Friday, February 14, 2020

Petunjuk (non-Teknis) Cara Membaca File Berformat .acsm

Pernahkah Anda membeli atau meminjam buku (seperti pada Google Playstore atau Archive.org) dan anda melihat ada fitur unduh (download) dan dalam bentuk .pdf atau .epub dan anda kecewa karena ternyata berkas yang terunduh berbentuk .acsm ?

Anda harus memiliki Adobe Digital Edition. Anda bisa mengunduhnya dari situs resmi Adobe.

Jika Anda menggunakan GNU/Linux maka caranya sedikit rumit.

1. Sebaiknya gunakan versi 4.5.0, bukan versi setelahnya.  Silakan berburu versi tersebut.

2. Install .Net Framework 4. Anda bisa menggunakan bantuan winetrick untuk memasangnya dengan perintah winetrick dotnet40. Aplikasi winetrick ada di repository Ubuntu.


Setelah Anda berhasil memasang Adobe Digital Edition (ADE), maka bukalah file .acsm itu dan Anda akan ditanyai AdobeID. Anda bisa mendapatkan AdobeID dengan mendaftarnya di situs Adobe.

Setelah mengisi AdobeID, maka ADE akan menyalin file .pdf sesungguhnya dalam keadaan terenkripsi alias memiliki DRM. Dengan demikian Anda hanya bisa membukanya dengan menggunakan aplikasi ADE (atau mungkin aplikasi lain yang juga bisa memanfaatkan AdobeID).

MELEPAS ENKRIPSI
Apakah Anda merasa tidak puas? Kebebasan Anda dibatasi? Anda ingin membuka file tersebut dengan aplikasi lain yang sayangnya tidak mendukung DRM Adobe ID?

Maka manfaatkan dua aplikasi yakni
1. Calibre (tersedia versi Windows dan Linux (ada di repository Ubuntu ))
2. DeDRM plugin untuk Calibre buatan Apprentice Alf.

Setelah Anda memasang Plugin untuk Calibre tersebut, jangan lupa melakukan konfigurasi plugin, pilih Adobe Digital Edition. Plugin itu akan mencari instalasi ADE. Jika Anda pengguna Linux, sertakan juga WINEPREFIX agar plugin tersebut bisa mencari instalasi ADE.

Usai melakukan konfigurasi, begitu anda menambahkan file .pdf atau .epub terenkripsi ke dalam Calibre, maka saat itu juga DRM dilepas.

Tulisan ini memang bersifat non-teknis. Untuk petunjuk teknis, silakan berselancar di Internet di antara lautan Github, StackOverflow, dan lain-lain untuk mendapatkan langkah-langkahnya.

Saturday, December 14, 2019

Mengapa Ketentuan Mewajibkan Sertifikat Halal pada Undang-Undang Jaminan Halal Harus Dicabut

Saat ini, menurut Undang-Undang Jaminan Halal,'produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal'.  Sertifikat halal sendiri memang nanti tidak dimonopoli MUI tetapi kriterianya tetap dari MUI seperti kata direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim saat diwawancarai CNN Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2019, "Sedangkan yang sifatnya substantif misalnya pemeriksaan dan penetapan fatwa itu MUI tetap berperan secara mayoritas. Jadi kalau dilihat dalam prosesnya, pemerintah hanya menerima pendaftaran dan menjadi koordinator, lalu membagi ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)".

Jadi mari kita intip kriteria halal MUI dan silakan bayangkan apa yang terjadi ketika semua produk di Indonesia wajib bersertifikat halal dengan kriteria dari MUI. Saya mengutip dari Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM - MUI yang disusun oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008.


"Persyaratan Auditor Halal Internal: a. Karyawan Tetap Perusahaan; b. Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam."

Bisakah kalian membayangkan usaha-usaha kecil yang tidak punya cukup staf untuk membentuk tim auditor halal? Bisakah kalian membayangkan jika usaha-usaha kecil tersebut berada di daerah yang mayoritas non-Muslim seperti kawasan Indonesia Timur?



"Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian"

Bisakah kalian membayangkan situasi di kantin kecil yang terdiri dari pedagang muslim dan non-muslim? Bisa jadi orang-orang non-muslim dilarang berjualan produk haram bersama pedagang muslim karena ditakutkan kontaminasi antara warung muslim dan warung non-muslim karena kriteria ketat yang menyebabkan warung Muslim tidak bisa mendapatkan sertifikat halal yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.


"Karyawan dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke ruang produksi" 

Kekhawatiran tentang kontaminasi membuat karyawan dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke ruang produksi. Tentu saja, dalam perkara rumah makan, kontaminasi tidak hanya dari karyawan tetapi dari pengunjung dan berdasarkan kriteria dari MUI, pencucian tidak menjadikan peralatan boleh dipakai kembali.

Itu sebabnya beberapa restoran yang mendapatkan sertifikat halal seperti Solaria melarang pengunjung membawa makanan dari luar.

Bisakah kalian membayangkan jika ketentuan ini diwajibkan pada warung-warung kecil seperti warung bubur kacang ijo di pinggir jalan?


Jangan salah artikan bahwa saya menentang sertifikasi halal tetapi mewajibkan sertifikasi halal dengan kriteria seketat itu adalah tidak realistis dan malah zhalim. Yang seharusnya diwajibkan adalah ketentuan membuka semua informasi bahan kepada pelanggan.

Sertifikasi halal sendiri, jika tidak diwajibkan, niscaya tetap akan dibutuhkan oleh produsen makanan karena sertifikat ini adalah bentuk perlindungan terhadap produsen misalnya melindungi diri dari tuduhan haram dari oknum tak bertanggung jawab. Karena itu, untuk mendapatkan sertifikat memang butuh komitmen kuat mematuhi kriteria pemberi sertifikat.

Namun perlu disadari bahwa tidak semua harus diwajibkan memenuhi kriteria itu.




Rujukan

Sumber pernyataan MUI tentang pengaruh MUI pascapelaksanaan UU Jaminan Halal:
Detik.Com. Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag, MUI Masih Berperan Besar. (2019).  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017124156-20-440322/sertifikasi-halal-di-tangan-kemenag-mui-masih-berperan-besar (diakses terakhir tanggal 14 Desember 2019)

Sumber kutipan ketentuan MUI tentang jaminan halal.
 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM - MUI. (2008). http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf (diakses terakhir tanggal 14 Desember 2019)

Sunday, November 24, 2019

CURL get token oauth Base

Penyangkalan:
Ini mungkin bukan praktek terbaik tentang OAuth.


Umumnya ada empat elemen untuk mendapatkan token.
1. clientId
2. secret key
3. username
4. password

clientId dan secret key biasanya dikirim dalam bentuk Base64. Untuk membuat bentuk base64, bisa dengan echo dan base64.  Misalkan clientId-nya client dengan secret-key secret.

$  echo -n "client:secret" | base64

Hasil Base64 itu kemudian dikirim dalam bentuk header dengan format

Authorization: Basic [hasil base64]

Selain itu, untuk username dan password dikirim dalam bentuk form, bukan dalam bentuk JSON.

$ curl -X POST   -H 'Authorization: Basic [hasilbase64]'    -F username=nama-user-name   -F password=passwornyad   -F grant_type=password https://path.to/api/oauth/token 


Monday, November 18, 2019

Masalah Unparsable Font di XScreenSaver

Pascaupgrade Ubuntu, XScreenSaver saya sering ngambek saat screensaver tayang dengan pesan semacam:

Font Unparsable, Unreadable yada-yada *-dina-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
Terimakasih untuk rekan-rekan pengguna Ubuntu, saya jadi bisa memecahkan masalahnya. Pertama, cek dahulu font dan variasi ukuran yang tersedia dengan perintah:
xfontsel
Kedua, sunting file .XDefaults di home pengguna
vim ~/.XDefaults
Nah, nanti akan terlihat baris kurang lebih berikut:
xscreensaver.Dialog.headingFont: -*-dina-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.Dialog.bodyFont: -*-dina-medium-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.Dialog.labelFont: -*-dina-medium-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.Dialog.unameFont: -*-dina-medium-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.Dialog.buttonFont: -*-dina-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.Dialog.dateFont: -*-dina-medium-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*
xscreensaver.passwd.passwdFont: -*-dina-bold-r-*-*-20-*-*-*-*-*-*-*
Ganti hurufnya dengan huruf dan ukuran yang tersedia. Ketiga, matikan XScreenSaver-nya
ps -ef | grep xscreensaver | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
Keempat, merge dengan XServer Resource Database
xrdb -merge ~/.Xdefaults
Kelima, nyalakan lagi XScreenSaver-nya.

Wednesday, November 06, 2019

Layar HTML Untuk Menampilkan File MP4 dan Subtitle (dalam bentuk vtt)

Buat file html dan kurang lebih seperti ini isinya


  <body style="background-color: rgb(0,0,0);">
   <div id="video-controls" class="controls" data-state="hidden" >
     <video id="video" width="1900" height="900" controls preload="metadata">
    <source src="Iznogoud.mp4" type="video/mp4" />
    <track label="English" kind="subtitles" srclang=en" src="Iznogoud.vtt" default />
    </video>
   </div>

  </body>

Untuk mengubah subtitle dari format srt menjadi vtt bisa menggunakan aplikasi ffmpeg
ffmpeg -i nama_subtitle.srt nama_subtitle.vtt

Tuesday, November 05, 2019

[Bukan Review] LOVE FOR SALE 2

Setidaknya ada tiga cara menikmati film terbaru Andibachtiar Yusuf berjudul Love for Sale 2.

Pertama,  menikmatinya sebagai film yang mengisahkan Ican,  yang harus belajar mencintai ibunya dengan menghormati keinginan beliau. 

Kedua,  menikmatinya sebagai film yang mengisahkan Sang Ibu,  yang terasing dari putra-putranya walau ada di depan mata,  dan harus belajar mencintai mereka sebagai anaknya bukan sebagai perwujudan keinginannya. 

Ketiga,  menikmatinya sebagai film yang mengisahkan keluarga yang memiliki anggota dari berbeda unsur layaknya lapisan-lapisan masyarakat. 

Ada Sang Ibu yang mewakili kubu konservatif baik dari segi adat maupun agama.  Ucapan sang ibu mungkin terdengar klise bagi para penonton masa kini tetapi kita tahu bahwa sang ibu sungguh yakin pada apa yang diucapkan.

Ada unsur sang kakak yang mewakili kubu negara yang mencoba lepas dari adat walau tetap menghormatinya namun harus siap mendengar serapah sang ibu yang tak menerima keputusannya memilih pasangan. 

Ada Ican,  anak tengah yang juga mewakili kelas menengah,  generasi yang tak peduli adat dan moral agama tetapi sang ibu dan teman-teman konservatifnya tak menyadari sudah berapa jauh hidup Ican.

Ada si bungsu, si anak hilang yang kembali,  mewakili masyarakat bawah yang emosional karena tak punya penghasilan stabil.  Si bungsu yang tampak penuh kebencian tetapi biar bagaimana pun ia bagian dari keluarga. 

"Kita beda pemikiran tetapi kita tetap saudara",  kata Si Sulung yang aparat negara menanggapi polah adiknya yang menganggur. 

Jadi,  apa peran Arini di film ini?  Arini Chaniago bukanlah Arini Kusuma yang aktif mencari informasi tentang korbannya, aktif berpura-pura sama-sama menyukai bola. 

Arini Chaniago adalah kawan curhat yang baik,  yang tidak berprasangka dan tidak pula menambah prasangka.  Ia tidak perlu membuat teori mengapa si fulan begini, mengapa si fulanah begitu. Ia menyapa setiap anggota keluarga,  memperlakukan mereka layaknya bagian dari keluarga. 

Dan itulah kisah horornya,  anggota ideal keluarga itu sebenarnya tak ada.  Seluruh keluarga Ican harus tetap bisa mencintai walaupun anggota hantu Arini telah lenyap tak tentu rimbanya. 

"Jika telah habis kontrakku,  masihkah engkau mencintai keluargamu? " tanya Arini menunda kecupan Ican.

Wednesday, October 02, 2019

Pasal Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Tidak Diperlukan!

Karena masih banyak yang membela keberadaan pasal penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden, maka dengan ini saya menuliskan panjang kali lebar mengapa pasal ini tidak diperlukan dan tidak sepatutnya berada di dalam KUHP yang baru. Susunan tulisan saya akan mencakup:

1. dalil yang diajukan oleh pembela keberadaan pasal ini;
2. bunyi pasal ini dan penjelasan pasal tersebut (pasal 218 - 220);
3. studi kasus bagaimana pasal ini bisa digunakan untuk membungkam kritik;
4. pasal lain dalam RKUHP, untuk menunjukkan bahwa kehormatan presiden tetap bisa dibela tanpa pasal karet ini




BAGIAN PERTAMA: DALIL YANG DIKEMUKAKAN PARA PEMBELA PASAL INI
Saya hanya menampilkan beberapa dalil yang pernah diungkapkan para pembela keberadaan pasal ini tanpa membantah. Bantahan ada di bagian ketiga saat membahas kasus.

1. pasal ini tidak diniatkan untuk membungkam kritik terhadap presiden seperti kritik terhadap kinerja presiden;
2. bukanlah penghinaan jika diniatkan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri;
3. pasal ini baru diterapkan jika terjadi kerusuhan;
4. pasal ini hanya diterapkan jika presiden secara pribadi mengadukan




BAGIAN KEDUA: BUNYI PASAL DAN BUNYI PENJELASAN
Pasal ini termasuk BAB II, "Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden" yang terbagi menjadi dua bagian yakni bagian pertama, "Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden" (pasal 217) dan bagian kedua, "Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden" yang terdiri atas pasal 218, 219, dan 220.  Berikut bunyi lengkap pasal-pasal tersebut.

Pasal 218
(1) Setiap Orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. 
Pasal 219
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. 
Pasal 220
(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Di bagian penjelasan untuk pasal-pasal tersebut, tertera:

Pasal 218
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. 
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.
Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang / merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrisically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara. 
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. 
Ayat (3) cukup jelas. 
Ayat (4) yang dimaksud dengan "Kuasa Presiden atau Wakil Presiden" dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden. 
Pasal 219
Cukup Jelas 
Pasal 220
Cukup Jelas

Mengapa ada penjelasan pasal 218 ayat 3 dan ayat 4 padahal pada bunyi pasalnya sendiri hanya terdiri dari dua ayat? Karena pada versi 9 Juli 2018, pasal ini sempat berkembang dan mengandung 2 ayat tambahan yakni:
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ayat 3 dan 4 itu telah menjelma menjadi pasal 220 di versi draft terakhir.




BAGIAN KETIGA: STUDI KASUS
Saya menyebutkan dua kasus terinspirasi dari peristiwa nyata:

Kasus pertama:
Seorang dosen perguruan tinggi ternama diundang dalam sebuah acara bincang-bincang populer di televisi swasta tentang sebuah undang-undang yang baru saja ditandatangani oleh presiden. Sang dosen yang dikenal dengan sifat nyentriknya menyerang kehormatan presiden, "Dasar Presiden dungu! Asal tanda tangan tanpa membaca dahulu peraturan yang ditandatanganinya!".

Kasus kedua:
Seorang aktivis diwawancarai oleh media massa ternama untuk menanggapi pernyataan presiden. Aktivis tersebut mengatakan "Presiden tidak punya hati! Dia anggap rasisme terhadap suku nganu sebagai hal biasa"

Baik dosen maupun aktivis dalam kasus tersebut bisa dijerat dengan pasal 218.


* Bantahan atas dalil "pasal ini tidak diniatkan untuk membungkam kritik terhadap presiden seperti kritik terhadap kinerja presiden":
Baik pernyataan sang dosen maupun pernyataan sang aktivis adalah bentuk kritik tetapi tak bisa disangkal juga merupakan penghinaan yang bisa dijerat dengan pasal 218. Memang benar bahwa penjelasan atas pasal tersebut mengatakan tidak mengurangi atau meniadakan kebebasan mengajukan kritik, tetapi penjelasan itu tidak mengatakan bahwa penghinaan atau penyerangan kehormatan dalam konteks kritik akan membatalkan pasal tersebut. Penuntut akan mudah mengenyampingkan pembelaan terdakwa dengan memberi alasan, "kalau kritik kan tak perlu menghina. Bisa saja mengatakan bahwa 'tidak sepantasnya presiden tandatangan tanpa membaca dahulu' tanpa perlu menghina presiden dengan kata-kata kasar seperti 'dungu' ". Jika hakim yang mengadili cenderung konservatif niscaya kedua orang tersebut akan dijerat hukum.


* Bantahan atas dalil "pasal ini baru diterapkan jika terjadi kerusuhan":
Tidak ada pernyataan "kerusuhan" dalam pasal ini. Yang memberikan dalil ini rancu dengan pasal 240 dan 241, penghinaan terhadap pemerintah.


* Bantahan atas dalil "bukanlah penghinaan jika diniatkan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri":
Mari kita lihat lagi kedua kasus di atas. Sepintas, kedua kasus tersebut bisa membela diri karena mereka tampaknya berniat untuk membela kepentingan umum. Namun seorang penuntut handal akan mampu membuktikan bahwa baik sang dosen maupun sang aktivis tidak berniat untuk kepentingan umum.

Untuk kasus penghinaan yang dilakukan oleh sang dosen, penuntut akan menunjukkan bahwa dosen tersebut populer di masyarakat karena ringannya lidah sang dosen dalam melontarkan makian. Berkat kepopuleran tersebut, sang dosen menerima tawaran sebagai pembicara di berbagai seminar dan diskusi di berbagai tempat. Penuntut akan mudah menunjukkan bahwa hinaan tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan pribadi dosen mencari untung berupa popularitas.

Untuk kasus penghinaan yang dilakukan oleh aktivis, penuntut akan menunjukkan bahwa aktivis tersebut adalah bagian dari organisasi yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penuntut akan meyakinkan hakim bahwa hinaan tersebut tidak ditujuan agar presiden mengoreksi diri melainkan agar masyarakat dari suku nganu terhasut dan membangkang pada pemerintah.

Setiap manusia memiliki cela dan akan mudah sekali bagi para penuntut untuk "membongkar" motivasi tersembunyi sehingga terdakwa tidak dapat membela diri atas "demi kepentingan umum". Kenyataannya, tidak semudah itu menggunakan pembelaan "demi kepentingan umum".


* Bantahan atas dalil "pasal ini hanya diterapkan jika presiden secara pribadi mengadukan":
Pasal 220 ayat 2 hanya menyebutkan salah satu cara pengaduan tetapi tidak membatasi siapa yang berhak mengadukan. Dengan demikian pengaduan sebagaimana pasal 220 ayat 1 dapat dilakukan oleh siapa saja dan ini adalah hal yang paling mengerikan dari pasal 218.

Contoh pembatasan secara eksplisit terhadap siapa yang boleh mengadukan ada di pasal 418 tentang hidup bersama (kohabitasi)di mana disebutkan bahwa yang berhak mengadukan adalah suami, istri, orangtua, anak, dan kepala desa. Pembatasan macam ini tidak ada di pasal 220 ayat 1 maupun 2.

Selain itu, dalam sejarah pembahasan pasal ini, pasal 220 ayat 2 sempat menggunakan istilah "Kuasa Presiden atau Wakil Presiden" dengan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah pejabat ditunjuk. Dengan demikian tersirat bahwa pembuat peraturan ini sempat ingin agar tidak harus presiden pribadi yang mengajukan tuntutan.

Lebih jelas lagi adalah keterangan dari Profesor Andi Hamzah di acara Indonesia Lawyer Club yang tayang tanggal 24 September 2019 lalu. Pada acara tersebut, beliau menyatakan, "...  ada negara demokratis menghukum penghinaan presiden seperti Jerman Barang siapa menghina atau melecehkan presiden federasi Jerman diancam dengan pidana sekian tetapi ada ya tua, penuntutan baru dilakukan setelah presiden setuju, jadi jaksa (yang mengadu sehingga) jadi delik aduan.  (Jaksa di kasus Jerman harus bertanya ke presiden) Pak ada yang menghina Bapak, setuju gak? Setuju! Baru dia dituntut. Jepang juga.. apalagi Jepang. Menghina kaisar dihukum. Yang mengadu adalah perdana menteri. Bahkan menghina negara sahabat di Jepang dihukum, yang harus mengadu adalah duta besar kita di sana."

Keterangan Profesor Andi Hamzah bisa jadi acuan untuk praktik para penegak hukum di kemudian hari bahwa tidak harus presiden secara individu yang mengadukan penghinaan. Lebih parah lagi, tidak ada ketentuan presiden harus setuju tindakan itu diadukan seperti pada kasus Jerman. Dengan demikian, bisa saja terjadi seorang relawan atau bahkan pejabat penjilat presiden di provinsi pinggir, menyeret penghina presiden dengan pasal ini dan presiden tidak pernah tahu-menahu apalagi merasa terhina. Dengan demikianlah kritik-kritik dapat dibungkam dengan mudah.




BAGIAN KEEMPAT: PASAL LAIN SEBAGAI ALTERNATIF
Tak bisa disangkal bahwa seorang presiden adalah juga seorang manusia dan tentulah ia memiliki kehormatan dan harga diri. Tentu saja, presiden sebagai seorang warga negara Indonesia punya hak untuk mempertahankan kehormatan juga namun mekanisme ini sudah ada di pasal 310 KUHP sekarang atau di pasal 439 di RKUHP. Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 439
(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paing banyak kategori II.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(3) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.


Penjelasan atas pasal 439:
Ayat (1)
Ketentuan ini memuat ketentuan dasar Tindak Pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan "penghinaan" adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut.
Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan.
Penistaan terhadap lembaga pemerintahan atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. 
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Sifat melawan hukum dari perbuatan itu ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.

Dengan keberadaan pasal 439, maka pasal 218 penghinaan terhadap presiden tidak diperlukan sama sekali dan sudah seharusnya pasal istimewa tersebut dihapus dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana!