telah bertaubat, dan sekiranya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya taubatnya akan diterima." Abu Dawud berkata, " Asbath bin Nashr juga meriwayatkannya dari Simak." (HR.Abu Daud )

Hadits ini berstatus hasan (baik).



MASA UMAR IBN KHATTAB
Dalam Ali Muhammad Ash-Shalabi menuliskan dalam biografi Umar Ibn Khattab:
Beberapa janda yang telah dipaksa berzina oleh beberapa orang pemuda anak pejabat dibawa ke hadapan Umar. Umar kemudian menjatuhkan hukuman cambuk kepada orang-orang yang memaksa untuk melakukan zina dan tidak mencambuk perempuan-perempuan yang dipaksa berzina. 
Ada juga seorang perempuan berzina dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Dia berkata kepada khalifah, "ketika saya bangun dari tidurku, tiba-tiba ada orang lelaki yang menekan-nekan kepadaku." Mendengar perkataannya, Khalifah Umar membebaskannya dan tidak mencambuknya. Kejadian yang menimpa perempuan tersebut adalah merupakan bukti yang belum pasti dan hukum had dapat digagalkan jika ada bukti yang belum pasti. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang yang dipaksa karena pihak pemaksa mampu menekannya ataupun orang yang dipaksa karena diancam akan dibunuh. 
Ada seorang perempuan yang meminta kepada seorang penggembala untuk mengambilkan air. Penggembala tersebut bersedia mengambilkan air, jika orang perempuan itu mau melakukan zina dengannya. Orang perempuan itu bersedia untuk memenuhi syarat  yang diminta oleh penggembala. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Umar. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana pendapatmu terhadap orang perempuan ini?" "Dia melakukan hal itu karena terpaksa." jawab Ali. Umar Radiyallahu Anhu memberikan sesuatu kepada perempuan itu kemudian membebaskannya.
Ali Muhammad Ash-Shalabi menuliskan dalam catatan kaki bahwa kisah-kisah tersebut didapatnya dari Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Baihaqi dan Al-Mughni.


QANUN ACEH
Pemerkosaan diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.  Korban pemerkosaan tidak harus menghadirkan 4 saksi melainkan cukup dengan pengakuan dan bukti permulaan. Jika bukti permulaan tidak cukup, maka korban pemerkosaan diharuskan bersumpah di depan hakim. Ketika korban tidak bersedia bersumpah ini lah, baru hukuman qadzaf diberlakukan.

Ketika bukti pemerkosaan tidak cukup, cara Qanun Aceh memperlakukan tersangka pelaku dan korban pemerkosaan mirip seperti kasus sumpah Li'an antara suami dan istri yakni kedua belah pihak saling bersumpah dan bersedia dilaknat oleh Allah jika berbohong.

Walau ternyata peraturannya cukup adil, menurutku definisi "Qadzaf" di pasal 1 perlu diubah karena tidak sesuai dengan proses di pasal 52.

Yang menarik, ternyata Qanun Aceh cukup maju. Misalnya di pasal 36, kehamilan di luar nikah tidak bisa menjadi bukti perbuatan zina. Hal ini bahkan dipertegas lagi dalam penjelasannya, "Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah qadzaf."

Selain itu, definisi pemerkosaan di Qanun Aceh juga lebih maju daripada tafsir KUHP. Di KUHP, tindakan pemerkosaan adalah jika terjadi persetubuhan dan para penafsir (seperti SR Sianturi dan R. Soesilo) biasanya mengatakan persetubuhan berarti kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan (bukan sekedar menempel). Sementara, Qanun Aceh mendefinisikan pemerkosaan adalah "hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku ATAU BENDA LAINNYA yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban DENGAN MULUT PELAKU atau TERHADAP MULUT KORBAN dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban".


Jadi kalau ada yang menganggap sebuah tindakan "menyentuh dan memasukkan jarinya pada kemaluan" sekedar sebagai pencabulan atau pelecehan -- atau bahkan lebih parah menggunakan kata yang lebih halus "perundungan seksual" maka mereka perlu malu pada ulama-ulama Aceh yang selama ini dianggap konservatif.


APAKAH PERATURAN YANG ADA SEKARANG CUKUP?
Jawaban singkat, tidak!

Coba lihat kembali kasus di masa Umar ibn Khattab tentang wanita yang berzina karena syarat yang diberlakukan si penggembala untuk mengambilkan air. Apakah wanita itu diancam? Tidak! Apakah wanita itu dipaksa dengan kekerasan? Tidak! Apakah wanita itu dipaksa? Tidak! Tetapi seperti ijtihad Ali ibn Abi Thalib, walaupun wanita itu tidak diancam ataupun mendapat kekerasan, wanita itu terpaksa berzina.

Ali ibn Abi Thalib, memahami apa yang sekarang dikenal oleh kaum sosiolog dan filsafat sebagai "relasi kuasa". Ia memahami bahwa walaupun si wanita tidak diancam, dipaksa, ataupun mendapat kekerasan fisik, si wanita berada dalam posisi lemah yang membuatnya sulit untuk menolak.

Itu sebabnya, di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pemerkosaan didefinisikan ulang dalam pasal 16, "Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.".

Pendefinisian ulang pemerkosaan ini, walau mungkin terpengaruh oleh Barat, tetapi pada hakikatnya juga dipahami oleh Ali ibn Abi Thalib. Langkah pendefinisian ulang yang dilakukan oleh RUU PKS sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam tetapi sebaliknya, justru mengembalikan pemahaman kita kembali tentang perlindungan kepada wanita.

Adalah hal fatal, ketika berbicara tentang "penghapusan kekerasan seksual" ditanggapi dengan pernyataan moralistik semacam "berarti kalau tidak dipaksa maka tidak bersalah". Padahal dalam hukum Islam, justru diharuskan untuk berprasangka baik dan mencari keraguan agar tidak mudah menjatuhkan hukum had dengan salah satu kaidah fiqih  الحدود تُدرأ بالشبهات (al-Hudūd Tudra'u bi as-Syubuhat)  yang berarti hukum hudud bisa digugurkan dengan keraguan.

Jadi jika ada tuduhan zina pada seorang wanita sementara pihak wanita berdalih ia dalam keterpaksaan, sikap awal yang harus diambil adalah berprasangka baik kepada pihak wanita seperti yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib dan Umar ibn Khattab.






REFERENSI

Untuk teks hadits Abu Daud, saya mengambil dari Lidwa
http://hadits.in/?abudaud/3806
Mereka memiliki aplikasi yang cukup bagus untuk terjemahan bahasa Indonesia dari Kutubus Tis'ah (9 kitab hadits)  di
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits


Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014
https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf

Contoh Penerapan
https://regional.kompas.com/read/2017/10/12/18393471/untuk-pertama-kalinya-pemerkosa-di-aceh-tengah-dihukum-cambuk

Pembahasan tentang definisi pemerkosaan dalam KUHP yang berlaku saat ini
https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/analisis-unsur-unsur-tindakan.html

https://magdalene.co/story/definisi-hukum-soal-pemerkosaan-kerdilkan-pengalaman-korban

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf



Saturday, February 02, 2019

Laporan Percobaan Pemasangan Foto Habib Rizieq di Media Sosial Facebook





Berawal dari percobaan Pak Budi Rahardjo pada tanggal 31 Januari siang hari, menguji apakah benar foto Habib Rizieq dilarang di media sosial seperti Instagram  dan Facebook.

Sementara posting beliau di Instagram selamat, beliau melaporkan pada pukul 18.40 posting di Facebook telah dihapus.

Tentu saja laporan beliau membuat saya tertarik untuk mengulangi percobaan serupa. Maka pada hari yang sama pukul 22.42, saya mencomot foto dari Detik dan memasangnya di Facebook. Di hari yang sama dan di waktu yang berdekatan, kawan Risky Pratama juga melakukan hal yang sama tetapi menggunakan foto berbeda.

Menggunakan gambar yang sama, tiga kawan melakukan hal yang sama antara lain:
1. Andre Tampubolon dengan pengaturan hanya untuk dilihat oleh kawan pada tanggal 31 Januari pukul 23.23
2. Sagi Arsyad dengan pengaturan hanya untuk dilihat oleh kawan pada tanggal 1 Februari pukul 09.16.
3. Agusta Firmansyah dengan pengaturan bisa dilihat umum, pada tanggal 1 Februari pukul 08.19


Pada hari Jumat tanggal 1 Februari pukul 11.25, kawan Risky melaporkan dihapusnya foto Habib Rizieq oleh Facebook karena tidak mengikuti Standar Komunitas Facebook sementara foto yang saya pasang masih selamat. Risky mengeluarkan hipotesa bahwa foto saya selamat mungkin karena ada watermark Detik.

Setelah itu,
rekan Nur Iswantoro juga akhirnya melakukan uji coba yang sama yakni dengan foto varian berbeda yakni lukisan Habib Rizieq yang duduk di kursi. Foto tersebut langsung dihapus oleh Facebook dalam waktu kurang dari 20 menit. Saya sendiri sempat menyebarkan tautan link foto di laman saya ke sejumlah grup WA agar kawan-kawan saya melaporkan foto tersebut namun ternyata sampai berjam-jam kemudian foto tersebut masih selamat.

Rekan Reza Lesmana dalam komentar di laman Andre berkomentar bahwa mungkin posting saya dan Andre Tampubolon (dan juga Sagi Arsyad dan Agusta Firmansyah) tidak menggunakan gambar yang sama seperti yang dicoba oleh Pak Budi Rahardjo.

Maka melalui laman Risky, pada tanggal 1 Februari pukul 15.05 saya bertanya ke pada Pak Budi Rahardjo sumber gambar yang bisa saya coba untuk posting ulang. Pak Budi memberikanku tautan ke instagram beliau. Maka pada pukul 15.10, saya memasang uji coba kedua yakni foto yang sama yang digunakan oleh Pak Budi, tanpa melalui penyuntingan. Hingga pagi ini, foto tersebut belum dihapus oleh Facebook setelah melalui 14 jam.

Kesimpulan saya,
penghapusan foto dari akun Pak Budi, Risky, maupun Nur Iswantoro bukanlah hasil dari algoritma pengenalan foto  belaka.


Sejumlah variabel yang belum dicoba:
1. pemasangan foto oleh saya, Sagi, Andre, maupun Agusta tidak menyertakan nama beliau ataupun singkatan nama. Walau demikian, foto yang dipasang oleh Nur Iswantoro juga tidak menyertakan nama;

2. saya hanya meminta kawan-kawan melaporkan foto pertama tetapi belum mencoba meminta kawan-kawan melaporkan foto kedua yang identik dengan foto yang digunakan eksperimen Pak Budi;

3. belum ada pemetaan jumlah teman dan follower dari akun yang posting fotonya dihapus maupun yang posting fotonya selamat;

4. belum ada pemetaan jumlah laporan yang diterima oleh Facebook atas posting foto tersebut. Sayangnya dalam laporan penghapusan yang diterima pengguna, tidak ada keterangan berapa akun yang menyatakan foto tersebut melanggar Standar Komunitas Facebook.


UPDATE tanggal 4 Februari 2019
Pada tanggal 3 Februari 2019, gambar HRS sampel kedua (yang sama dengan yang digunakan Pak Budi) akhirnya diturunkan paksa oleh Facebook. Penurunan paksa terjadi antara pukul 10 siang hingga pukul 4 sore. Screenshot gambar terakhir yang saya miliki adalah pukul 8 pagi namun hingga pukul 11, saya masih bisa mengakses Facebook tanpa dipaksa login ulang dan tanpa pemberitahuan apapun.





Sementara itu, Endang Setio pada tanggal 2 Februari pukul 14.57 ikut melakukan percobaan dengan memasang gambar Habib Rizieq Shihab deangan gambar yang sama seperti yang dilakukan pukul Pak Budi dengan penyetelan umum. Hingga saat ini (4 Februari pukul 08.30), gambar tersebut masih bertahan.

Di saat yang serupa, Riyogarta P juga memasang foto Habib Rizieq yang sama namun sekitar 28 menit kemudian foto tersebut diturunkan paksa. Ia melaporkan pada tanggal 2 Februari pukul 15.52.


SUMBER-SUMBER:

Gambar Habib Rizieq di instagram Budi Rahardjo
https://www.instagram.com/p/BtP8M9vBfdy/

Laporan dari Pak Budi Rahardjo bahwa posting foto sebelumnya dihapus.
https://www.facebook.com/budi.rahardjo/posts/10156065888131526

Laporan dari Risky Pratama
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2542722765744534&set=a.584579744892189&type=3&theater


Posting uji coba saya 31 Januari pukul 22.42 (alias sekitar 1 hari 7 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156166147984226&set=a.178999514225&type=3&theater

Posting uji coba kedua yang saya lakukan dengan foto dari instagram,
tanggal 1 Januari 15.10 (alias 14 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156167981184226&set=a.78614844225&type=3&theater

Posting uji coba Andre Tampubolon tertanggal 31 Januari pukul 23.23 (alias 1 hari 6 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205394869307223&set=a.1247430841926&type=3&theater

Posting uji coba Sagi Arsyad tertanggal 1 Februari pukul 09.16 (alias 20 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216381707348849&set=a.2262389552801&type=3&theater

Posting uji coba Agusta Firmansyah tertanggal 1 Februari pukul 08.19 (alias 20 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216680913309013&set=a.1180044655057&type=3&theater


Posting uji coba Endang Setio tertanggal 2 Februari 14.57 (alias 1 hari 16 jam lalu)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217412543363632&set=a.2041228508440&type=3&theater

Posting laporan Riyogarta P tertanggal 2 Februari 15.52
https://www.facebook.com/riyogarta/posts/10216518875417704


Monday, January 28, 2019

Penodaan Agama -- Dari Masa Soekarno hingga Penambahan Hukuman Penjara oleh Presiden Joko Widodo

Hukum penyalahgunaan atau penodaan agama sebenarnya tergolong baru di Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno menjelang akhir masa kejayaannya, yakni Januari 1965. Sebelum Januari 1965, Indonesia relatif bebas dalam mengritik agama.
Pertentangan politik yang keras antara PKI dan kelompok Islam (Masyumi & NU) membuat konflik-konflik yang tadinya sekitar sosial ekonomi menjadi persoalan agama. Konflik-konflik berikut antara lain:
  • pengajaran logika kritik agama yang dilakukan oleh guru-guru SD berasosiasi PGRI non-vaks sentral;
  • gugatan terhadap wakaf-wakaf yang dianggap menghalangi pelaksanaan UU Pokok Agraria dan UU Perjanjian Bagi Hasil;
  • pementasan lakon-lakon drama yang bertema kritik namun menggunakan simbol-simbol agama seperti Malaikat KimpoiGusti Allah Ngunduh MantuPatine Gusti Allah.
Lebih lengkap bisa dilihat di buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional yang diterbitkan oleh Yayasan Obor.



Berbeda dengan komunis macam Tan Malaka yang walau kritis terhadap agama namun memiliki rasa hormat, generasi muda PKI di masa itu tidak segan untuk menyerang agama.
Bisa jadi karena selama dasawarsa 1950an, PKI melihat beberapa praktik-praktik kemunafikan yang dilakukan kader-kader partai agama di daerah. Misalnya, Njoto melaporkan bagaimana kader Masyumi bermain-main dengan Pasar Malam. Bisa dilihat di buku Njoto: Biografi Pemikiran 1951–1965 karya Fadrik Aziz Firdausi.
Lepas dari apapun latar belakangnya, Presiden Soekarno memutuskan bahwa serempet-menyerempet topik-topik agama ini sudah menjurus ke konflik yang mengerikan sehingga beliau berinisiatif mengeluarkan Penetapan Presiden No 1 tahun 1965 yang memperkenalkan sejumlah konsep:
“Agama yang dianut di Indonesia”
Sebelum peraturan ini, nyaris tak ada diskusi pembatasan agama kecuali Pancasila sila pertama. Pancasila ini pun juga sempat dikritik oleh Njoto di tahun 1957
"Sebagai demokrat tentu tak dapat kita menutup mata terhadap kenyataan, bahwa di samping monoteisme dan ateisme, juga ada politeisme. Umat Perbegu di Tapanuli misalya, mereka mengakui adanya Tiga Tuhan sehingga jika perumusan 'Tuhan Yang Maha Esa' yang dipakai, mereka itu harus diusir dari Indonesia! Di mana lagi, demokrasi, jika demikian?"
Penetapan Presiden 1965 membatasi agama yang dianut oleh rakyat Indonesia dengan pernyataan berikut dalam bagian penjelasan:
“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).”
Tentu saja, Presiden Soekarno tidak menginginkan peraturan ini ditafsirkan sebagai larangan memeluk agama lain sehingga beliau melanjutkan dalam penjelasan peraturan bahwa:
“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.”
Sayangnya, penjelasan ini nyaris tidak pernah dibaca karena penegak hukum biasanya langsung merujuk pada KUHP pasal 156a. Pada masa orde baru, Kong Hu Cu bahkan tidak diakui sebagai agama oleh Penguasa. Barulah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kong Hu Cu menempati posisi terhormatnya seperti semula.
“Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama”
Di peraturan ini, dijelaskan bahwa penyalahgunaan dan/atau penodaan agama adalah (dalam bentuk pernyataan negatif):
“di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
Dengan demikian, bukan sekedar ucapan menghina belakang yang bisa dikenakan delik ini tetapi juga tafsir yang tidak sesuai pendapat utama (seperti Syiah dan Ahmadiyah yang tidak mengikuti penafsiran Sunni).
Memasukkan Delik Penyalahgunaan Ke Dalam KUHP
Secara sepihak, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui penetapan ini Presiden Soekarno menambahkan pasal baru di dalam KUHP, yakni 156a yang berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Penambahan HUKUMAN oleh Presiden Joko Widodo
Selama masa Orde Baru, KUHP pasal 156a ini dipandang sudah cukup untuk menjerat orang-orang yang dianggap melakukan penodaan agama tetapi di masa reformasi, sejumlah orang merasa tidak cukup.
Di tahun 2013, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui masuknya delik penodaan agama ke dalam UU Ormas baru yakni UU no 17 tahun 2013.
Dalam Pasal 59 ayat 2(a) dan 2(b) di Undang-Undang Ormas tersebut, organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dilarang melakukan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, dan juga dilarang melakukan permusuhan, penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan yang melanggar hal ini dapat dikenakan sanksi administratis seusai Pasal 60 ayat 1.
UU Ormas tahun 2013 ini tidak membahas hukuman untuk pengurus atau anggota dari ormas tersebut sehingga hukuman yang dikenakan pada individu sesuai dengan KUHP pasal 156a yakni paling lama 5 tahun penjara. Misalnya pada tahun 2015, enam pengurus Gafatar dihukum 3–4 tahun penjara.
Presiden Joko Widodo, tampaknya menganggap hukuman untuk para pelaku pencemaran agama ini kurang dahsyat. Maka, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo memutuskan membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menempatkan delik pencemaran agama di pasal 59 ayat 3(a) dan 3(b). Sementara itu dalam pasal 82 disisipkan ketentuan Pasal 82A terutama ayat (2) yang menyatakan hukuman untuk anggota dan/atau pengurus ormas adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
Salam hormat untuk Anda, duhai Presiden Joko Widodo.
Belum setahun rekan anda semasa menjadi gubernur dahulu — Basuki Tjahja Purnama — dihukum atas penodaan agama dan anda memperberat hukuman untuk delik ini.

Thursday, November 22, 2018

Ternyata Sertifikasi Halal di Indonesia Berawal dari Penyebaran Hoax yang Masif!


Sebelum ada sertifikasi halal, ada kewajiban mencantumkan label mengandung babi sejak tahun 1976 oleh Menteri Kesehatan yang saat itu dipegang oleh non-muslim, Prof Dr. Gerrit A Siwabessy.

Tahun 1985, produsen makanan diperbolehkan mencantumkan label halal asalkan melapor semaua komposisi kepada Departemen Kesehatan sesuai SK Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan.

Nah, pada tahun 1988, Dosen Fakultas Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, Dr. Ir. H. Tri Susanto, M. App.Sc melakukan survey bersama mahasiswa-mahasiswanya. Hasil survey tersebut diterbitkan di Buletin Canopy pada tahun 1988 di rubrik Islam,  "Survey terhadap MAKANAN yang DIRAGUKAN Menurut ISLAM". Di artikel itu, beliau menyebutkan empat jenis kandungan yang harus diwaspadai dan 34 produk makanan dan minuman yang mereka temukan.

Efek artikel itu ternyata cukup dahsyat. Walau artikel tersebut hanya dibaca sejumlah orang, namun bisik-bisik tentang artikel itu menyebar luas, bahkan sampai ada daftar palsu hingga 63 macam di antaranya susu cap Dancow, Indomie, Kecap cap Bango, beberapa jenis sabun. Tentu saja hal itu membuat kepanikan di masyarakat.

Karena itu akhirnya pada Bulan Januari 1989, atas permintaan pemerintah, LPPOM MUI didirikan untuk melakukan sertifikasi halal untuk meredakan kehebohan yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya.



sumber informasi:
- Isnaeni,Hendri F. Sejarah Awal Label Halal.(2016). Historia.id https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ (diakses 22 November)
- Nugroho, Kukuh Bhimo. Asal Mula Sertifikasi Halal. (2015). Tirto.id https://tirto.id/asal-mula-sertifikasi-halal-9dj (diakses 22 November)
- Kasali, Rhenald. Re-Code Your Change DNA. (2007). PT Gramedia Pustaka Utama
- Tentang LPPOM MUI di situs halalmui.org

sumber gambar: halalmui.org

Friday, November 16, 2018

Mengapa Bu Nuril Tidak Lapor Polisi Saja ?

Pada tahun 2015 di Cibinong, L, seorang ibu, menerima pengaduan putrinya (5 tahun) bahwa ia dilecehkan oleh tetangganya J. Sebagai seorang ibu, L pun melaporkan pelecehan seksual itu kepada polisi. Siapa sangka, pascapengaduan, si J melawan balik dengan menuntut 1 Milyar atas pencemaran nama baik. Dan penuntutan itu pun berlanjut hingga persidangan.

Untunglah, Pengadilan Negeri Cibinong masih waras dan gugatan itu ditolak karena "tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara gugatan penggugat dengan tindakan tergugat". Selain itu, di persidangan lain tetapi di pengadilan yang sama, J dihukum atas pelecehan yang dilakukan.

Yang menarik adalah, PN Cibinong tidak menolak gugatan karena J terbukti bersalah tidak pula karena kurang bukti melainkan, secara subyektif, hakim mengatakan tidak ada hubungan hukum yang jelas antara gugatan penggugat dengan tindakan tergugat. Selain itu, ini membuktikan, melaporkan ke polisi pun masih bisa digugat atas pencemaran nama baik!

Berbicara tentang subyektivitas hakim, korban pelecehan seksual dalam hal ini adalah seorang anak kecil dan kemungkinan terjadi secara fisik, dengan demikian, lebih mudah menarik simpati.

Coba perhatikan kasus Bu Nuril.

1. beliau tidak dilecehkan secara fisik;
2. beliau "hanya" diperdengarkan sebuah cerita;
3. beliau wanita dewasa yang "seharusnya" bisa menutup telepon kapan pun;

Menurut anda, seberapa serius kah polisi akan menangani kasus pelecehan seksual ini? Kenyataannya, Dinas Pendidikan Kota Mataram yang menerima rekaman itu hanya memindahkan kepala sekolah bermasalah -- dan sekarang bahkan kabarnya kepsek tersebut dipromosikan -- dan bukannya membawa kasus ini ke polisi.

Pengadilan Negeri Mataram sudah memutus bebas Bu Nuril, tetapi berbeda dengan kejadian di Cibinong, jaksa membuat permohonan kasasi.

Korban pelecehan seksual dan kasus pemerkosaan seringkali tidak berani melaporkan ke kepolisian karena kepolisian sering tidak serius menanggapi tuduhan ini. Bahkan tidak jarang, proses melaporkan itu lebih traumatis daripada pelecehan seksual itu sendiri. Apalagi dengan beberapa kejadian mudahnya polisi memproses tuduhan 'pencemaran nama baik', ironisnya dalam kasus Cibinong, penggugat justru sudah dilaporkan ke polisi, atau dalam kasus Bu Nuril, penggugat justru dilaporkan ke pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Satu hal yang perlu disadari, pencemaran nama baik itu BERBEDA dengan fitnah. Pada kasus 'Pencemaran Nama Baik' ketika si penggugat memang melakukan tindakan yang disebutkan, yang digugat tetap bisa dijerat. Itu sebabnya, penanganan kasus di Cibinong tidak perlu menunggu status hukum penggugat.

Tentu saja, bicara tentang UU ITE, mau tak mau publik teringat pada kasus Prita Mulyasari di tahun 2009, sebagai korban pertama UU ITE. Memang saat ini Prita bebas pasca peninjauan kembali yang diputuskan September 2012 oleh Mahkamah Agung namun sebelumnya, di tahun 2011, ia diputuskan bersalah oleh MA karena kasasi jaksa. Butuh tiga tahun ia mencari keadilan.

Apakah Baiq harus juga menempuh hal yang sama? Apakah masih perlu ada korban-korban lain untuk delik karet "Pencemaran Nama Baik" terus-terusan ?

Wednesday, November 14, 2018

[Bukan Review] A Man Called Ahok (or it should be called 'Tjung Kim Nam')

Peringatan: Putaran pertama Pilkada 2017, saya memilih Anies, jadi saya jelas bias saat menonton ini.

Seusai menonton, teman kencan saya (pemilih Basuki) bertanya padaku, "So after watching this, are you regretting not choosing him in last election?". "Nope", jawabku, "in fact, this movie reminded me why I couldn't vote for him. He was not his father". Teman kencan saya membalas, "If he was like his father, he would not be a politician". "Valid point", jawabku sekenanya.

'A Man Called Ahok', sepantasnya tidak berjudul ini. Film ini mirip seperti Athirah, berkisah tentang orang tua yang kebetulan anaknya sekarang menjadi politisi. Bahkan seingat saya, dulu kultwit Kurawa (Rudi Valinka) tidak sampai terus-terusan membahas Tjung Kim Nam. Jadi kalian pembenci Basuki bisa melepas beban rasa benci kalian sejenak deh.

Ada enam alasan mengapa film ini layak tonton lepas dari unsur Ahok-nya:
1. penggunaan dialek lokal (yakni Khek dan Melayu) sepanjang film. Para aktor-aktor Jakarta -- kalau tidak salah baca Credit Title-- dilatih dialeknya oleh Rendy Ahmad (Hmm.. apakah ini Rendy Ahmad mantan vokalis band Simponii?);
2. film ini dibuat oleh perusahaan tak terlalu terkenal, The United Team of Art (TUTA) yang berdiri tahun 2007. Jadi boleh dong kalau saya bilang film ini tergolong indie;
3. yang membuat saya kaget, walau dibuat oleh perusahaan tak terlalu terkenal, ternyata didukung oleh kru yang pengalaman seperti Yadi Sugandi sang tukang keker, Aghi Narottama dan Bemby Gusti sang tukang bikin musik, hingga penata suara sejuta film Indonesia siapa lagi kalau bukan Khikmawan Santosa;
4. Chew Kin Wah! Sejak My Stupid Boss, saya jadi fans aktor dari negeri jiran ini;
5. Eriska Rein! Astaga! Saya sampai pangling melihatnya.
6. Belitung!

Pulau Belitung memang indah, dengan tanah pasir putih dan "danau-danau" biru tetapi di balik keindahan itu, tersimpan cerita kemiskinan penduduknya. Masyarakat non-Belitung sudah pernah mendengarnya dari Laskar Pelangi serta Sang Pemimpi dan kini disajikan ulang dari sudut pandang berbeda. Jika sebelumnya kita diajak melihat dari sudut pandang anak-anak dari lingkungan proletar, sekarang kita disajikan sudut pandang borjuis kecil. Bahkan ada dialog peremehan kelas proletar di film ini, ketika sang ayah kecewa, putranya yang diharapkan menjadi pemimpin ternyata hanya sekedar menjadi pekerja, walau penghasilan lebih besar.

Sosok Tjung Kim Nam mengingatkan saya pada cerita guru agama saya tentang sejumlah orang-orang Tionghua di negeri ini. Mereka, walau punya penghasilan kaya di atas rata-rata, tetapi selalu gemar beramal. Guru agama saya mengatakan, "kalau mau nego dengan mereka, katakan saja ini buat amal di masjid, niscaya mereka akan bantu". Jadi sebenarnya sosok macam Tjung Kim Nam tidaklah asing.
Layaknya seorang pebisnis yang hidup di masa orde lama hingga orde baru, dari suku minoritas pula, Tjung Kim Nam selalu menghadapi lingkungan tak kondusif dari birokrasi setempat padahal di satu sisi, ia selalu berharap untuk bisa beramal. Alhasil, sebagai tauke yang dianggap kaya, hidupnya sebenarnya gali lubang tutup lubang, kerap memicu perselisihan dengan istrinya. Bagi Kim Nam, selama anak-anaknya cukup gizi, maka rezeki tak akan ke mana dan sikap seperti itu memaksa sang istri membuka apotek di Manggar.

Suatu hari, ia berniat mengajari kedua putra laki-lakinya berbisnis, mencatat tagihan atas barang belanjanya kepada sosok bernama Aguan (err.. ini Aguan Sedayu Podomoro? atau kah cuma kesamaan nama?). Namun ternyata latihan bisnis tersebut berkembang menjadi pelatihan ketegasan bertindak karena putra pertamanya menemukan kejanggalan pencatatan. Kim Nam memaksa putra keduanya, Yuyu (atau Basuri) untuk bertindak tegas memecat oknum, namun Yuyu tidak tega. Si putra pertama yang akhirnya menyanggupi perintah sang ayah tanpa diminta.

Beberapa adegan kemudian, Kim Nam menyesali tindakannya karena si oknum bertindak didorong oleh kebutuhan mencari perawatan untuk istrinya. Mencoba menebus kesalahannya dengan menawari si oknum untuk bekerja kembali, rasa bersalah semakin besar karena si oknum yang telanjur malu menolak tawarannya. Yang bisa dilakukan Kim Nam hanyalah melayat ketika istri si oknum akhirnya wafat. Kim Nam pun melihat bahwa dirinya bukan pahlawan dan yang dibutuhkan Belitung bukanlah seorang kelas menengah yang bisa mempekerjakan buruh, tetapi dokter dermawan sehingga "orang miskin tak perlu jadi maling". Namun perubahan sikap Kim Nam ini menjadi sumber perselisihan antara ia dan putra pertamanya.

Kisah pun berkembang menjadi perselisihan antara putra pertama dengan Kim Nam. Bukannya mengikuti perintahnya, sang putra pertama memilih mengikuti jejaknya. Walau setengah hati, ia memberi kesempatan pada putranya untuk magang di perusahaannya namun kemarahannya memuncak ketika putranya merumahkan karyawannya demi strateginya. Di saat yang sama, sang putra pertama marah pada kawannya yang membelot memihak ayahnya.

Maka sang putra pertama pun terasingkan dari Belitung, dari sang ayah dan kawan kecilnya. Ia memilih melanjutkan kuliah di Jakarta dan menjadi sekrup kapitalis. Di sisi lain, nasib malang bertubi-tubi juga menimpa tokoh utama.

Kisah diakhiri dengan montase si putra pertama, menyadari kata-kata ayahnya ada benarnya dan akhirnya mencoba memenuhi impian sang ayah, menjadi sosok yang dikenal oleh masyarakat Jakarta.

Seperti yang saya sebutkan, walau dibuat oleh perusahaan film kecil, saya terkejut dengan dukungan kru berpengalaman di sini. Tukang keker Yadi Sugandi, bahkan tampak senang sekali bermain-main dengan kameranya. Saya senang sekali adegan debat kusir di dalam mobil jip, melihat bagaimana latar belakang pemandangan memberi petunjuk rute mobil yang tidak lurus melainkan berbelok-belok.

Rumah Tjung Kim Nam dari awal film hingga akhir sebenarnya masih berupa rumah yang sama namun beberapa detail menunjukkan perubahan, sehingga dari satu adegan ke adegan lain, tampak berasal dari zaman yang berbeda walau berlokasi sama. Misalnya, rumah Kim Nam di akhir film memiliki akuarium sementara di adegan-adegan sebelumnya, tak tampak. Atau menjelang akhir film, ditampilkan jalan di depan rumah Kim Nam sudah beraspal sementara sebelum-sebelumnya, tidak pernah ditampilkan sehingga ada kesan jalan depan rumah belum beraspal.

Tentu saja, ada beberapa kecerobohan yang sedikit mengganggu, misalnya adegan putra pertama kembali ke Belitung di tahun 1999 namun kemudian ditampilkan menonton berita yang membahas krisis moneter yang sedang terjadi. Atau adegan putra pertama yang sedang kampanye, dengan baju berkantong logo PNBK namun bendera-bendera di tempat kampanye berlogo Partai PIB (sekedar catatan, ketika kampanye sebagai bupati, putra pertama berasal dari PNBK tetapi ketika menjadi DPRD Belitung, putra pertama memakai bendera PIB).

Lepas dari apapun pilihan anda di pilkada 2017, film ini sebenarnya layak untuk ditonton. Biar bagaimanapun, beberapa masalah yang terjadi di film ini memang jamak didengar di daerah-daerah lain. Saya justru menyayangkan, dengan judul yang memakai nama putra pertama, malah membuat film ini menjadi propaganda.

Hanya saja, maaf,
melihat karakter putra pertama di film ini, saya jadi ingat mengapa saya tak memilihnya di putaran pertama pilkada lalu. Iya, memang putra pertama di film digambarkan terinspirasi oleh sang ayah tetapi juga diperlihatkan bahwa putra pertama berbeda dengan sang ayah, dan sialnya, tampaknya begitu juga di dunia nyata.