Wednesday, February 10, 2016

Cabut Amandemen Keempat UUD ? Kembali ke UUD 1945 Asli? Kamu Gila?!

Coba lihat lagi, apa perubahan penting di amandemen keempat.
1. DPR tidak harus dipilih oleh rakyat tetapi boleh dipilih sesuka rezim. Silakan cek Pasal 2 dan sekitarnya, adakah keharusan DPR dipilih oleh rakyat di versi asli?

2. Presiden dipilih oleh MPR yang terdiri dari utusan golongan (bisa dipilih oleh rezim) dan DPR (yang tidak harus dipilih oleh rakyat). Silakan cek Pasal 2 dan sekitarnya.

3. Amandemen selanjutnya boleh dilakukan cukup dengan persetujuan 4/9 anggota MPR (alias kurang dari 50%). Silakan cek pasal 37. Hanya dibutuhkan 2/3 dari yang hadir sementara yang hadir cukup 2/3 dari keseluruhan.

4. Amandemen selanjutnya bisa mengubah drastis bentuk negara selain negara kesatuan. Silakan cek pasal 37, adakah pembatasan tentang amandemen.

Singkatnya,
mencabut perubahan keempat tahun 2002 atas UUD 1945 tidak lebih dari manuver politik dari orang-orang yang mendukung lahirnya diktator baru.


(ini posting sebal karena ada petisi ngaco https://www.change.org/p/presiden-ri-joko-widodo-kembali-pada-uud-1945-asli-cabut-uud-2002-amandemen )

Friday, January 15, 2016

Tentang Hashtag Perlawanan ‪#‎KamiTidakTakut‬ dan ‪#‎JakartaBerani‬ (Sarinah 14 Januari 2016)

Kemarin siang, sejam sebelum dzuhur, terjadi kekacauan informasi yang membuat resah. Selain itu beredar foto-foto korban yang semakin bikin panik. Karena itu saya bikin profpic "Kami Tidak Takut" dan tampaknya di saat yang sama banyak yang punya ide yang sama karena kurang dari semenit banyak bermunculan gambar-gambar dengan pesan kurang lebih sama, salah satunya dari akun Pandji yang pasang #JakartaBerani .

Benarkah hashtag-hashtag tersebut sia-sia? Saya berbeda pendapat.

Pertama,
penyebaran informasi hoax menjadi berkurang bahkan beberapa mulai menyebarkan informasi resmi untuk menyangkal keberadaan informasi hoax. Terimakasih buat beberapa karyawan Gramedia (dan anak perusahaannya) yang menyangkal hoax serangan di Palmerah.

Kedua,
menjelang situasi tenang, mulai terungkap perilaku-perilaku konyol khas Indonesia (tetap jualan sate, bergerombol menonton, swafoto di TKP, dll) yang justru akhirnya menjadi meme-meme yang memperkuat pesan #KamiTidakTakut . Seharusnya perilaku-perilaku berbahaya ini tidak layak untuk disebarluaskan tetapi demi pesan dan semangat positif, masyarakat menyebarkan gambar-gambar konyol ini.

Ketiga,
di sore hari, dengan banyaknya gambar-gambar polisi beraksi, malah muncul hashtag baru ‪#‎KamiNaksir‬ dari kaum wanita yang juga menjadi hiburan.

Mainan hashtag begini sebenarnya tidak akan membuat pelaku terorisme menyurutkan niatnya. Mereka tetap akan menyerang begitu ada kelengahan.

Namun berdasarkan pengamatan amatir sepintas grup-grup WA dan linimasa media sosial kemarin, hashtag positif memperkecil kemungkinan penyebaran hoax dan berita-berita pemicu keresahan.

Seperti kata Daniel Ziv, walau Jakarta tampaknya kekurangan keamanan, Jakarta kelebihan orang-orang desain grafis. Maka manfaatkanlah itu.

PS: saya tidak tertarik untuk membully orang-orang yang pakai hashtag lain.

salin dari https://www.facebook.com/kunderemp/posts/10153409773644226

Friday, January 08, 2016

Mengajarkan Moral Melalui Budaya Populer? Kenapa Tidak?

Mengajarkan anak moral melalui budaya populer itu ijtihad. Saya menggunakannya untuk anak saya setelah mencoba berkali-kali mengajarkan moral dengan karakter nyata konservatif, karena saya temukan:
1. budaya populer memiliki bentuk visual dan audio sehingga lebih mudah dicerna oleh anak-anak,
sementara kisah2 masa lalu terutama dalam budaya Islam yang "mengharamkan" gambar, lebih sulit jika anak-anak tersebut belum cukup usia;
2. budaya populer memiliki tema sempit walau sekompleks apapun kisahnya. Rata-rata pun ceritanya sudah diadaptasi agar bisa diterima dengan budaya si pembuat (walau tetap saja ada perbedaan dengan budaya penonton). Berbeda dengan kisah-kisah karakter nyata masa lalu yang kompleks di mana tidak bisa sembarangan kita mencomot kisah tanpa menjelaskan latar belakang budaya biarpun "konon" budaya para karakter nyata masa lalu itu sama;
3. ketika karakter dari budaya populer memiliki kelemahan, kita bisa mudah menyingkirkan pengaruh itu dengan mengatakan budaya populer itu dari budaya berbeda atau bahwa karakter tersebut fiksi dan tidak boleh ditiru 100%. Sementara, kalau anda teliti, karakter-karakter nyata memiliki kelemahan. Lebih sukar menyingkirkan itu kecuali anak kita sudah cukup usia.
Dan jangan salah,
saya tahu ada beberapa ustadz dan ustadzah serta tukang-tukang cerita yang mencoba menyederhanakan kisah-kisah karakter nyata tersebut. Beberapa sudah saya coba gunakan. Sebagian lain, ternyata masih belum masuk ke anak saya. Sebagian lain? Saya tak sependapat dengan kisahnya.
Saya juga mengidolakan beberapa karakter nyata masa lalu, karena itu sebagai orang tua, saya jelas akan menulari anak saya namun saya juga harus mempersiapkan putri saya menghadapi serbuan budaya populer. Mengucilkan anak dari budaya populer juga bukan tindakan bijak kecuali anda hidup di lingkungan steril. Yah, putri saya tidak hidup di lingkungan steril, ia bisa melihat karakter2 itu di mana-mana.
Jadi antara saya yang mengajarinya dengan menyertakan penafsiran saya terhadap karakter budaya populer tersebut atau putri saya yang menafsirkannya sembarangan dan mencomotnya.


sumber status FB: https://www.facebook.com/kunderemp/posts/10153397061984226

Thursday, January 07, 2016

Shotcut Video Editing Review

Dari dulu pengen edit-edit video tetapi gak pernah berhasil.
Sempat mencoba Kino, Cinelerra, dan saya lupa apalagi tetapi biasanya masalahnya berkutat antara hal-hal berikut:
1. laptop gak kuat di masa itu;
2. tampilannya yang kurang intuitif menurutku, sukar kupahami;
3. aplikasi tak mendukung format sumber-sumber video yang ingin kugunakan

Kalau cuma menggabungkan dua video sih, bisa pakai Avidemux sebenarnya.

Nah,
karena demam Star Wars kemarin,
akhirnya pengen mencoba lagi.

Sempat mencoba Window Movie Maker tetapi entah kenapa menurutku masih ribet.
Mencoba Lightworks ternyata harus registrasi. Blender? Nanti dulu deh.. saya masih trauma.

Akhirnya, pilihan jatuh ke Shotcut ( http://www.shotcut.org )


Dari sisi tampilan, tampak lebih intuitif dalam arti, saya gak perlu lihat buku petunjuk atau manual penggunaan. Cukup iseng klik sana-sini, tahan klik sana-sini, geser klik, lepas, dan voila!




Dan dari beberapa percobaan, fitur2 berikut ada:
1. tambahkan video klip baru: .mp4, .mts (kamera digital)
2. tambahkan gambar: berguna buat watermark (yup bisa transparant), opening title, credit title
3. tambahkan audio : .mp3 maupun audio dari file video yang ada
4. transisi sederhana (saling timpa fade-in dan fade-out)



Dan berikut adalah hasilnya:
(ya, acak-acakkan... (T_T ) )




Tentu saja, masih banyak fitur yang belum ada di Shotcut tetapi untuk kondisi saat ini saja, sudah cukup untuk membuat film pendek sederhana.

Kelemahan yang mengganggu untukku adalah:
1. kadang scrollbar horizontal dan vertical di jendela timeline hilang. Itu cukup mengganggu kalau sedang edit multi-track.

2. aplikasi kadang-kadang crash tanpa penyebab yang jelas.

Tapi terakhir, saya setel Display Method menjadi DirectX dan dua masalah yang kusebutkan belum terjadi lagi.


Versi Shotcut yang kugunakan untuk bahan tulisan ini adalah 15.12.03
Lisensi GNU General Public License v 3.0


Ketika Netflix Datang

Pada heboh dengan NETFLIX?

Saya malah teringat salah satu startup lokal yang mencoba niru Netflix lima tahun lalu. Sempat mencoba untuk nonton salah satu film dokumenter yang khusus didistribusikan lewat situs itu namun ternyata kondisi internet yang lelet dan film yang saat itu susah untuk mulai dari titik terakhir ditinggalkan, membuat pengalaman menonton terasa tidak nyaman.

Empat tahun kemudian,
Useetv (yang sebenarnya juga dibantu bisnis-nya indieHome) melakukan hal serupa. Walau tampaknya masih jarang yang tahu keberadaan situs ini, saya sempat mencoba untuk menonton salah satu film Indonesia yang tak pernah keluar versi DVD maupun TV-nya dan hasilnya lumayan walau resolusinya masih rendah. Ironisnya, saya malah gak bisa mencoba di jaringan yang pakai indieHome tetapi bisa kucoba di jaringan Fastnet.

Sekarang akhirnya Netflix masuk ke Indonesia.

(tapi kan masih ada situs2 nonton video streaming gratisan yang ilegal).
*uhuk*

Tuesday, September 29, 2015

[Not a Review] 3: Alif-Lam-Mim


INDONESIA REAL HISTORY:
This is not part of the story but it seemed a part of history of Indonesia had inspired the movie maker.
In 1960s, there were several clash between Communist and Islamic group which several person were died or even died. The death of 7 army general in 1st October 1965 had made several events lead to the banning of Communist party and the capture of its member while only a few member had been brought to trial, a lot of them were imprisoned without any trial. The rest of its member were not so lucky, they were executed by angry mob.
In 1980s, the New Order reached its peak. It had deploy several mysterious group to executed criminals without any trial to create peace. It succesfully took down several extremist group. It encouraged the movie "Pengkhianatan G30S/PKI" to remind people how "disgusting" the communist were. It had election yet people already know which party would win so the election became a joke. However, New Order regime successfully reached the goal of Pelita project, to produce enough food for its people.

THE FUTURE HISTORY ACCORDING TO THE MOVIE PLOT:
The history of the plot were parallel to what happened in 1960s and 1980s which consisted of the following events in its opening title:
- 2016, A night club named 1333 were exploded by fundamentalist group, a part of several night club explosion. Then a series of clash between red turban and black turban happened;
- 2018, Indonesian government decided to take harsh action against Islamic radical groups. Several organization was massacred by government army;
- 2021, Indonesian youth demonstrated against violence by both government and the radical group. They gave flowers to anyone on the street;
- 2023, a new regulation forbid Indonesian police from using real bullets. They were only allowed to use rubber bullet;
- 2026, Indonesian government declared it was the end of revolution.
- 2036, The year when the story began.

SOME CHANGES IN THE FUTURE ACCORDING TO MOVIE:
- Pancasila (Five Principles), the famous principle of Indonesia, had been reduced to Catur Sila (Four Principles);
- Indonesia were divided into several districts. District 5 were the abandoned Jakarta area which have ruined from revolution area. District 7 were the developed area which were populated by middle-class to high-class people. District 9 were the religious Area where refugee of religious group gathered;
- There were no division between army and policemen;
- The army/policemen symbol were replaced by Russian Bear logo -- it definitely not the East Borneo honey bear :D ;
- Some of Indonesian people had English as their 2nd language (there were several mix-language dialogue)
- Indonesia have both female president and female vice president and both of them were Chinese descendant;
- Gay marriage were legalized in 2026;
- Atambua became isolated place where its people were classified as 'indigenous people';
- While it had wonderful slogan e.g liberty, freedom, human right, we could see some place were allowed to display discriminatory sign and policy. We could also see the press did not have freedom as it said.

TECHNICAL COMPLAINT
- poor choice of camera for action scene. While the fight was beautifully choreographer, I hardly enjoyed it because the camera frame rate (and probably poor editing) made the movement were so dry instead of flowing. We also perceived the fight as speed up although it probably was the actual speed;
- when the camera move in circle orbit surrounding two characters, Alif and Sanyoto, it failed to get the the clear image of Alif while he should be one of two focal point of camera orbit;
- poor music. In some scene, the background music score were too loud so it hard to hear the dialogue while I believe it should be a quiet scene. In other scenes, the music were not so creative so we could guess the temporary music being used in editing phase.
- poor mixed language. As a bilingual person in my daily life, I felt the English being used in the movie were unnatural and I believe the dialogue should be strictly in Indonesian. It ruin the flow of the dialogue and ruin the narrative speed. English sentences should be use minimally and only when the character had a good reason to use it, e.g when the topic being discussed were confidential.
- weird English text, e.g aparat, aparatus. I wouldn't say the english was wrong, it just felt weird;
- out of sync audio/video in early minutes. We noticed the delay between the punch and its sound effect. We also noticed the delay between lips movement and the dialogue. Fortunately, we didn't notice those delay in later scenes;
- lack of bruise effect while the bruise should be there.

SOME TECHNICAL SIDE WHICH DESERVE TO HAVE TWO THUMBS UP
- It has several decent fight scene. I just love it. Finally, after '2014' which shown in January this year and Berandal in last year, we finally have another Indonesian movie with a decent fight choreography. Unfortunately the camera didn't capture those scenes perfectly;
- It has believable sets. The art director gave a several object to show we were not in Indonesia we knew. I love the sign, e.g. the shield of Catur Sila, the discriminatory sign;
- It has a good lighting team. I know one indoor scene were shot in the night. However, the amount of the light made audience believe the scene was shot in daylight. We also have no problem in the night scene;
- It has a decent visual effect for futuristic monitor;

NON-TECHNICAL SIDE WHICH DESERVE TO HAVE TWO THUMBS UP
- It has good and relevant story although the dialogue were weird. However, some detail of the story were questionable;
- The Kyai character. I really do love Kyai character. His appearance, his principle, his daily life.. He seemed to be a good role model;
- I love when one of the army officer imitate 'Islamist' accent to mock the Islamic group. Unfortunately, the rest of his scene were not so bright.

In my opinion, 3: Alif-Lam-Mim had a chance to have an 8 of 10 for me but those technical complaint made me wonder whether I should gave 8 or 7.5.

Monday, September 14, 2015

Tiga Pertanyaan Terkait Uber dan Jawaban Pengguna (atau saya anggap Pengguna yang Pro)

Saya sebenarnya masih belum paham mengenai pola bisnis dan regulasi Uber. Jadi di salah satu status kawan, saya bertanya tiga pertanyaan.

Setahu kami, saat ini kan Uber menolak dikategorikan taksi dan Mas Rene sendiri sudah mengonfirmasi bahwa Uber adalah perkembangan lanjut dari sharing semacam Nebeng. (yang terpikir oleh saya malah Nebengers di Twitter lho, bukan situs Nebeng.com). 
Setahu kami juga, dan silakan koreksi,para sopir di Uber tidak dikategorikan sebagai pegawai melainkan sebagai penyedia jasa lepas (freelance atawa independent contractor) kecuali di negara bagian California. 
Pertanyaan pertama saya:1. ketika seseorang sudah memiliki penghasilan dan di atas PTKP (Penghasilan Pajak Tidak Kena Pajak) maka seharusnya ada yang membayar PPh, entah itu perusahaan memotong dari gaji karyawan atau si pegawai lepas yang melaporkan penghasilannya. Terkadang, jasa profesional lepas juga mencantumkan PPh ini dalam fakturnya. 
Dalam kasus sharing economy Uber, siapakah yang bertanggung jawab untuk PPh ini? Apakah Uber ataukah para sopir? 
2. Dalam ide sharing semacam Nebeng, para sopir punya kepentingan sendiri untuk melalui jalur tersebut. Apakah sopir-sopir Uber ini juga punya dipastikan punya kepentingan sendiri melalui jalur tersebut atau justru ada penyalahgunaan si sopir memang hanya mengantar penumpang dari tempat penumpang ke tempat tujuan? Bila yang terakhir, maka jelas, sudah bisa disebut sebagai usaha taksi. Tidak ada "sharing" di sini. Ini murni jasa pengantaran. 
3. Dalam penentuan rate tarif Uber, anda menyebut soal "geopositioning", "supply & demand". Apakah konsumen diikutkan dalam menentukan tarif? Apakah semua sopir-sopir Uber bersama-sama, secara transparan, kompak menentukan tarif (entah berbasis posisi, jarak, dan sebagainya)? Atau secara tidak transparan ditentukan oleh perusahaan Uber sendiri? Bila yang terakhir jawabannya, maka tidak ada "supply & demand" di sini.



Dan ada kawan yang nimbrung menjawab
@nar, nimbrung ya, 1. Imo, dalam operasional kendaraan yg bertanggung jawab atas PPh adalah mitra Uber (pemilik unit mobil) dan atau driver (pengemudi unit mobil), sebagian besar keduanya orang yg sama. Karena Uber sendiri memposisikan diri sebagai penyedia aplikasi.  
2. Kebanyakan mitra Uber bertindak dan atau berbentuk sebagai perusahaan penyewaan mobil plat hitam, yg sebelumnya juga sudah marak, yg terbantu oleh adanya aplikasi ini sehingga unit kendaraan mereka tidak mangkrak tak menghasilkan. Saya sendiri kurang tahu, apakah jasa penyewaan kendaraan ini, baik perorangan atau badan hukum, sebelumnya sudah diatur dalam UU atau Perda.  
3. Yang saya tangkap, perusahaan Uber secara transparan menentukan tarifnya, yg perkiraannya bisa dilihat ketika calon pengguna memesan kendaraan lewat aplikasi Uber. Sehingga tidak ada pemaksaan tarif, sebagaimana terjadi pada taksi konvensional.
Ada yang nimbrung komentar tetapi menurut saya tidak menjawab pertanyaan saya
Ada kok breakdown biayanya di confirmation pembayaran...
Sementara yang saya tanya menjawab.

 Narpati Wisjnu Ari Pradana 
waduhh...pembicaraannya jadi meluas sekali ya...tapi begini...Uber memang tidak terdaftar sebagai perusahaan taksi...jadi beda ya terdaftar sebagai dengan menolak dikategorikan...karena yg lebih penting sebenarnya dalam ekonomi dan jasa tradisional Uber dikategorika sebagai perusahaan ICT bukan perusahaan taksi...supaya menjadi jelas perbedaannya...

tentang nebenger...yang di twitter itu adalah jenis "ridesharing" apakah itu di twitter atau nebeng.com...silakan saja...tapi kenyataannya ada upaya "ridesharing" yang dikebangkan berbasis apps

tentang pegawai....memang rumusannya menjadi tidak jelas...apakah penyedia jasa lepas/freelance/independent contractor...itu juga persoalan lain...yang pasti mereka bukan pegawai karena memang mereka yang menyediakan jasa Uber bekerja sambilan bukan sebagai pekerjaan tetap utk menambah uang saku istilah kerennya

sekarang mengenai pertanyaan:

1. pertanyaan ttg PTKP dan PPh itu kan cara pemikiran ekonomi tradisional...Uber sebagai perusahaan ICT ya dia punya skema pajak sendiri sesuai dengan jenis perusahaan yang didaftarnya dan harus melaporkan mekanisme penerimaan dan pengeluaran pendapata seperti perusahaan biasa....

tentang pegawainya....ini yg menjadi rancu karena keterlibatan para supir Uber kan kira2 sama dengan keterlibat kita semua di Facebook, WA atau Twitter...karena saya sebagai pengguna apps Uber kan memang tidak dikenakan pajak apa pun, walaupun dalam cara saya menggunakan apps ada konsekuensi ekonomi yg ditimbulkan, misalnya jual beli barang, jual informasi, dan sejenisnya...jadi Uber memang tidak bisa serta merta dituduh bertanggung jawab atas PPh "ridesharing" ini...demikian juga dengan si pengguna Uber...karena penggunaannya memang bergerak mengikuti ciri2 sosmed pada umumnya

jadi pertanyaan ini menjadi tidak relevan karena secara hukum Uber bukan perusahaan transportasi...kalau memang ada konsekuensi ekonomi dan bisnis dari usaha yang dia lakukan kan tetap mekanisme pajaknya ya sebagai perusahaan ICT

karena ini tidak diatur oleh pemerintah c/q negara, makanya perlu penjelasan secara hukum...dan satu-satunya cara adalah membawa Uber ke pengadilan...karena sifat distorsi Uber harus dibuktikan oleh pengadilan sebagai menyebab terjadinya kekacauan dalam sistem transportasi nasional...bukan kaya sekarang bikin tim bersama antara Dishub dan pulisi...kaya preman aja donk jadinya

2. pertanyaan ini juga saya nggak ngerti maksudnya....kan saya jelaskan kalau Uber bukan perusahaan transportasi atau perusahaan taksi, dia adalah perusahaan ICT yang menyediakan apps untuk berbagai pengguna, apakah itu supir atau penumpang ditambah dengan skema utk mengelola tata jasa "ridesharing." jadi yg harus dirumuskan dengan seksama oleh semua kita adalah "ridesharing" ini supaya tidak terjadi kerancuan dalam cara kita melihat persoalan Uber

3. pertanyaan ini kan juga menjadi rancu...di dalam "ridesharing" tidak ada konsumen atau produsen, tapi mereka sama sama menggunakan apps...Uber hanya menjadi perantara yang memberikan indikasi kalau harga dari titik A ke titik B adalah sekian rupiah....suply & demand bukan menyangkut persoalan harga, tapi menyangkut ada permintaan untuk bergerak dari titik A ke titik B dan adan penyedia yg bersedia untuk bergerak dari titik A ke titik B...dan semua permintaan dan pasokan ini disediakan dalam apps yang namanya Uber itu...

jadi kita tidak bisa menilai Uber dalam prisma ekonomi tradisional, karena dalam kasus Uber keseluruhan skema nya mengikuti permintaan dan penyediaan "ridesharing" yang sampai sekarang tidak ada penentuan mekanisme ekonomi yg disepakati...kenapa?...karena apps sejenis Uber dan sosmed lainnya menikuti asas believe or not believe...jadi tidak bisa diukur transparan atau tidak transparan...

dalam pendapat saya...skema Uber menghilangkan satu mata rantai,,,yaitu regulator yang dalam dunia apps menjadi komponen yang tidak penting ketika harus menentukan trayek, biaya trayek, biaya jasa jalanan, biaya ijin, dan biaya-biaya lainnya....pengembangan apps menyebabkan terjadinya efisiensi karena berbagai hambatan tarif dan non-tarif hilang sekejap dan mereka yang dirugikan banyak sekali...

oleh karena itu, pemerintah "harus" membuat rumusan2 yang jelas menghadapi tekanan2 apss yang akan menjadi semakin banyak seperti Uber ini...

tentang nebenger...yang di twitter itu adalah jenis "ridesharing" apakah itu di twitter atau nebeng.com...silakan saja...tapi kenyataannya ada upaya "ridesharing" yang dikebangkan berbasis apps 
tentang pegawai....memang rumusannya menjadi tidak jelas...apakah penyedia jasa lepas/freelance/independent contractor...itu juga persoalan lain...yang pasti mereka bukan pegawai karena memang mereka yang menyediakan jasa Uber bekerja sambilan bukan sebagai pekerjaan tetap utk menambah uang saku istilah kerennya 
sekarang mengenai pertanyaan:
1. pertanyaan ttg PTKP dan PPh itu kan cara pemikiran ekonomi tradisional...Uber sebagai perusahaan ICT ya dia punya skema pajak sendiri sesuai dengan jenis perusahaan yang didaftarnya dan harus melaporkan mekanisme penerimaan dan pengeluaran pendapata seperti perusahaan biasa....
tentang pegawainya....ini yg menjadi rancu karena keterlibatan para supir Uber kan kira2 sama dengan keterlibat kita semua di Facebook, WA atau Twitter...karena saya sebagai pengguna apps Uber kan memang tidak dikenakan pajak apa pun, walaupun dalam cara saya menggunakan apps ada konsekuensi ekonomi yg ditimbulkan, misalnya jual beli barang, jual informasi, dan sejenisnya...jadi Uber memang tidak bisa serta merta dituduh bertanggung jawab atas PPh "ridesharing" ini...demikian juga dengan si pengguna Uber...karena penggunaannya memang bergerak mengikuti ciri2 sosmed pada umumnya 
jadi pertanyaan ini menjadi tidak relevan karena secara hukum Uber bukan perusahaan transportasi...kalau memang ada konsekuensi ekonomi dan bisnis dari usaha yang dia lakukan kan tetap mekanisme pajaknya ya sebagai perusahaan ICT 
karena ini tidak diatur oleh pemerintah c/q negara, makanya perlu penjelasan secara hukum...dan satu-satunya cara adalah membawa Uber ke pengadilan...karena sifat distorsi Uber harus dibuktikan oleh pengadilan sebagai menyebab terjadinya kekacauan dalam sistem transportasi nasional...bukan kaya sekarang bikin tim bersama antara Dishub dan pulisi...kaya preman aja donk jadinya 
2. pertanyaan ini juga saya nggak ngerti maksudnya....kan saya jelaskan kalau Uber bukan perusahaan transportasi atau perusahaan taksi, dia adalah perusahaan ICT yang menyediakan apps untuk berbagai pengguna, apakah itu supir atau penumpang ditambah dengan skema utk mengelola tata jasa "ridesharing." jadi yg harus dirumuskan dengan seksama oleh semua kita adalah "ridesharing" ini supaya tidak terjadi kerancuan dalam cara kita melihat persoalan Uber 
3. pertanyaan ini kan juga menjadi rancu...di dalam "ridesharing" tidak ada konsumen atau produsen, tapi mereka sama sama menggunakan apps...Uber hanya menjadi perantara yang memberikan indikasi kalau harga dari titik A ke titik B adalah sekian rupiah....suply & demand bukan menyangkut persoalan harga, tapi menyangkut ada permintaan untuk bergerak dari titik A ke titik B dan adan penyedia yg bersedia untuk bergerak dari titik A ke titik B...dan semua permintaan dan pasokan ini disediakan dalam apps yang namanya Uber itu... 
jadi kita tidak bisa menilai Uber dalam prisma ekonomi tradisional, karena dalam kasus Uber keseluruhan skema nya mengikuti permintaan dan penyediaan "ridesharing" yang sampai sekarang tidak ada penentuan mekanisme ekonomi yg disepakati...kenapa?...karena apps sejenis Uber dan sosmed lainnya menikuti asas believe or not believe...jadi tidak bisa diukur transparan atau tidak transparan...
dalam pendapat saya...skema Uber menghilangkan satu mata rantai,,,yaitu regulator yang dalam dunia apps menjadi komponen yang tidak penting ketika harus menentukan trayek, biaya trayek, biaya jasa jalanan, biaya ijin, dan biaya-biaya lainnya....pengembangan apps menyebabkan terjadinya efisiensi karena berbagai hambatan tarif dan non-tarif hilang sekejap dan mereka yang dirugikan banyak sekali...
oleh karena itu, pemerintah "harus" membuat rumusan2 yang jelas menghadapi tekanan2 apss yang akan menjadi semakin banyak seperti Uber ini...

Untuk sementara, saya catat dahulu jawaban mereka.