Thursday, November 22, 2018

Ternyata Sertifikasi Halal di Indonesia Berawal dari Penyebaran Hoax yang Masif!


Sebelum ada sertifikasi halal, ada kewajiban mencantumkan label mengandung babi sejak tahun 1976 oleh Menteri Kesehatan yang saat itu dipegang oleh non-muslim, Prof Dr. Gerrit A Siwabessy.

Tahun 1985, produsen makanan diperbolehkan mencantumkan label halal asalkan melapor semaua komposisi kepada Departemen Kesehatan sesuai SK Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan.

Nah, pada tahun 1988, Dosen Fakultas Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, Dr. Ir. H. Tri Susanto, M. App.Sc melakukan survey bersama mahasiswa-mahasiswanya. Hasil survey tersebut diterbitkan di Buletin Canopy pada tahun 1988 di rubrik Islam,  "Survey terhadap MAKANAN yang DIRAGUKAN Menurut ISLAM". Di artikel itu, beliau menyebutkan empat jenis kandungan yang harus diwaspadai dan 34 produk makanan dan minuman yang mereka temukan.

Efek artikel itu ternyata cukup dahsyat. Walau artikel tersebut hanya dibaca sejumlah orang, namun bisik-bisik tentang artikel itu menyebar luas, bahkan sampai ada daftar palsu hingga 63 macam di antaranya susu cap Dancow, Indomie, Kecap cap Bango, beberapa jenis sabun. Tentu saja hal itu membuat kepanikan di masyarakat.

Karena itu akhirnya pada Bulan Januari 1989, atas permintaan pemerintah, LPPOM MUI didirikan untuk melakukan sertifikasi halal untuk meredakan kehebohan yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya.



sumber informasi:
- Isnaeni,Hendri F. Sejarah Awal Label Halal.(2016). Historia.id https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ (diakses 22 November)
- Nugroho, Kukuh Bhimo. Asal Mula Sertifikasi Halal. (2015). Tirto.id https://tirto.id/asal-mula-sertifikasi-halal-9dj (diakses 22 November)
- Kasali, Rhenald. Re-Code Your Change DNA. (2007). PT Gramedia Pustaka Utama
- Tentang LPPOM MUI di situs halalmui.org

sumber gambar: halalmui.org

Friday, November 16, 2018

Mengapa Bu Nuril Tidak Lapor Polisi Saja ?

Pada tahun 2015 di Cibinong, L, seorang ibu, menerima pengaduan putrinya (5 tahun) bahwa ia dilecehkan oleh tetangganya J. Sebagai seorang ibu, L pun melaporkan pelecehan seksual itu kepada polisi. Siapa sangka, pascapengaduan, si J melawan balik dengan menuntut 1 Milyar atas pencemaran nama baik. Dan penuntutan itu pun berlanjut hingga persidangan.

Untunglah, Pengadilan Negeri Cibinong masih waras dan gugatan itu ditolak karena "tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara gugatan penggugat dengan tindakan tergugat". Selain itu, di persidangan lain tetapi di pengadilan yang sama, J dihukum atas pelecehan yang dilakukan.

Yang menarik adalah, PN Cibinong tidak menolak gugatan karena J terbukti bersalah tidak pula karena kurang bukti melainkan, secara subyektif, hakim mengatakan tidak ada hubungan hukum yang jelas antara gugatan penggugat dengan tindakan tergugat. Selain itu, ini membuktikan, melaporkan ke polisi pun masih bisa digugat atas pencemaran nama baik!

Berbicara tentang subyektivitas hakim, korban pelecehan seksual dalam hal ini adalah seorang anak kecil dan kemungkinan terjadi secara fisik, dengan demikian, lebih mudah menarik simpati.

Coba perhatikan kasus Bu Nuril.

1. beliau tidak dilecehkan secara fisik;
2. beliau "hanya" diperdengarkan sebuah cerita;
3. beliau wanita dewasa yang "seharusnya" bisa menutup telepon kapan pun;

Menurut anda, seberapa serius kah polisi akan menangani kasus pelecehan seksual ini? Kenyataannya, Dinas Pendidikan Kota Mataram yang menerima rekaman itu hanya memindahkan kepala sekolah bermasalah -- dan sekarang bahkan kabarnya kepsek tersebut dipromosikan -- dan bukannya membawa kasus ini ke polisi.

Pengadilan Negeri Mataram sudah memutus bebas Bu Nuril, tetapi berbeda dengan kejadian di Cibinong, jaksa membuat permohonan kasasi.

Korban pelecehan seksual dan kasus pemerkosaan seringkali tidak berani melaporkan ke kepolisian karena kepolisian sering tidak serius menanggapi tuduhan ini. Bahkan tidak jarang, proses melaporkan itu lebih traumatis daripada pelecehan seksual itu sendiri. Apalagi dengan beberapa kejadian mudahnya polisi memproses tuduhan 'pencemaran nama baik', ironisnya dalam kasus Cibinong, penggugat justru sudah dilaporkan ke polisi, atau dalam kasus Bu Nuril, penggugat justru dilaporkan ke pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Satu hal yang perlu disadari, pencemaran nama baik itu BERBEDA dengan fitnah. Pada kasus 'Pencemaran Nama Baik' ketika si penggugat memang melakukan tindakan yang disebutkan, yang digugat tetap bisa dijerat. Itu sebabnya, penanganan kasus di Cibinong tidak perlu menunggu status hukum penggugat.

Tentu saja, bicara tentang UU ITE, mau tak mau publik teringat pada kasus Prita Mulyasari di tahun 2009, sebagai korban pertama UU ITE. Memang saat ini Prita bebas pasca peninjauan kembali yang diputuskan September 2012 oleh Mahkamah Agung namun sebelumnya, di tahun 2011, ia diputuskan bersalah oleh MA karena kasasi jaksa. Butuh tiga tahun ia mencari keadilan.

Apakah Baiq harus juga menempuh hal yang sama? Apakah masih perlu ada korban-korban lain untuk delik karet "Pencemaran Nama Baik" terus-terusan ?

Wednesday, November 14, 2018

[Bukan Review] A Man Called Ahok (or it should be called 'Tjung Kim Nam')

Peringatan: Putaran pertama Pilkada 2017, saya memilih Anies, jadi saya jelas bias saat menonton ini.

Seusai menonton, teman kencan saya (pemilih Basuki) bertanya padaku, "So after watching this, are you regretting not choosing him in last election?". "Nope", jawabku, "in fact, this movie reminded me why I couldn't vote for him. He was not his father". Teman kencan saya membalas, "If he was like his father, he would not be a politician". "Valid point", jawabku sekenanya.

'A Man Called Ahok', sepantasnya tidak berjudul ini. Film ini mirip seperti Athirah, berkisah tentang orang tua yang kebetulan anaknya sekarang menjadi politisi. Bahkan seingat saya, dulu kultwit Kurawa (Rudi Valinka) tidak sampai terus-terusan membahas Tjung Kim Nam. Jadi kalian pembenci Basuki bisa melepas beban rasa benci kalian sejenak deh.

Ada enam alasan mengapa film ini layak tonton lepas dari unsur Ahok-nya:
1. penggunaan dialek lokal (yakni Khek dan Melayu) sepanjang film. Para aktor-aktor Jakarta -- kalau tidak salah baca Credit Title-- dilatih dialeknya oleh Rendy Ahmad (Hmm.. apakah ini Rendy Ahmad mantan vokalis band Simponii?);
2. film ini dibuat oleh perusahaan tak terlalu terkenal, The United Team of Art (TUTA) yang berdiri tahun 2007. Jadi boleh dong kalau saya bilang film ini tergolong indie;
3. yang membuat saya kaget, walau dibuat oleh perusahaan tak terlalu terkenal, ternyata didukung oleh kru yang pengalaman seperti Yadi Sugandi sang tukang keker, Aghi Narottama dan Bemby Gusti sang tukang bikin musik, hingga penata suara sejuta film Indonesia siapa lagi kalau bukan Khikmawan Santosa;
4. Chew Kin Wah! Sejak My Stupid Boss, saya jadi fans aktor dari negeri jiran ini;
5. Eriska Rein! Astaga! Saya sampai pangling melihatnya.
6. Belitung!

Pulau Belitung memang indah, dengan tanah pasir putih dan "danau-danau" biru tetapi di balik keindahan itu, tersimpan cerita kemiskinan penduduknya. Masyarakat non-Belitung sudah pernah mendengarnya dari Laskar Pelangi serta Sang Pemimpi dan kini disajikan ulang dari sudut pandang berbeda. Jika sebelumnya kita diajak melihat dari sudut pandang anak-anak dari lingkungan proletar, sekarang kita disajikan sudut pandang borjuis kecil. Bahkan ada dialog peremehan kelas proletar di film ini, ketika sang ayah kecewa, putranya yang diharapkan menjadi pemimpin ternyata hanya sekedar menjadi pekerja, walau penghasilan lebih besar.

Sosok Tjung Kim Nam mengingatkan saya pada cerita guru agama saya tentang sejumlah orang-orang Tionghua di negeri ini. Mereka, walau punya penghasilan kaya di atas rata-rata, tetapi selalu gemar beramal. Guru agama saya mengatakan, "kalau mau nego dengan mereka, katakan saja ini buat amal di masjid, niscaya mereka akan bantu". Jadi sebenarnya sosok macam Tjung Kim Nam tidaklah asing.
Layaknya seorang pebisnis yang hidup di masa orde lama hingga orde baru, dari suku minoritas pula, Tjung Kim Nam selalu menghadapi lingkungan tak kondusif dari birokrasi setempat padahal di satu sisi, ia selalu berharap untuk bisa beramal. Alhasil, sebagai tauke yang dianggap kaya, hidupnya sebenarnya gali lubang tutup lubang, kerap memicu perselisihan dengan istrinya. Bagi Kim Nam, selama anak-anaknya cukup gizi, maka rezeki tak akan ke mana dan sikap seperti itu memaksa sang istri membuka apotek di Manggar.

Suatu hari, ia berniat mengajari kedua putra laki-lakinya berbisnis, mencatat tagihan atas barang belanjanya kepada sosok bernama Aguan (err.. ini Aguan Sedayu Podomoro? atau kah cuma kesamaan nama?). Namun ternyata latihan bisnis tersebut berkembang menjadi pelatihan ketegasan bertindak karena putra pertamanya menemukan kejanggalan pencatatan. Kim Nam memaksa putra keduanya, Yuyu (atau Basuri) untuk bertindak tegas memecat oknum, namun Yuyu tidak tega. Si putra pertama yang akhirnya menyanggupi perintah sang ayah tanpa diminta.

Beberapa adegan kemudian, Kim Nam menyesali tindakannya karena si oknum bertindak didorong oleh kebutuhan mencari perawatan untuk istrinya. Mencoba menebus kesalahannya dengan menawari si oknum untuk bekerja kembali, rasa bersalah semakin besar karena si oknum yang telanjur malu menolak tawarannya. Yang bisa dilakukan Kim Nam hanyalah melayat ketika istri si oknum akhirnya wafat. Kim Nam pun melihat bahwa dirinya bukan pahlawan dan yang dibutuhkan Belitung bukanlah seorang kelas menengah yang bisa mempekerjakan buruh, tetapi dokter dermawan sehingga "orang miskin tak perlu jadi maling". Namun perubahan sikap Kim Nam ini menjadi sumber perselisihan antara ia dan putra pertamanya.

Kisah pun berkembang menjadi perselisihan antara putra pertama dengan Kim Nam. Bukannya mengikuti perintahnya, sang putra pertama memilih mengikuti jejaknya. Walau setengah hati, ia memberi kesempatan pada putranya untuk magang di perusahaannya namun kemarahannya memuncak ketika putranya merumahkan karyawannya demi strateginya. Di saat yang sama, sang putra pertama marah pada kawannya yang membelot memihak ayahnya.

Maka sang putra pertama pun terasingkan dari Belitung, dari sang ayah dan kawan kecilnya. Ia memilih melanjutkan kuliah di Jakarta dan menjadi sekrup kapitalis. Di sisi lain, nasib malang bertubi-tubi juga menimpa tokoh utama.

Kisah diakhiri dengan montase si putra pertama, menyadari kata-kata ayahnya ada benarnya dan akhirnya mencoba memenuhi impian sang ayah, menjadi sosok yang dikenal oleh masyarakat Jakarta.

Seperti yang saya sebutkan, walau dibuat oleh perusahaan film kecil, saya terkejut dengan dukungan kru berpengalaman di sini. Tukang keker Yadi Sugandi, bahkan tampak senang sekali bermain-main dengan kameranya. Saya senang sekali adegan debat kusir di dalam mobil jip, melihat bagaimana latar belakang pemandangan memberi petunjuk rute mobil yang tidak lurus melainkan berbelok-belok.

Rumah Tjung Kim Nam dari awal film hingga akhir sebenarnya masih berupa rumah yang sama namun beberapa detail menunjukkan perubahan, sehingga dari satu adegan ke adegan lain, tampak berasal dari zaman yang berbeda walau berlokasi sama. Misalnya, rumah Kim Nam di akhir film memiliki akuarium sementara di adegan-adegan sebelumnya, tak tampak. Atau menjelang akhir film, ditampilkan jalan di depan rumah Kim Nam sudah beraspal sementara sebelum-sebelumnya, tidak pernah ditampilkan sehingga ada kesan jalan depan rumah belum beraspal.

Tentu saja, ada beberapa kecerobohan yang sedikit mengganggu, misalnya adegan putra pertama kembali ke Belitung di tahun 1999 namun kemudian ditampilkan menonton berita yang membahas krisis moneter yang sedang terjadi. Atau adegan putra pertama yang sedang kampanye, dengan baju berkantong logo PNBK namun bendera-bendera di tempat kampanye berlogo Partai PIB (sekedar catatan, ketika kampanye sebagai bupati, putra pertama berasal dari PNBK tetapi ketika menjadi DPRD Belitung, putra pertama memakai bendera PIB).

Lepas dari apapun pilihan anda di pilkada 2017, film ini sebenarnya layak untuk ditonton. Biar bagaimanapun, beberapa masalah yang terjadi di film ini memang jamak didengar di daerah-daerah lain. Saya justru menyayangkan, dengan judul yang memakai nama putra pertama, malah membuat film ini menjadi propaganda.

Hanya saja, maaf,
melihat karakter putra pertama di film ini, saya jadi ingat mengapa saya tak memilihnya di putaran pertama pilkada lalu. Iya, memang putra pertama di film digambarkan terinspirasi oleh sang ayah tetapi juga diperlihatkan bahwa putra pertama berbeda dengan sang ayah, dan sialnya, tampaknya begitu juga di dunia nyata.

Tuesday, November 06, 2018

"Ijma" Sebagai Propaganda

Saya sebenarnya terbiasa menyimak dari pinggir orang-orang membicarakan dalil agama dan semakin lama semakin sedikit saya menulis perkara agama, karena semakin lama merasa semakin tak tahu apa-apa. Namun gatal juga melihat seorang cendekiawan, dengan berapi-api menulis tentang suatu perkara dengan mengatakan "sesuai ijma sahabat dan ulama" padahal kalau lihat cuplikannya, para ulama tidak sepakat mengenainya, dan tidak ada hadits yang shahih kecuali ada ulama yang satu mengatakan shahih sementara yang lainnya gharib. Saya malah jadi berprasangka buruk bahwa si cendekia ini tak lebih dari cendekia jahat ya? Adalah hak si cendekia untuk cenderung pada pendapat yang menyatakan perkara itu benar. Untuk keperluan pergerakan, masih bisalah dimaklumi kalau si cendekia tak menyebutkan pendapat-pendapat yang tak sesuai dengan tujuannya. Namun, di mana nuraninya ketika ia mengatakan "ijma sahabat dan ulama" padahal sesungguhnya tak ada ijma macam itu bahkan jauh dari itu ? Mencapai pendapat masyhur pun tidak, apalagi ijma. Tak usah heranlah kalau akhirnya orang-orang pada futur dan akhirnya memilih kehidupan 'ala hikikomori dan menonton anime bergenre saru macam genre harem atau genre netorare.

Tuesday, October 30, 2018

Uji Alternatif Tag di Blogger

Canadian Aboriginal Syllabics

ᐸ bold ᐳ

Sunday, October 28, 2018

Maven + Springboot (Repackage and Run)

Compile dan Package

#Important if you use Java 7 to download jar from Maven Repository since June 2018
export MAVEN_OPTS=-Dhttps.protocols=TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2
mvn clean compile dependency:copy-dependencies package install spring-boot:repackage

Run 
mvn clean spring-boot:run

Kerancuan Pemahaman Ustadz-Ustadz Hizbut Tahrir tentang Ijab Qabul

Pernah membaca Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah versi Hizbut Tahrir? Salah satu pasalnya (pasal 132 di versi yang kudapat, mungkin agak bergeser sedikit di versi lain ) berbunyi 
Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara berlebihan, penimbuan, perjudian dan sebagainya.

Lho, kenapa tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis? Kenapa tidak boleh mendirikan koperasi? Salah satu penyebabnya adalah mereka menganggap baik perseroan maupun koperasi tidak memenuhi ijab qabul.

"Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdi (2004) menegaskan bahwa perseroan terbatas (PT, syirkah musâhamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Kebatilannya antara lain karena dalam PT tidak terdapat ijab dan kabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya. Tidak adanya ijab-kabul dalam PT ini sangatlah fatal, sama fatalnya dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang hanya mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, tanpa adanya ijab dan kabul secara syar‘i. " -- KH M. Shiddiq al-Jawi 
sumber pernyataan: https://tsaqofah.id/jual-beli-saham-dalam-pandangan-islam/


"dalam pembentukan koperasi yang ada adalah negosiasi atas syarat-syarat (AD). Lalu siapa yang setuju secara sukarela boleh membubuhkan persetujuannya dan dengan itu ia menjadi anggota dan pendiri. Saat semua pendiri sudah membubuhkan persetujuannya, berdirilah koperasi itu. Jadi, semuanya hanya menyatakan persetujuan atau qabul, tidak ada yang menyatakan ijab. Keikutsertaan tiap orang itu semata didasarkan pada kehendak sepihak dari masing-masing. Anggota lainnya tidak ditanya apakah menyetujuinya atau tidak. Kalaupun sebagian tidak setuju seseorang menjadi anggota, maka hal itu tidak berpengaruh dan orang itu tetap menjadi anggota selama ia secara sukarela membubuhkan persetujuannya atas AD itu. Jadi, di situ tidak ada ijab-qabul, sebab yang ada hanya qabul saja. Padahal salah satu rukun akad yang syar’i itu harus ada ijab-qabul. Itu artinya harus ada kehendak bersama (irâdah musytarakah), bukan kehendak sepihak (irâdah munfaridah). Dengan begitu maka akad koperasi itu dalam pandangan Islam adalah batil." -- Yahya Abdurrahman  
sumber pernyataan: http://hizbut-tahrir.or.id/2011/11/29/koperasi/ (sudah tidak aktif, bisa dilihat pakai archive  )


Logika mereka menyangkal keberadaan ijab-qabul dalam proses jual beli saham ini menggelikan. Kalau keberadaan perantara membuat si penjual dan pembeli tak bertemu lalu dianggap tidak ada ijab qabul, maka bagaimana dengan vending machine ? Pemilik produk-produk makanan dan minuman yang memasok isi vending machine tersebut jelas tidak bertemu dengan pembeli. Pada hakekatnya, ketika si pemilik perusahaan awal melepas saham perdananya kepada masyarakat umum (Initial Public Offering [IPO]) maka pada saat itulah terjadi ijab dan saat masyarakat membeli maka di saat itulah terjadi qabul. Selanjutnya, ijab qabul adalah antara pemilik saham lama yang mau melepas dengan calon pemilik baru, dengan proses negosiasinya adalah si pemilik saham lama melepas saham di harga tertentu dan calon pemilik baru sepakat membeli di harga tersebut.

Tentu saja, perseroan masih bisa dikritik, misalnya bahwa si pemilik sudah tak perlu mengorbankan apa-apalagi, cuma ongkang-angking, lalu kemudian mendapatkan hasil dari pembagian dividen. Karena itulah sebagai alternatif bentuk usaha yakni koperasi tetapi alas!  Hizbut Tahrir juga menolak bentuk koperasi. 

Tentu saja dalil si ustadz menolak koperasi tidak kalah konyolnya . Sebuah musyawarah penentuan AD/ART pada hakekatnya adalah proses ijab dan penerimaannya adalah qabul dan dalam qabul mereka sudah setuju bahwa kalau ada anggota baru, mereka akan setuju selama si anggota menerima AD/ART. Ketika ada anggota baru mau bergabung dan diserahkan AD/ART, pada hakekatnya adalah ijab, dan saat dia tetap bergabung, maka itu qabul. 

Aya-aya wae!