Anti-Separatisme Sebagai Pembenar Kekerasan Negara

Saya kemarin menolak menganggap konflik Rohingnya sebagai murni konflik agama. Walau begitu, menerima mentah-mentah penjelasan separatisme atau teori imigran dari pemerintah Myanmar juga tidak bijak.

Ini masalah dari bangsa kita, seakan-akan label 'separatis' sudah cukup alasan untuk membenarkan tindakan kesewenang-wenangan baik di negeri tetangga maupun di negeri ini.

Si Nganu menyuarakan pemberontakan? Dukung pemerintah untuk menculik dan membunuh Nganu di luar pengadilan dan beri kenaikan pangkat pada tentara yang inisiatif menghukum si Nganu, kalau perlu beri jabatan strategis!


Seandainya dahulu Belanda menerapkan apa yang bangsa kita terapkan sekarang pada kaum separatis,
niscaya, Belanda tak perlu repot-repot membawa empat orang pemuda Hindia yakni Hatta, Ali Sastroadmidjojo, Nazir Pamontjak, dan Abdul Madjid Djojohadiningrat, ke pengadilan. Cukuplah tembak mereka diam-diam saat mereka pulang dari kongres di Brussel.

Tak perlu repot-repot menyeret Soekarno ke pengadilan, mendengarkannya berceramah memprovokasi inlander-inlander Bandung. Cukup culik dan tembak.

Ada pemberontakan? Tinggal tutup akses agar koran-koran macam Medan Prijaji tak bisa mencari berita. Kalau perlu bahkan koran kuning inlander ini di-bredel saja agar tak menimbulkan kebencian pada para pejabat.

Lagipula,
toh Pemerintah kolonial sudah cukup perduli dengan rakyat inlander dengan membangun infrastruktur-infrastruktur rel-rel kereta api dan jalan raya.

Tampaknya, bagi bangsa ini, ucapan "Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa" yang dahulu di masa sekolah dibacakan setiap Senin tidak pernah meresap dalam qalbu dan hanya di lidah saja.

Bhinneka Tunggal Ika masa 1945-1949

Seandainya saat perang 45-49 dahulu, tiap orang ditanya, "apakah dukung republik karena percaya humanisme Syahrir, 100% merdeka Tan Malaka, atau Fatwa Jihad NU?", niscaya bangsa ini tak akan merdeka.

Untungnya, walau dengan pandangan berbeda-beda, secara garis besar para pendiri negara ini relatif patuh pada garis komando dengan disiplin, walau ada insiden 'mbalelo' beberapa kali.

Untungnya juga, "penguasa" merasa tidak membutuhkan juru dengung saat itu. Bahkan mereka rela 'diturunkan' oleh mosi tidak percaya DPR selama ada yang melanjutkan garis perjuangan mereka. Gak pernah dengar ada cerita Sjahrir ngambek minta Soedirman diganti karena pro-Tan Malaka dan tidak ada pula cerita Soedirman minta Sjahrir diganti karena tahu bukan ia yang punya wewenang mengganti PM.

Hormat saya untuk Sjahrir yang rela diturunkan. Hormat saya untuk Panglima Soedirman yang patuh pada perintah, tidak melakukan kudeta walaupun garis politik berbeda. Hormat saya untuk NU, walau tujuh kata hilang dari pembukaan undang-undang dasar, mereka masih ikut membantu perjuangan republik.

Mencoba Chrome Cast

Dua minggu terakhir aku bereksperimen dengan Chromecast dongle, ditawari kawan dengan setengah harga.

Tadinya, kusangka, dengan alat ini, apapun yang tampil di ponselku, bakal tampil di layar TV. Saya salah.

Tapi pertama, prasyaratnya dahulu,
TV harus memiliki socket HDMI.
Kemudian, rumah harus memiliki jaringan nirkabel yang tersambung ke internet. Tanpa sambungan ke internet, Chromecast dongle bakal ngambek tidak mau beroperasi.

Pada saat instalasi, akan ada panduan bagaimana setel jaringan wireless dari dongle di layar TV.
Oh iya, tidak ada baterai internal dari dongle ini, jadi selama digunakan harus menggunakan listrik eksternal melalui kabel USB-mini USB panjang, disediakan satu paket saat membeli.

Oh iya, jika hanya muncul video tanpa suara, kemungkinan membutuhkan penyetelan TV untuk mencari sumber audio-nya. Silakan utak-atik sendiri.

Chromecast dongle, modus aslinya membutuhkan aplikasi-aplikasi yang mendukung chromecast, antara lain:
1. Youtube; 
2. Google Play; (belum kucoba)
3. Netflix; (belum kucoba)
4. iFlix; 
5. HOOQ;
6. dan beberapa apps lain (nanti dijelaskan lagi).

Selain itu, Browser Chrome di laptop juga bisa berfungsi sebagai aplikasi Chromecast asalkan untuk mengakses situs-situs yang memang mendukung Chromecast seperti Netflix.

Namun sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, aplikasi Google Home dibutuhkan dalam proses instalasi Google Chrome

Awalnya saat menggunakan di minggu pertama, saya kecewa karena film ternyata tidak berasal dari ponsel ke dongle melainkan streaming dari internet ke dongle. Aplikasi ponsel ternyata hanya mengirim sinyal agar dongle mengakses situs streaming di jaringan internet. Entah karena posisi dongle di belakang TV dan tembok yang kebetulan sudutnya agak sukar dapat sinyal nirkabel ataukah memang kemampuan dongle sendiri, gambar yang didapat berkualitas rendah dan terputus-putus. Hal ini membuat saya sempat patah arang.

Kemarin, saya baru menyadari ada setelan untuk Guest Mode. Setelan ini berfungsi agar gawai bisa menyiarkan langsung ke dongle.
Setelah saya coba modus Guest Mode ini, gambarnya menjadi bagus dan tidak terputus-putus.

Tentu saja, saya masih penasaran, apakah hanya aplikasi-aplikasi streaming dari internet yang bisa mengirimkan film dari gawai ke dongle Chromecast. Setelah saya cari, ternyata ada aplikasi untuk melakukan siaran lokal (localcast) dari gawai ke dongle Chromecast. Ada yang berupa plugin browser Chrome dan ada juga yang berupa aplikasi di ponsel antara lain BubbleUPnP dan LocalCast.

Hari ini, saya mengujinya dengan film Doraemon 1 jam 40 menit menggunakan aplikasi LocalCast gratisan (alias dengan iklan di layar ponsel) dan cukup berhasil. Namun seperti yang saya katakan, dongle Chromecast sendiri membutuhkan akses internet untuk aktif walaupun sumber filmnya tidak dari internet.

Nah,
untuk aplikasi iFlix dan HOOQ, ada beberapa kartun anak-anak dan ada koleksi film-film Cina yang lumayan banyak. :)

Yang menolak Perpu Ormas No 2 tahun 2017

Apakah yang menolak Perpu Ormas hanya Hizbut Tahrir Indonesia dan pengacara serta yang mereka yang simpati pada kelompok itu atas dasar agama ?
Tidak.

Berikut daftar mereka yang menolak Perpu Ormas di luar kelompok-kelompok Islam:
1. YLBHI dan 15 LBH se-Indonesia termasuk LBH Jakarta[1];
2. ELSAM[2];
3. KontraS[3];
4. PSHK[4];
5. Redaksi Hukum Online [5];
6. Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjajaran [6];
7. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia [6].

Cobalah baca Perpu Ormas no 2 tahun 2017 baik-baik dari kacamata seandainya engkau seorang diktator zhalim. Apakah Perpu tersebut bisa disalahgunakan?

Ya bisa!
Sangat bisa!
Itu sebabnya Perpu Ormas ini sangat berbahaya dan harus ditolak!

1. http://www.ylbhi.or.id/2017/07/pernyataan-sikap-bersama-penerbitan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/

2. http://elsam.or.id/2017/07/penerbitan-perppu-no-22017-potensial-mengancam-kebebasan-berserikat-dan-berorganisasi/

3. http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2399

4. http://www.pshk.or.id/id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-pemerintah-masih-memiliki-langkah-yang-adil-dan-obyektif-bukan-menerbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2017/

5. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971f3ede81c9/kegentingan-yang-dipaksakan

6. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59781e5239397/suara-keprihatinan-atas-perppu-ormas-datang-dari-kampus

Simulasi Perpu Ormas : FPI dan Ormas Yang Sering Bentrok

Perpu Ormas menambahkan sanksi pidana di luar sanksi administratif untuk pasal 52 dan pasal 53. Ada yang berpendapat bahwa unsur pidana ini kelak ada pengadilan sendiri untuk unsur pidana-nya. Jika diperhatikan, sanksi pidana itu untuk ormas dan ketentuannya diperjelas di pasal 82A, yakni ditujukan kepada anggota untuk ormas yang melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 dan 4. Cukup aneh bahwa tidak ada ketentuan pidana untuk yang melanggar pasal 52 tentang ketentuan larangan untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Kembali ke ketentuan pidana di Perpu Ormas, bagaimanakah cara pembuktiannya? Apakah yang dibuktikan ormas-nya itu memang melanggar atau keanggotaannya saja? Jika keanggotaannya saja, jangan-jangan keputusan pembubaran ormas oleh pemerintah sudah cukup sebagai bukti ormas melanggar ketentuan dan pengadilan pidana hanya membuktikan keanggotaan terdakwa.

Ada pembagian pidana terhadap anggota ormas yakni:
1. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3c (kekerasan) dan 3d (main hakim sendiri), maka dipidana penjara antara 6 bulan hingga satu tahun.

2. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3a (tindakan permusuhan), 3b (penodaan agama), atau 4 (anti-Pancasila, anti-NKRI, mirip dengan ormas terlarang), maka dipidana penjara antara 5 tahun hingga 20 tahun.

Yang menarik, ada ayat 3 dari pasal 82A yang memperjelas bahwa selain pidana sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) -- ini terkait Ormas yang melakukan kekerasan dan main hakim sendiri -- akan ada pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana.

Coba saya pakai simulasi seandainya saya anggota FPI yang kemudian dibubarkan dengan Perpu ini dan saya ditanggap sebagai anggota FPI.

Pertama, ada pasal 82A ayat 1 yang jelas membutuhkan bukti bahwa
1. saya anggota FPI
2. FPI adalah ormas yang melanggar ketentuan di Perpu Ormas.

Pertanyaannya, bagaimana definisi "ormas yang melanggar" itu dibuktikan? Jangan-jangan cukup hanya dengan pernyataan pemerintah saja? Jujur, saya tertarik bila kelak ada korban Perpu menggugat ke PTUN jika gugatan ke MK kandas karena saya ingin tahu dalam praktek alat bukti dan barang bukti apa saja yang dibutuhkan dalam proses pasal 82A ini.

Untuk melanjutkan simulasi, mari asumsikan bahwa ternyata untuk membuktikan kalimat "ormas yang melanggar" itu, pemerintah ternyata juga harus memberikan bukti-bukti aksi atas tindak kekerasan ormas tersebut, namun pemerintah tetap tidak harus membuktikan bahwa saya terlibat dalam setiap aksi kekerasan ormas tersebut.

Bagaimana jika ternyata dalam FPI, saya cuma sekedar numpang mengaji? Bagaimana kalau di FPI, saya cuma bagian dokumentasi ? Bagaimana jika di FPI saya sekedar latihan silat? Bagaimana jika di FPI saya sekedar berfungsi sebagai advokasi?

Jadi saya dihukum atas tindakan kekerasan padahal saya sendiri sebagai individu tidak melakukan. Jika pemerintah mampu membuktikan saya terlibat dalam aksi kekerasan atau main hakim sendiri, maka jatuhnya adalah pidana tambahan sesuai pasal 82A ayat 3 tadi.

Silakan ganti FPI ini dengan salah satu ormas yang beberapa kali terlibat kekerasan seperti serikat buruh, kelompok berbasis etnis kedaerahan, ormas pemuda pendukung partai. Saya gak perlu menyebutkan satu persatu ormas mana saja, kan?


catatan:
artikel ini pertama kali muncul di Hukumpedia tanggal 20 Juli 2017.

http://hukumpedia.com/kunderemp/simulasi-perpu-ormas-fpi-dan-ormas-yang-sering-bentrok

Sekedar Membeo Pada Hak Asasi Manusia versi Barat ?

Pasal 33 dari Konvensi Keempat Jenewa 1949 -- tentang Perlindungan Rakyat Sipil di Masa Perang, berbunyi (terjemahan bebas) "Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum atas suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan semacamnya sebagai bentuk intimidasi atau teror tidak diperbolehkan".

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Surat An-Najm (surat ke-53) ayat 38 berbunyi 
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 
(terjemahan Depag: bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain).

Surat Al-Maidah (surat ke-5) ayat 8 berbunyi 
.... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ....
(terjemahan Depag: ..... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa... )

Mungkin ilmu saya masih dangkal, tidak dalam, belajar ngaji saya kurang jauh sehingga saya tak paham bagaimana sebuah ormas Islam yang katanya pembela Pancasila dan konstitusi, dengan mudah menyetujui sebuah peraturan yang dapat menghukum seseorang atas kesalahan yang bukan kesalahannya, sebuah hukuman yang jelas tidak hanya melanggar HAM "versi Barat" tetapi juga melanggar konstitusi dan prinsip agama Islam itu sendiri.

Inkuisisi dan Imparsialitas

Dahulu, negara-negara Eropa berlandaskan pada kekuasaan Feodal dan agama Kristen yang mengakui gereja Katolik sebagai otoritas kekristenan. Mereka takut bahwa Eropa akan hancur ketika dasar-dasar mereka dirusak, baik oleh pemeluk Islam (termasuk yang mungkin masih sembunyi pura-pura jadi Kristen), pemeluk Yahudi, maupun kepercayaan-kepercayaan pagan lama (yang juga sembunyi-sembunyi pura-pura jadi Kristen).

Yahudi, ditolerir karena kemampuan mereka mengelola keuangan namun ada politik isolasi 'ala ghetto, untuk mencegah percampuran antara kaum Yahudi dan rakyat mereka yang taat pada Kristen. Selain melalui politik, dalam khotbah gereja sehari-hari pun, kaum Yahudi juga digambarkan sebagai sosok yang berbahaya sehingga rakyat pun tak berani bersahabat dengan Yahudi.

Sementara itu, untuk mencegah pencemaran rakyat oleh oknum non-kristiani (Islam dan Pagan) yang sembunyi-sembunyi di balik topeng rakyat, mereka membentuk inkuisisi untuk mengadili hal-hal semacam ini. Awalnya, mereka masih menggunakan model penuntut dari rakyat (atau pihak non-gereja) dan pengadilan dan si penuntut masih bisa dilawan balik bila terbukti mengada-ada (lex talionis).

Seiring berjalannya waktu, ketakutan mereka terhadap kaum-kaum radikal ini membuat mereka merasa sistem pengadilan yang selama ini berjalan membuat penyelidikan dan penindakan berjalan terlalu lambat. Akhirnya mereka menggunakan konsep pengadilan semu, di mana mereka mengesankan ada jaksa dan hakim tetapi sebenarnya keduanya berasal dari lembaga yang sama.

Tentu saja, kita bisa membayangkan seandainya ada yang mengkritik pengadilan-semu macam itu, paling dijawab seperti ini:  "kalau merasa kristen sejati, bukan orang sesat seharusnya tidak perlu takut pada inkuisisi". Yah, kita sudah tahu bagaimana akhir cerita dari sistem 'keadilan' macam itu di mana si penuduh sekaligus menjadi hakim dan tertuduh tak punya kesempatan membela diri.


PS:
baru nyadar, ternyata ada beberapa jenis inkuisisi dalam sejarah Eropa.