Yang menolak Perpu Ormas No 2 tahun 2017

Apakah yang menolak Perpu Ormas hanya Hizbut Tahrir Indonesia dan pengacara serta yang mereka yang simpati pada kelompok itu atas dasar agama ?
Tidak.

Berikut daftar mereka yang menolak Perpu Ormas di luar kelompok-kelompok Islam:
1. YLBHI dan 15 LBH se-Indonesia termasuk LBH Jakarta[1];
2. ELSAM[2];
3. KontraS[3];
4. PSHK[4];
5. Redaksi Hukum Online [5];
6. Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjajaran [6];
7. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia [6].

Cobalah baca Perpu Ormas no 2 tahun 2017 baik-baik dari kacamata seandainya engkau seorang diktator zhalim. Apakah Perpu tersebut bisa disalahgunakan?

Ya bisa!
Sangat bisa!
Itu sebabnya Perpu Ormas ini sangat berbahaya dan harus ditolak!

1. http://www.ylbhi.or.id/2017/07/pernyataan-sikap-bersama-penerbitan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/

2. http://elsam.or.id/2017/07/penerbitan-perppu-no-22017-potensial-mengancam-kebebasan-berserikat-dan-berorganisasi/

3. http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2399

4. http://www.pshk.or.id/id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-pemerintah-masih-memiliki-langkah-yang-adil-dan-obyektif-bukan-menerbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2017/

5. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971f3ede81c9/kegentingan-yang-dipaksakan

6. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59781e5239397/suara-keprihatinan-atas-perppu-ormas-datang-dari-kampus

Simulasi Perpu Ormas : FPI dan Ormas Yang Sering Bentrok

Perpu Ormas menambahkan sanksi pidana di luar sanksi administratif untuk pasal 52 dan pasal 53. Ada yang berpendapat bahwa unsur pidana ini kelak ada pengadilan sendiri untuk unsur pidana-nya. Jika diperhatikan, sanksi pidana itu untuk ormas dan ketentuannya diperjelas di pasal 82A, yakni ditujukan kepada anggota untuk ormas yang melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 dan 4. Cukup aneh bahwa tidak ada ketentuan pidana untuk yang melanggar pasal 52 tentang ketentuan larangan untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Kembali ke ketentuan pidana di Perpu Ormas, bagaimanakah cara pembuktiannya? Apakah yang dibuktikan ormas-nya itu memang melanggar atau keanggotaannya saja? Jika keanggotaannya saja, jangan-jangan keputusan pembubaran ormas oleh pemerintah sudah cukup sebagai bukti ormas melanggar ketentuan dan pengadilan pidana hanya membuktikan keanggotaan terdakwa.

Ada pembagian pidana terhadap anggota ormas yakni:
1. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3c (kekerasan) dan 3d (main hakim sendiri), maka dipidana penjara antara 6 bulan hingga satu tahun.

2. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3a (tindakan permusuhan), 3b (penodaan agama), atau 4 (anti-Pancasila, anti-NKRI, mirip dengan ormas terlarang), maka dipidana penjara antara 5 tahun hingga 20 tahun.

Yang menarik, ada ayat 3 dari pasal 82A yang memperjelas bahwa selain pidana sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) -- ini terkait Ormas yang melakukan kekerasan dan main hakim sendiri -- akan ada pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana.

Coba saya pakai simulasi seandainya saya anggota FPI yang kemudian dibubarkan dengan Perpu ini dan saya ditanggap sebagai anggota FPI.

Pertama, ada pasal 82A ayat 1 yang jelas membutuhkan bukti bahwa
1. saya anggota FPI
2. FPI adalah ormas yang melanggar ketentuan di Perpu Ormas.

Pertanyaannya, bagaimana definisi "ormas yang melanggar" itu dibuktikan? Jangan-jangan cukup hanya dengan pernyataan pemerintah saja? Jujur, saya tertarik bila kelak ada korban Perpu menggugat ke PTUN jika gugatan ke MK kandas karena saya ingin tahu dalam praktek alat bukti dan barang bukti apa saja yang dibutuhkan dalam proses pasal 82A ini.

Untuk melanjutkan simulasi, mari asumsikan bahwa ternyata untuk membuktikan kalimat "ormas yang melanggar" itu, pemerintah ternyata juga harus memberikan bukti-bukti aksi atas tindak kekerasan ormas tersebut, namun pemerintah tetap tidak harus membuktikan bahwa saya terlibat dalam setiap aksi kekerasan ormas tersebut.

Bagaimana jika ternyata dalam FPI, saya cuma sekedar numpang mengaji? Bagaimana kalau di FPI, saya cuma bagian dokumentasi ? Bagaimana jika di FPI saya sekedar latihan silat? Bagaimana jika di FPI saya sekedar berfungsi sebagai advokasi?

Jadi saya dihukum atas tindakan kekerasan padahal saya sendiri sebagai individu tidak melakukan. Jika pemerintah mampu membuktikan saya terlibat dalam aksi kekerasan atau main hakim sendiri, maka jatuhnya adalah pidana tambahan sesuai pasal 82A ayat 3 tadi.

Silakan ganti FPI ini dengan salah satu ormas yang beberapa kali terlibat kekerasan seperti serikat buruh, kelompok berbasis etnis kedaerahan, ormas pemuda pendukung partai. Saya gak perlu menyebutkan satu persatu ormas mana saja, kan?


catatan:
artikel ini pertama kali muncul di Hukumpedia tanggal 20 Juli 2017.

http://hukumpedia.com/kunderemp/simulasi-perpu-ormas-fpi-dan-ormas-yang-sering-bentrok

Sekedar Membeo Pada Hak Asasi Manusia versi Barat ?

Pasal 33 dari Konvensi Keempat Jenewa 1949 -- tentang Perlindungan Rakyat Sipil di Masa Perang, berbunyi (terjemahan bebas) "Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum atas suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan semacamnya sebagai bentuk intimidasi atau teror tidak diperbolehkan".

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Surat An-Najm (surat ke-53) ayat 38 berbunyi 
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 
(terjemahan Depag: bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain).

Surat Al-Maidah (surat ke-5) ayat 8 berbunyi 
.... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ....
(terjemahan Depag: ..... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa... )

Mungkin ilmu saya masih dangkal, tidak dalam, belajar ngaji saya kurang jauh sehingga saya tak paham bagaimana sebuah ormas Islam yang katanya pembela Pancasila dan konstitusi, dengan mudah menyetujui sebuah peraturan yang dapat menghukum seseorang atas kesalahan yang bukan kesalahannya, sebuah hukuman yang jelas tidak hanya melanggar HAM "versi Barat" tetapi juga melanggar konstitusi dan prinsip agama Islam itu sendiri.

Inkuisisi dan Imparsialitas

Dahulu, negara-negara Eropa berlandaskan pada kekuasaan Feodal dan agama Kristen yang mengakui gereja Katolik sebagai otoritas kekristenan. Mereka takut bahwa Eropa akan hancur ketika dasar-dasar mereka dirusak, baik oleh pemeluk Islam (termasuk yang mungkin masih sembunyi pura-pura jadi Kristen), pemeluk Yahudi, maupun kepercayaan-kepercayaan pagan lama (yang juga sembunyi-sembunyi pura-pura jadi Kristen).

Yahudi, ditolerir karena kemampuan mereka mengelola keuangan namun ada politik isolasi 'ala ghetto, untuk mencegah percampuran antara kaum Yahudi dan rakyat mereka yang taat pada Kristen. Selain melalui politik, dalam khotbah gereja sehari-hari pun, kaum Yahudi juga digambarkan sebagai sosok yang berbahaya sehingga rakyat pun tak berani bersahabat dengan Yahudi.

Sementara itu, untuk mencegah pencemaran rakyat oleh oknum non-kristiani (Islam dan Pagan) yang sembunyi-sembunyi di balik topeng rakyat, mereka membentuk inkuisisi untuk mengadili hal-hal semacam ini. Awalnya, mereka masih menggunakan model penuntut dari rakyat (atau pihak non-gereja) dan pengadilan dan si penuntut masih bisa dilawan balik bila terbukti mengada-ada (lex talionis).

Seiring berjalannya waktu, ketakutan mereka terhadap kaum-kaum radikal ini membuat mereka merasa sistem pengadilan yang selama ini berjalan membuat penyelidikan dan penindakan berjalan terlalu lambat. Akhirnya mereka menggunakan konsep pengadilan semu, di mana mereka mengesankan ada jaksa dan hakim tetapi sebenarnya keduanya berasal dari lembaga yang sama.

Tentu saja, kita bisa membayangkan seandainya ada yang mengkritik pengadilan-semu macam itu, paling dijawab seperti ini:  "kalau merasa kristen sejati, bukan orang sesat seharusnya tidak perlu takut pada inkuisisi". Yah, kita sudah tahu bagaimana akhir cerita dari sistem 'keadilan' macam itu di mana si penuduh sekaligus menjadi hakim dan tertuduh tak punya kesempatan membela diri.


PS:
baru nyadar, ternyata ada beberapa jenis inkuisisi dalam sejarah Eropa.

Bahaya Perpu No 2 Tahun 2017 pengganti UU Ormas no 17 tahun 2013

1. Adanya tambahan sanksi pidana untuk ormas (sila cek perubahan pasal 60). Bahayanya adalah, siapapun anggota ormas yang dituding melanggar, walau secara individu tidak melakukan kejahatan itu, bakal ikut terseret dengan ancaman pidana 1-20 tahun (pasal 82A)

2. Pencabutan status badan hukum cukup dilakukan oleh menteri yang berwenang dalam bidang Hukum dan HAM saja (perubahan pada pasal 62 ayat 3)

3. Ormas yang melanggar hanya sekali diberikan peringatan (perubahan pasal 62 dan penghapusan pasal 63 dan 64).

4. Mahkamah Agung tidak memiliki peran apa-apa (penghapusan pasal 65, 67)

5. Pengadilan sama sekali tidak berperan dalam pemutusan pembubaran Ormas (penghapusan pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78)

Contoh kasus:
Anda tertarik bergabung kepada FPI di kota anda karena anda percaya FPI membela Islam, membasmi kemaksiatan. Kebetulan pengurus FPI di kota anda mengambil strategi jalur hukum dan persuasif dalam membasmi kemaksiatan. Sayangnya, di kota-kota lain, FPI menggunakan jalur kekerasan dan akhirnya Menteri memutuskan FPI melanggar Pasal 59 ayat 3. Maka tanpa kesempatan melawan di pengadilan, anda dan teman-teman di kota anda yang tidak pernah pakai jalur kekerasan, juga ikut terkena getah dipidana.

Ganti FPI dengan kelompok apapun, misalnya Greenpeace, Serikat Buruh, dan sebangsanya... hanya karena ada kejadian salah satu cabang melakukan jalur kekerasan atau mengganggu ketertiban umum, semua anggota bisa terkena getahnya.

Oh iya, jangan lupa bahwa Pasal 59 ayat 4c tentang larangan ormas bertentangan dengan Pancasila adalah pasal karet. Organisasi seperti kelompok pendukung LGBT dan kelompok Ateis juga berpotensi mendapat kriminalisasi yang sama dengan tuduhan tidak sesuai Pancasila.

Dan oh iya, sekali lagi,
sekali dapat tudingan, ormas tak punya kesempatan membela diri di depan Pengadilan.

Metamorfosis Kunderemp

Dahulu, di situs lama, saya sempat menampilkan foto-foto perubahan dari tahun ke tahun.

Karena situs tersebut sudah menghilang,

sekarang saya menampilkan kembali perubahan wajahku dari tahun ke tahun.

Kelas 1 SD (1988)

Masih imut-imut, belum nakal.

Kelas 5 SD (1993)

Saya malah lupa, kenapa saya punya foto ini.

Kelas 6 SD (1994)

Badan saya menggemuk cukup drastis pasca sunat.

Kelas 2 SMU (1998)

 

Kelas 3 SMU (1999-2000)

 Foto yang kanan diambil awal tahun 2000.

Universitas Gadjah Mada (2000)

 Hanya dalam waktu 6 bulan, berat badan saya berkurang dari 60 kg menjadi 48 kg (turun 12 kg)

Universitas Indonesia (hmm.. 2003? 2004?)

Berat badan mulai normal lagi.

Setelah kembali dari Bali (hmm.. 2012? 2013?)


Foto Terakhir ( 2017 )

Menanggapi Kicauan Felix Siauw Perkara Membaca Terjemahan

Itikaf itu kesempatan memahami agama, saran saya coba ambil waktu pas itikaf, baca terjemahan Al-Quran sampai kelar, biar lebih paham :)
-- Felix Siauw, di Twitter 18 Juni 2017

Kicauan Felix Siauw itu menuai beberapa ejekan karena Felix Siauw menggunakan kata "terjemahan". Karena saya cenderung iba, saya terpancing untuk membelanya. Namun, baru saja mau bikin status Facebook membela kicauan Felix Siauw, lalu lihat kicauan 3 menit sebelumnya posting.
Langsung hapus status. Tak usah dibela ah.

Sebenarnya, kicauan Felix Siauw yang satu itu (tanggal 18 Juni) benar bila berdiri sendiri. Saya setuju ama saran beliau. Namun ternyata kicauan itu terkait kicauan 3 menit sebelumnya.

Tak ada yang salah dengan membaca AlQuran terjemahan dari awal sampai akhir. Setidaknya, bisa mendapatkan garis besar tentang agama Islam.

Yang salah adalah merasa sudah sangat memahami hanya dengan membaca terjemahannya belaka. Padahal, layaknya bahasa lain, Bahasa Arab pun memiliki pergeseran makna. Apalagi ketika sudah terserap ke dalam pergaulan di komunitas berbahasa non-Arab.

Kata "munafik" misalnya, dalam pergaulan sehari-hari di Indonesia, masyarakat biasanya membayangkan seseorang yang lain perkataan, lain di hati. Celakanya, orang yang menahan nafsu yang menggelora pun kadang dicela sebagai "munafik". Padahal sebenarnya tidak demikian arti kata munafik.

Nah, agak bahaya kalau hanya mengandalkan terjemahan sementara pengertian yang ada barulah pada tahap "pengertian awam".

Itulah gunanya tafsir, di mana ulama menjelaskan panjang kali lebar tiap kata, kadang diberikan contoh pemahaman Nabi dan para Sahabat.