Thursday, December 04, 2008

[tulisan kawan] Ambalat dan Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia Harus Dipertahankan Dengan Jalan Apapun

Dari Kunderemp:
Saya mengenal rekan Moh. Arif Widarto, ironisnya diawali dengan pertengkaran dan saya sempat mengajak untuk kopdar untuk bertengkar secara fisik. Kawan saya dari Taruna Nusantara (Anjar Priandoyo) sampai terkekeh dan bersedia memfasilitasi pertemuan saya dangan beliau dengan memberikan nomer ponselnya.

Di Pesta Blogger 2007, saya bertemu lagi dan giliran ibu saya yang terkekeh-kekeh, "jadi ini dulu yang sempat mau berkelahi denganmu, Le?".

Benar! Alih-alih berkelahi, akhirnya di kopdar kami malah membahas mengenai IPDN. Saat itu saya membahas dari sisi lingkaran kekerasan (ingat, mereka yang membunuh Cliff Muntu adalah mereka yang menjadi korban kekerasan saat kasus STPDN terkuak) sementara Kang Kombor (nama akrab beliau saat itu) membahas dari pembangkangan mahasiswa dan staf IPDN dengan cara tutup mulut yang menurut beliau sudah termasuk dalam pengkhianatan terhadap negara karena yang bertanya saat itu adalah wakil presiden dan sikap demikian adalah bentuk tidak hormat pada pemimpin negara.

Kemudian, Kang Kombor memutuskan untuk bergabung pada salah satu partai, yakni Gerindra dan menjadi caleg di daerah Banten dan beliau mulai serius menulis topik-topik politik sebagai kampanyenya.

Berikut adalah salah satu tulisan beliau yang menurut saya layak untuk dibahas di kabinet atau di Dewan Perwakilan Rakyat.

(Catatan: ini bukan kampanye. Saya sampai sekarang belum menentukan pilihan pada partai apapun. Saya pribadi, tidak terlalu setuju pada hal "Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas")


Ambalat dan Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia Harus Dipertahankan Dengan Jalan Apapun

November 14, 2008 | Dibaca 234 kali

Media Indonesia hari ini (14/11/2008) menurunkan editorial berjudul “Ambalat yang Terancam”. Media Indonesia menulis bahwa TNI AL mengerahkan enam kapal perang ke perairan Ambalat di Kalimantan Timur.

Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur.

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.

Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l. Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia. Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi Sipadan dan Ligitan.

Indonesia Harus Tegas
Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut.

Strategi Pertahanan Wilayah
Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat.

Kita harus menyusun strategi pertahanan wilayah perbatasan. Apabila perlu, kita harus menyusun sebuah undang-undang khusus untuk itu. Apabila terpilih menjadi anggota dewan nanti, saya akan memprakarsai hal tersebut. Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kita antara lain:

1. Pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia
Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.

2. Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan.

3. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan
Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di sana.

4. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan
Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.

5. Galakkan kembali transmigrasi
Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia bertransmigrasi.

6. Pemberian insentif pajak
Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.

7. Pilih pemimpin yang kuat dan tegas
Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

-*-

Demikian pokok-pokok strategi yang dapat saya utarakan. Tentu saja pokok-pokok strategi di atas masih perlu dikaji dan disempurnakan. Setelah itu, mari kita turunkan strategi tersebut ke bumi. Jangan sampai dokumen strategi hanyan menjadi dokumen yang menumpuk di lemari tanpa pernah dilaksanakan.


Diambil dari:
sini

1 comments:

Moh Arif Widarto said...

Hai Narpati, apa kabar? Tentu masih di luar negeri saat ini.

Terimakasih sudah mempublikasikan ulang tulisan saya. Itu merupakan kegembiraan buat saya karena dengan demikian tingkat keterbacaan tulisan saya menjadi semakin tinggi.

Ada yang sedikit mau saya koreksi, saya bergabung dengan GERINDRA, bukan Hanura. Bahkan, saya sudah resmi jadi Caleg DPR RI dari Dapil Banten II.

Soal cara pertemuan kita yang aneh, hehehe, biarlah itu menjadi kenangan bagi kita. Tentu akan menjadi cerita yang tidak akan bosan-bosannya kita kisahkan lagi. Sebuah memori yang indah bukan?